0
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Baru berbincang2 dgn teman tentang korupsi di Kementerian PU dan Dinas PU di seluruh Indonesia..luar biasa korupsinya
Suara Rakyat @TrioMacan2000
KemenPU atau dinas PU adalah instansi "tua" yg merupakan salah satu dari instansi2 "tua" lainnya seperti dikbud, dagri, deplu, dephan dst
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Pada Instansi2 tua ini sebenarnya banyak sekali KKN nya, namun jarang sekali terungkap karena sdh pengalaman berkorupsi puluhan tahun
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Dengan pengalaman korupsi puluhan tahun, semua "mekanisme dan SOP" korupsi yg "baik dan benar" sdh mereka kuasai
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Para pejabat kementerian / dinas tsb sdh tahu praktek2 korupsi yg keliru dan yg membahayakan mereka dan patner2/rekanan2 /pengusaha2 mrka
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Dengan nada canda teman saya bilang, korupsi di PU atau di instansi lain tsb sbg KORUPSI TERENCANA. Korupsi yg diatur dan disusun bersama
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Korupsi tsb sdh direncanakan dari awal dan terus dipertahankan sejak puluhan tahun lalu sampai selama mungkin
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Contohnya, seperti pengerjaan jalan pantura, pansel, jalinsum timur, tengah, barat dll. Semuanya adalah korupsi terencana. Tradisi korupsi
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Di KemenPU atau Dinas PU tentu banyak sekali insinyur2 pintar. Namun hebatnya mereka semua "TIDAK TAHU" cara membuat jalan yg berkualitas
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Jika ada pejabat Kemen Pekerjaan Umum yg komentar "saya tidak mengerti. No comment" ketika ditanya ttg korupsi di PU itu artinya dia bohong
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Kem Pekerjaan Umum adalah instansi yg terbesar korupsinya namun paling sedikit kasus korupsinya yg terungkap. Kenapa? Korupsinya terencana
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Perencanaan korupsi di PU (kementerian atau dinas) sangat kasat mata. Perhatikan saja kualitas jalan, jembatan, irigasi dst. Sangat rendah
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Namun karena korupsi terencana di PU sdh sangat canggih dan rapi serta terkoordinir di semua lini, maka korupsinya jarang terbongkar
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Seorang kontraktor besar mengatakan bhw korupsi di Kementerian / Dinas Pekerjaan Umum sedikitnya rugikan negara 40% dari nilai proyek
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Persentase nilai korupsi PU yang minimal 40% dari nilai proyek itu dapat dibreakdown dalam beberapa komponen korupsi
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Misalnya utk sebuah proyek peningkatan kualitas jalan di Pantura sepanjang 10 Km senilai Rp. 100 milyar (ilustrasi),
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Dari 100 milyar tersebut, pertama sekali dikeluarkan biaya utk mendapatkan persetujuan alokasi anggaran di DPR (kom V) sebesar 5-7%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Atas dasar proposal dari Gub atau Bupati ke Banggar DPR, pengusaha yg sdh ditunjuk harus membayar 5-7% utk agta Banggar DPR (komisi V)
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Jika anggaran DPR ini bukan APBN atau APBNP biasa, seperti dana PPID infrastruktur Indonesia timur/ transmigrasi, fee ke DPR menjadi 10%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Setelah itu, si pengusaha harus menyiapkan uang suap utk Kepala daerah, Kepala dinas PU (Bina Marga), KPA, PPK, Panitia dll minimal 15%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Setelah dilakukan tender (ecek2) si pengusaha lakukan pekerjaan dan akan diawasi supervisor proyek. Keluar lagi suap utk pengawas ini 2.5-3%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Utk sampai tahap ini saja si pengusaha harus keluarkan uang suap 27.5%. Apakah ada lagi? Ada donk. Yaitu suap utk BPK atau BPKP 1-2.5%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Anggap saja biaya totalnya sdh 30%. Jika pengusaha tsb menggunakan modal dari perbankan dgn asumsi bunga 10%, total biaya = 40%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Dengan asumsi margin keuntungan 10% saja, maka nilai riel proyek yg dikerjakan hanyalah 50% dari nilai anggarannya.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
Apakah ada pengusaha yg mau margin keuntungan hanya 10% dalam pengerjaan proyek jalan? Tidak. Rata2 margin harus di atas 15%
Load Remaining (22)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.