0
ARLIEN @arlien_nf
Tindak Pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan,
ARLIEN @arlien_nf
artinya sebelumnya sudah ada tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010,
ARLIEN @arlien_nf
kemudian hasil dari tindak pidana tersebut disembunyikan asal-usulnya sehingga seolah-olah hasil dari tindak pidana tersebut adalah uang sah
ARLIEN @arlien_nf
Manusia sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sudah tidak diragukan lagi
ARLIEN @arlien_nf
hal ini dapat kita pahami dari ketentuan didalam (UU No. 8 Tahun 2010), antara lain dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9, 3, 4, 5, 10, dst.
ARLIEN @arlien_nf
Dari pasal2 tsb dpt kita ketemukan kata “setiap orang”, kata tersebut menunjukan bahwa manusia adalah subjek hukum TPPU
ARLIEN @arlien_nf
Lebih lanjut apabila kita menyimak ketentuan Pasal 1 angka 9 lebih menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian,
ARLIEN @arlien_nf
dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”
ARLIEN @arlien_nf
Korporasi baik berbadan hukum maupun non badan hukum tidak diragukan lagi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang.
ARLIEN @arlien_nf
Hal ini dapat kita pahami dari ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU, diantaranya pada Pasal 1 angka 9-10, Pasal 3-5, 6, 7, 9 dst.
ARLIEN @arlien_nf
Korporasi (badan hukum dan non badan hukum) adalah subjek hukum TPPU uang hal ini ditegaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU TPPU.
ARLIEN @arlien_nf
Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”
ARLIEN @arlien_nf
sementara Pasal 1 angka 10 menyatakan “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,
ARLIEN @arlien_nf
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”
ARLIEN @arlien_nf
Tindak pidana asal (predicate crime) dlm UU di Indonesia ditempatkan sebagai syarat untuk dpt terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang
ARLIEN @arlien_nf
namun keberadaan Tindak pidana asal (predicate crime) bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada.
ARLIEN @arlien_nf
Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
ARLIEN @arlien_nf
cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (predicate crime).
ARLIEN @arlien_nf
“Diketahui” atau “patut diduga” itu merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu : “diketahui” atau “patut diduga”.
ARLIEN @arlien_nf
Pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal (predicate crime) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum.
ARLIEN @arlien_nf
Sedangkan pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak atau belum dapat dibuktikan.
ARLIEN @arlien_nf
dg demikian urgensi (predicate crime) dlm TPPU menurut hukum positif mau pun rezim hukum yg berlaku sebelumnya, adalah relatif-alternatif.
ARLIEN @arlien_nf
artinya Tanpa ada dan terbukti tindak pidana asal (predicate crime) pun, TPPU tetap dapat terjadi, yaitu dengan “patut diduga” saja.
ARLIEN @arlien_nf
Dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang sedemikian itu,
Load Remaining (14)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.