Dua Hakim Menolak Lanjutkan Kasus LHI. KPK Tidak Berhak Menuntut. (by @novandrisaja)

Pada sidang Senin (15/7), dua hakim menolak melanjutkan kasus LHI lantaran sudah tidak relevan. Yang berhak menuntut TPPU bukan KPK, melainkan kejaksaan. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu, kenapa KPK masih ngotot?
kasus hakim lhi Korupsi kpk menolak daging lanjutkan kejaksaan dua
0
novandri saja @novandrisaja
1. Alhamdulillah, senang sekali saya baca berita ini --> http://t.co/QmqsRnifWG Bukti bahwa masih ada orang yang berpihak pd kebenaran.
novandri saja @novandrisaja
2. Di antara lima hakim yg menangani kasus LHI, dua di antara menolak untuk melanjutkan kasus ini lantaran sudah tdk relevan.
novandri saja @novandrisaja
3. Dua hakim itu adalah anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 1, Made Hendra Kusuma dan Djoko Subagyo.
novandri saja @novandrisaja
4. Meraka meyatakan perihal lain opini (dissenting opinion) saat sidang beragendakan putusan sela kemarin (Senin, 15/7).
novandri saja @novandrisaja
5. Menurut mereka, jaksa penuntut umum pada KPK tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara pencucian uang.
novandri saja @novandrisaja
6. Mereka menyatakan bahwa jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian (TPPU) atas terdakwa.
novandri saja @novandrisaja
7. Karena, pd dasarnya, TPPU ini mengacu pd tindak pindana asalnya, korupsi. Sedang LHI tidak korupsi. Dia br mau disuap. Blm terima uang.
novandri saja @novandrisaja
8. Semua ini jelas kok diatur dlm Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
novandri saja @novandrisaja
9. Di Pasal 74 UU No. 8 Thn 2010 itu tdk mengatur siapa penuntut umum yg berwenang melakukan penuntutan atas Tindak Pindana Pencucian Uang.
novandri saja @novandrisaja
10. Lihat saja Pasal 1 butir 13 KUHAP, penuntut umum yg dimaksud itu adlh jaksa yg diberi wewenang oleh UU untuk menuntut, bukan KPK.
novandri saja @novandrisaja
11. Dan jaksa yg diberi wewenang itu pun berada di bawak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. KPK jelas tidak termasuk.
novandri saja @novandrisaja
12. Makanya, hasil penyidikan TPPU harus diserahkan penuntut umum kpd Kejaksaan Nageri setempat. Papar I Made Hendra.
novandri saja @novandrisaja
13. Penuntut umum KPK jg tidak punya wewenang penuntutan atas TPPU ke pengadilan, apalagi menentukan TPPU hrs ditentukan secara eksplisit.
novandri saja @novandrisaja
14. Akibat tdk diterimanya TPPU, maka surat dakwaan penuntut umum sepanjang mengenai TPPU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
novandri saja @novandrisaja
15. Tapi sayangnya, di antara lima hakim yg mengadili LHI, tiga diantaranya masih sepakat untuk tetap melanjutkan perkara ini.
novandri saja @novandrisaja
16. Kita lihat saja, semoga Allah membukakan tabir pada kasus ini, sehingga kebenaran semakin terang benderang.
novandri saja @novandrisaja
17. Karena satu hal yang pasti, kebenaran itu tidak akan tertukar. Segera #bebaskanLHI!

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.