Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Dua Hakim Menolak Lanjutkan Kasus LHI. KPK Tidak Berhak Menuntut. (by @novandrisaja)

Pada sidang Senin (15/7), dua hakim menolak melanjutkan kasus LHI lantaran sudah tidak relevan. Yang berhak menuntut TPPU bukan KPK, melainkan kejaksaan. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu, kenapa KPK masih ngotot?
0
novandri saja @novandrisaja

1. Alhamdulillah, senang sekali saya baca berita ini --> http://t.co/QmqsRnifWG Bukti bahwa masih ada orang yang berpihak pd kebenaran.

16/07/2013 08:52:39 WIB
novandri saja @novandrisaja

2. Di antara lima hakim yg menangani kasus LHI, dua di antara menolak untuk melanjutkan kasus ini lantaran sudah tdk relevan.

16/07/2013 08:52:50 WIB
novandri saja @novandrisaja

3. Dua hakim itu adalah anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 1, Made Hendra Kusuma dan Djoko Subagyo.

16/07/2013 08:52:56 WIB
novandri saja @novandrisaja

4. Meraka meyatakan perihal lain opini (dissenting opinion) saat sidang beragendakan putusan sela kemarin (Senin, 15/7).

16/07/2013 08:53:03 WIB
novandri saja @novandrisaja

5. Menurut mereka, jaksa penuntut umum pada KPK tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara pencucian uang.

16/07/2013 08:53:12 WIB
novandri saja @novandrisaja

6. Mereka menyatakan bahwa jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian (TPPU) atas terdakwa.

16/07/2013 08:53:18 WIB
novandri saja @novandrisaja

7. Karena, pd dasarnya, TPPU ini mengacu pd tindak pindana asalnya, korupsi. Sedang LHI tidak korupsi. Dia br mau disuap. Blm terima uang.

16/07/2013 08:53:25 WIB
novandri saja @novandrisaja

8. Semua ini jelas kok diatur dlm Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

16/07/2013 08:53:42 WIB
novandri saja @novandrisaja

9. Di Pasal 74 UU No. 8 Thn 2010 itu tdk mengatur siapa penuntut umum yg berwenang melakukan penuntutan atas Tindak Pindana Pencucian Uang.

16/07/2013 08:53:50 WIB
novandri saja @novandrisaja

10. Lihat saja Pasal 1 butir 13 KUHAP, penuntut umum yg dimaksud itu adlh jaksa yg diberi wewenang oleh UU untuk menuntut, bukan KPK.

16/07/2013 08:53:56 WIB
novandri saja @novandrisaja

11. Dan jaksa yg diberi wewenang itu pun berada di bawak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. KPK jelas tidak termasuk.

16/07/2013 08:54:04 WIB
novandri saja @novandrisaja

12. Makanya, hasil penyidikan TPPU harus diserahkan penuntut umum kpd Kejaksaan Nageri setempat. Papar I Made Hendra.

16/07/2013 08:54:13 WIB
novandri saja @novandrisaja

13. Penuntut umum KPK jg tidak punya wewenang penuntutan atas TPPU ke pengadilan, apalagi menentukan TPPU hrs ditentukan secara eksplisit.

16/07/2013 08:54:22 WIB
novandri saja @novandrisaja

14. Akibat tdk diterimanya TPPU, maka surat dakwaan penuntut umum sepanjang mengenai TPPU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

16/07/2013 08:54:30 WIB
novandri saja @novandrisaja

15. Tapi sayangnya, di antara lima hakim yg mengadili LHI, tiga diantaranya masih sepakat untuk tetap melanjutkan perkara ini.

16/07/2013 08:54:37 WIB
novandri saja @novandrisaja

16. Kita lihat saja, semoga Allah membukakan tabir pada kasus ini, sehingga kebenaran semakin terang benderang.

16/07/2013 08:54:44 WIB
novandri saja @novandrisaja

17. Karena satu hal yang pasti, kebenaran itu tidak akan tertukar. Segera #bebaskanLHI!

16/07/2013 08:55:30 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!