STRATEGI ADVOKASI FASILITATOR PNPM

Sudah saatnya perjuangan #FasilitatorPNPM dikelola secara profesional dan untuk tujuan strategis jangka panjang. Bukan hanya soal pragmatis jangka pendek semata.
pnpm
0
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Kawan, kita bahas lagi seputar masalah yang dialami #FasilitatorPNPM dan pilihan2 strategi advokasinya yuk! @pnpm_mandiri @PNPM_Support
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Inti masalah #FasilitatorPNPM MPd itu terletak pada ikatan hubungan kerja yang melanggarn UU No. 13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan @infoburuh
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Dan juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Pelanggaran Satker atas 2 peraturan dalam mengelola #FasilitatorPNPM selama 15 tahun ini tentu menimbulkan kerugian dr pihak fasilitator
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Apasaja kerugian, ketidakadilan, diskriminasi & penindasan atas #FasilitatorPNPM telah kita bahas sebelumnya. Cari di fav ato catatan fbQ
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Kesimpulannya, ikatan hubungan kerja antara Satker dg #FasilitatorPNPM yg tidak adil itu, TIDAK SAH dan batal demi hukum. Harus diluruskan!
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Dalam mengelola #FasilitatorPNPM, Pemerintah hrs memiilih antara ikuti uu ketenagakerjaan, atau tunduk pada PP tentang Pengangkatan Honorer
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Jika ikuti uu ketenagakerjaan, pemerintah hrs ubah sistem pengelolaan, penuhi seluruh hak2 & bayar kerugian #FasilitatorPNPM selama 15 th
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Jika uu ketenagakerjaan dianggap tidak relevan, maka pemerintah hrs tunduk pd PP 48/2005 & Kemendagri hrs buat aturan khusus ttg Fasilitator
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dr unit kerja pemerintah. Di pusat ada Dirjen PMD. Di Kab. & Prov. ada Bapemas/BPM
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Sdangkan kegiatan pemberdayaan masy tdk mungkin jalan tanpa ada fasilitator, karena itu keberadaannya menjadi wajib, meski program berubah2
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Tanpa fasilitator, tentu keg pemberdayaan tk bisa jalan dan satker2 terkait hrs ditutup. Tidak ada Dirjen PMD maupun Bapemas/BPM
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Apasaja pilihan2 strategi advokasi #FasilitatorPNPM? Ada 2. Litigasi dan Non Litigasi. Kayak penyelesaian masalah di pnpm,hehe..
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Non Litigasi adalah sbagaimana yg sdh dilakukan kawan2 selama ini. Sperti Heering dg DPR, audensi dg stake holder, pernyataan sikap,
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Serta surat terbuka sampai dengan aksi demonstrasi. Hanya saja unt yg terakhir ini kita msh lemah. Tidak kompak. Ga ada dukungan.
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Dari sisi internal, byk #FasilitatorPNPM yg msh takut bersuara & mengorganisir diri u/ bergerak. Padahal perpanjangan kontrak tinggal sekali
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Jika byk yg takut, maka para pemberani yg sedikit ini hrs lbh kreatif dlm mencari perhatian publik. Koordinasikan setting aksi dg media
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Aksi yg tdk bth byk org namun jd perhatian publik: aksi kubur diri, jahit mulut, mogok makan, blokade dll. Kalo mogok kerja kayaknya ga deh
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Gmn dg ancaman dr sbagian besar Faskab & RMC? Hrs kita rangkul. Kalo ga mau kita buat tuntutan ke Satker agar bayarannya diturunkan 50%!
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Faskab2 yg penakut & suka ancam itu sbabnya bayaran terlalu gede. Ga sebanding dg tanggungjawab & resiko kerja. Makanya takut skali dipecat!
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Slain itu, dlm gerakan ekstra parlementer, koalisi itu penting. Kader2 kita di desa & kec hrs diajak jalan bareng dg isu pemotongan BLM
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Sedangkan unt jalur litigasi/hukum adalah dg melakukan gugatan perwakilan/class action, sbagaimana diatur dlm Peraturan MA No. 1 Th 2002
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Dibutuhkan 1 org pengacara & skitar 5 org sbg wakil 11.500 #FasilitatorPNPM untuk menggugat pemerintah secara perdata di PTUN ats kerugian..
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Atas kerugian yg dialami #FasilitatorPNPM se Indonesia akibat ikatan hubungan kerja. Yg cacat hukum. Tuntutannya sbgmana yg diuraikan diatas
#SaveDesa @Rabiah_PNPM
Karena scopnya nasional, maka gugatan ini hrs dilakukan di PTUN Jakarta Pusat. Berdasarkan PERMA 1/2002, kita layak ajukan class action
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.