" MALAIKAT PELINDUNG KORUPTOR >>@BPK_RI << MODUS DAN MEKANISME KERJA NYA " by @triomacan2000

Chirpified
0
Suara Rakyat @TrioMacan2000

50. Tdk heran jika mau jadi agta BPK enteng saja suap 5 M. Jd ketua BPK keluarkan suap 10-20 M. Kecil dibandingkan uang suap yg bakal masuk

12/07/2013 20:40:53 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

49. Singkatnya, BPK RI saat ini masih jauh dari harapan. Masih sarang suap No. 1 Republik Indonesia. Perhatikan saja pejabat2nya : KAYA RAYA

12/07/2013 20:40:15 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

48. Atau kasus2 yg sdh sita perhatian luas publik, ada laporan pihak2 tertentu, sdh dimuat di media, termasuk sdh diramaikan di socmed hehe

12/07/2013 20:38:54 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

47. Tentu saja LHP BPK yg disclaimer itu atau temuan2 BPK tsb yg diserahkan ke semua lembaga terkait itu adalah yg tdk ada deal2 dgn BPK

12/07/2013 20:37:51 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

46. Aparat hukum banyak kerjaan utk usut kasus2 korupsi yg bersumber dari LHP BPK yg disclaimer. Ratusan bahkan bisa ribuan jumlahnya

12/07/2013 20:36:32 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

45. Jika LHP sudah dapat predikat/opini WTP, kemungkinan diperiksa polri, kejaksaan atau KPK itu sangat2 kecil. Aparat hukum banyak kerjaan

12/07/2013 20:35:30 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

44. Jika sudah “bersih” di LHP BPK, maka si pengusaha, pejabat2 K/L bisa bernafas lega. Sangat kecil kemungkinan mrka akan jadi tersangka

12/07/2013 20:33:50 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

43. Untuk kasus seperti contoh tsb, sedikitnya oknum BPK tsb akan menerima 10-20 Milyar sebagai balasan jasa2 baiknya itu.

12/07/2013 20:32:24 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

42. Atas dasar bantuan besar dari oknum BPK tadi, sudah pasti oknum BPK tsb terima suap besar. Ga mungkin hanya 1-2 M. Ogaaaah hehe

12/07/2013 20:31:39 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

41. Trus oknum BPK nya dapat apa? Ya dapat bagian donk. Oknum itu sdh bantu 4 hal pokok : pelanggaran, kurang kerja, denda dan pidananya !

12/07/2013 20:30:45 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

40. Denda sesuai UU, dihapuskan. Jadi total hanya 5 M saja yg harus disetorkan Kemenkes cq Nazar cs ke Kas Negara. Selesai. Tamat. Beres !

12/07/2013 20:29:35 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

39. Dengan deal2 khusus, maka semua pelanggaran2 tsb bisa hilangkan. Simsalabim ! Kurang pekerjaan 100 milyar diolah jadi hanya 5 milyar

12/07/2013 20:28:24 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

38. Misalkan sesuai LPS BPK pada proyek pabrik vaksin flu burung ditemukan berbagai pelanggaran, kurang pekerjaan 100 M, denda 10 M dst

12/07/2013 20:27:05 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

37. Semua temuan tsb dituangkan dlm Laporan Pemeriksaan Sementara (LPS) utk dikonfirmasikan ke pihak terperiksa. Disinilah banyak mainnya

12/07/2013 20:25:15 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

36. Pelanggaran terhadap peraturan perundang2an, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian pekerjaan, fiktif, mark up, beda kualitas dst

12/07/2013 20:23:39 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

35. Untuk pemeriksaan khusus, tarif suapnya berbeda2 tergantung temuan BPK. Temuan BPK itu terbagi atas : kesalahan prosedur/adminitrasi

12/07/2013 20:20:59 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

34. Itu semuanya masih pemeriksaaan rutin. Blm termasuk pemeriksaan pada ratusan/ribuan proyek2 tertentu yg dinilai perlu pemeriksaan khusus

12/07/2013 20:19:55 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

33. Ada 130 an BUMN , 33 pemprov, 600an Pemkab dan Pemkot. Dapat dibayangkan bgmn omset atau perputaran uang suap di BPK ini. Ueenaak tenan

12/07/2013 20:18:07 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

32. Setoran suap rutin 1 milyar / bulan = 12 milyar. Baru dari 1 kementerian. Ada 32 kementerian, puluhan Lembaga pemerintahan dan negara

12/07/2013 20:16:13 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

31. Jika Kemendikbud rutin setor suap 1 milyar ke anggota BPK tertentu, maka wajar juga jika K/L yg lain melakukan hal yg sama.

12/07/2013 20:13:53 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

30. Makanya tdk kaget jika ada info dari internal BPK atau berita di media yg sebutkan ada agta BPK yg rutin terima suap 1 M setiap bulan

12/07/2013 20:11:39 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

29. 5) Sudah menjadi rahasia umum pula bhw ada setoran rutin (maintenance cost) yg harus disediakan K/L, BUMN, Pemda2 dst utk pejabat BPK

12/07/2013 20:09:21 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

28. 4) Terbukti, BPK tdk mampu dan tdk mau serius mencari temuan2 penyimpangan / Korupsi. Dan jk pun mau, digunakan utk transaksi suap/deal2

12/07/2013 20:07:30 WIB
Suara Rakyat @TrioMacan2000

27. 3) Terbukti dlm laporan pemeriksaan keuangan penyelenggaraan negara secara keseluruhan (LAP HAPSEM I/II dst), tdk banyak ungkap korupsi

12/07/2013 20:05:44 WIB
Load Remaining (26)

Comment

No comments yet. Write yours!