Miris ! Inilah Perbudakan di DPR dan Kemenpera

Dua Lembaga negara itu adalah lembaga terhormat. Sayang sistem kerja yang diterapkan persis dengan perbudakan romusha.. Ironis!
0
Suara Kita @SuaraTerbanyak
4. Bagi saya, sebenarnya hal tsbt tidak mengherankan. Mengapa tidak mengherankan ? Karena praktek yang tidak jauh seperti itu, #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
5. Mungkin banyak yg lebih kaget lagi, masa’ sih? Seperti kita ketahui semua, Kemenpera dan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
6.tempat yang namanya wakil-wakil rakyat berkumpul utk menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dalam rangka #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
7. menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
8. staf anggota dewan, baik TA (Tenaga Ahli) maupun Aspri (Asisten Pribadi) adalah tenaga kerja yg juga bagian dari rakyat Indonesia
Suara Kita @SuaraTerbanyak
9.Di DPR ada Komisi IX yang tugasnya menangani masalah tenaga kerja di seluruh tanah air, termasuk tentunya #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
10.tenaga kerja yg berada di DPR sendiri. Di DPR ada juga yg namanya BURT & di Kemenpera ada Humas yg mengurus dan bertanggung #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
11. jawab terhadad masalah rumahh tangga di dua lembaga negara itu termasuk TA dan Aspri.#perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
12.Sebagai lembaga tinggi negara yang sangat terhormat ada suatu keanehan yang terjadi di DPR dan Kemenpera, malah dapat dikatakan ironi
Suara Kita @SuaraTerbanyak
14. Pertama, status TA dan Aspri dapat dikatakan sangat rentan, setiap saat dapat di-PHK oleh anggota DPR atau Humas Kemenpera tanpa ada
Suara Kita @SuaraTerbanyak
15.kompensasi apapun. TA dan Asprri adalah tenaga kontrak dengan masa kontrak 1 tahun yang dapat diperpanjang setiap tahunnya.#perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
16.Sistem ini saja sudah tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada. Apa lagi ada “surat sakti” yang haruss ditandatangi staf
Suara Kita @SuaraTerbanyak
17.di awal kontrak, yaitu surat yang intinya menyatakan bersedia diberhentikan kapanpun oleh anggota DPR atau jurus ngelak Humas #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
18.Status kontrak kerja seperti ini membuat posisi TA & Aspri sangat lemah dan ini “dimanfaatkan” oleh anggota DPR dan Humas Kemenpera
Suara Kita @SuaraTerbanyak
19.seperti jam kerja yg tidak jelas (bisa hingga larut tengah malam), job desc tidak sesuai SK Pengankatan, memotong gaji, dan sebagainya.
Suara Kita @SuaraTerbanyak
20.Kedua, tidak adanya THR (Tunjangan Hari Raya) resmi bagi TA & Aspri ataupun tunjangan-tunjangan lainnya, sementara seperti diketahui THR
Suara Kita @SuaraTerbanyak
21.adalah hak normatif setiap tenaga kerja. #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
22.Para staf hanya mengharapkan belas kasihan dari para anggota dewan utk mendapatkan THR setiap tahunnya. #perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
23.Itupun banyak diantara staf yang menerima THR dibawah standar satu bulan gaji.#perbudakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
26.Di DPR pelayanan kesehatan hny ada Poliklinik Yankes yang melayani hanya pada hari kerja dan jam kerja, itupun sering bonus mengecewakan
Suara Kita @SuaraTerbanyak
27.Jadi diluar hari kerja dan jam kerja sepertinya staf anggota DPR dilarang sakit. Mungkin istilah “orang miskin dilarang sakit” #budak
Suara Kita @SuaraTerbanyak
28.Sementara untuk di Kemenpera boro2, wong menteri dan bawahannya sibuk bangun rusun pesantren dengan memangkas dana dan gaji peg kntrk
Suara Kita @SuaraTerbanyak
29.Anggota dewan dan PNS Kemenpera kerap menugaskan stafnya, baik TA maupun Aspri, utk mengurus urusan keluarganya, mulai dari istri, anak,
Suara Kita @SuaraTerbanyak
30. mertua hingga keponakannya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas sebagai anggota dewan.#perbudakan
Load Remaining (20)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.