0
ibnu purna @ibnupurna
1. Sbg birokrat sy merasakan pemerintahan pasca reformasi tdk bisa bertangan besi spt di era Soeharto “@TheREAL_Abi
ibnu purna @ibnupurna
2. Dahulu kalau ada gubernur atau Bupati/Walikota yg tdk mau melaksanakan permintaan pemerintah pusat, mrk bisa diberhentikan @_BUKANARTIS
ibnu purna @ibnupurna
3. Kalau sekarang tdk bisa, krn Presiden, Gubernur & Bupati sama2 dipilih langsung oleh rakyat. Wewenang Presiden sdh dibatasi oleh Undang2
ibnu purna @ibnupurna
4. Sekarang ini Presiden tdk bisa lagi memberhentikan Kepala Daerah, kecuali mrkmmelanggar hal2 sbgmn diatur dlm UU 32 th 2004 ttg Pemda
ibnu purna @ibnupurna
4.a. Utk lebih jelas sampai sejauh mana Presiden bisa berhentikan Kepala Daerah, simak Pasal 29 dlm UU 32/2004 http://t.co/xk3xGQ1kiF
ibnu purna @ibnupurna
5. Sekarang ini Presiden, Gubernur dan Bupati semuanya berasal dari Parpol. Di era demokrasi ini, peran parpol sgt kuat @jacksonpurba
ibnu purna @ibnupurna
6. Kalau Instruksi dari Presiden ke Gubernur atau Bupati tdk jalan, berarti sistemnya atau UU Pemda yg harus direvisi @BabaraviSirajBz
ibnu purna @ibnupurna
7. Pdhl utk merevisi UU Pemda misalnya, juga tdk mudah dan melelahkan krn harus mendpt persetujuan DPR @cakwardianto
ibnu purna @ibnupurna
8. Misal pernah ada usul agar Gubernur sebaiknya dipilih oleh Presiden, bukan melalui Pilkada @acisonda
ibnu purna @ibnupurna
9. Maksudnya kalau instruksi Presiden tdk dilaksnakan oleh si kepala daerah, mk Presiden mudah menggantinya @PrijantoRabbani
ibnu purna @ibnupurna
10. Pernah ada juga usul agar Wakil Kepala Daerah tdk dipilih langsung, tapi dipilih oleh Presiden. Usulan itu kini sdh tdk terdengar lagi
ibnu purna @ibnupurna
11. Semua usulan itu, maksudnya utk memperbaiki sistem pemerintahan daerah agar instruksi dari Presiden kpd Gubernur/Bupati dpt jalan
ibnu purna @ibnupurna
12. Presiden menyadari bahwa masyarakat kurang gembira dgn kinerja Polhukam pada Th 2012 (dibandingkan kinerja ekonomi) @fahiraidris
ibnu purna @ibnupurna
13. Itulah sebabnya Presiden menerbitkan Inpres No. 2 /2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri @nafis_TL
ibnu purna @ibnupurna
14. Penerbitan Inpres12/2013 tsb sebenarnya didasari pd keprihatinan adanya kecenderungan kep.daerah menghindar saat terjadi konflik sosial
ibnu purna @ibnupurna
15. Aplg kalau didaerah tsb, antara kepala daerah dan wakilnya juga tdk kompak. Tentunya komando Kep.Daerah bs kurang efektif @justArsyad
ibnu purna @ibnupurna
16. Dgn Inpres12/2013 ini kep.daerah diharapkan tdk menghindar, tp tampil didepan rakyat utk atasi konflik yg terjadi & selesaikan mslhnya
ibnu purna @ibnupurna
17. Inpres 2/2013 tsb diharapkan dpt digunakan utk menyusun prosedur tetap yg dpt diberlakukan di daerah masing2 @SA_haramain
ibnu purna @ibnupurna
18. ...,sehingga keamanan publik dan keamanan dalam negeri dapat dijaga dan dipertahankan @DjenRizal
ibnu purna @ibnupurna
19. Inilah yg sebenarnya terjadi di era Orba. Apbl ada yg tdk becus tangani gangguan keamanan di wilayahnya, Kep.Daerah bs langsung diganti
ibnu purna @ibnupurna
20. Tp tentunya kt tdk ingin kembali ke era dulu lg. Kt hrs percaya bahwa demokrasi lbh baik dibandingkan pemerintahan "orang kuat"
ibnu purna @ibnupurna
21. Dlm era demokrasi kita harus bekerja dgn sistem. Apbl kurang sesuai segera disempurnakan sistem atau UU yg mengatur sistem tsb
ibnu purna @ibnupurna
22. Dgn dmk sistem pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dpt berjalan dgn baik dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kuat.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.