0
Widya Raka @WidyaRakaS
Siang tweeps. Belakangan ini kasus kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, makin liar menjalar ke mana-mana. | @SBYudhoyono @boediono
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' coba menarik isu tersebut ke dalam permainannya dgn mendompleng isu pemberian pembebasan bersyarat, remisi & hak napi.
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu serta-merta mendompleng & memanfaatkan tragedi Lapas Tanjung Gusta hanya untuk kepentingan kliennya. | @IstanaRakyat
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu mendesak pemerintah mencabut PP No 99/2012 Tentang Syarat & Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu minta pemerintah mencabut PP yg salah satu pasalnya memperketat ijin pembebasan bersyarat & remisi. | @triomacan2000
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu menginginkan kliennya yg korup, disamakan haknya dengan napi umum lainnya. | @partaisocmed @cuapolitik @RelawanIndie
Widya Raka @WidyaRakaS
Padahal 'Pembela koruptor' itu sebenarnya tahu bedanya koruptor pemakan uang rakyat, dengan napi lain pada umumnya. Pencuri ayam, misalnya.
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu pun tahu, jika memperketat pemberian remisi bagi napi korup bisa menimbulkan efek jera. So, kenapa protes? | @KPK_RI
Widya Raka @WidyaRakaS
Para 'pembela koruptor' itu pun tahu persis, pembedaan perlakuan hukum tidak melanggar HAM. Apalagi tujuannya memberi efek jera & pembinaan.
Widya Raka @WidyaRakaS
Juga 'pembela koruptor' itu tahu kalo ada peraturan yang berbeda, selama disepakati, tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran HAM. | @ulil
Widya Raka @WidyaRakaS
Dan 'pembela koruptor' itu pun sadar, jika terpidana kasus korupsi dgn kerugian negara Rp 2 miliar bisa jadi hanya dapat vonis satu tahun.
Widya Raka @WidyaRakaS
Para 'pembela koruptor' itu hafal betul kalo pakai syarat pemberian hak kasus pidana umum, hukuman hanya dijalani 9 bulan krn dapat remisi.
Widya Raka @WidyaRakaS
Para 'pembela koruptor' itu harusnya sadar, keinginannya memperlonggar pemberian pembebasan bersyarat akan menggoda koruptor utk korup lagi.
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu harusnya sadar, ketatnya pemberian remisi bagi napi koruptor & narkoba bukan berarti dihilangkan. | @Yusrilihza_Mhd
Widya Raka @WidyaRakaS
Dan 'pembela koruptor' itu harus sadar jika ijin pembebasan bersyarat hanya memperketat syarat, tapi tidak menghapusnya. | @dennyindrayana
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu harusnya mendukung ketatnya pemberian ijin bersyarat napi, krn punya banyak sisi positif. | @febridiansyah @tmasduki
Widya Raka @WidyaRakaS
'Pembela koruptor' itu tahu sisi positifnya: "Napi koruptor dipersyaratkan melunasi denda membayar kerugian negara sebelum dapat remisi".
Widya Raka @WidyaRakaS
Padahal 'pembela koruptor' itu pun tahu, kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi ini keluar karena desakan publik.
Widya Raka @WidyaRakaS
Kalian para 'pembela koruptor' masih ingat ini? ~> 27 Koruptor di Sukamiskin Dapat Remisi - http://t.co/YNqAwYwMUs | @emerson_yuntho @ulil
Widya Raka @WidyaRakaS
Dan ini? ~> 33 Koruptor di Sumatera Utara Dapat Remisi - http://t.co/Q13jYHsOEa
Widya Raka @WidyaRakaS
Lihat ini ~> Pemberian Remisi Bagi Koruptor Harus Diperketat - http://t.co/Hx9jGk0SAE
Widya Raka @WidyaRakaS
Ini lagi~> Jimly Assidiqqie: Pemberian Remisi Harus Diperketat http://t.co/WvqrEBBrU7 | @jpnncom @JimlyAs
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.