0
@TrioMacan2000
1. Eng ing eeeng..kita bahas LELANG JABATAN di Pemprov DKI yg sempat ramai diberitakan media krna banyak masalah & potensial langgar hukum
@TrioMacan2000
2. Agar objektif, kita bahas saja dulu mengenai dasar hukum dari Lelang Jabatan tsb. Krn RI adalah Negara Hukum sesuai Psl 1 ayat 3 UUD 45
@TrioMacan2000
3. Apakah Lelang Jabatan itu ada dasar hukumnya ? Lelang jabatan dalam arti terbuka untuk umum (termasuk Non PNS), s/d saat ini TIDAK ADA.
@TrioMacan2000
4. UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yg nantinya akan jadi dasar hukum mekanisme 'lelang jabatan' itu BELUM DISAHKAN. Blm berlaku sbg UU.
@TrioMacan2000
5. Apakah Lelang Jabatan yg dilakukan Gub DKI itu melanggar hukum ? PASTI. Mekanisme Lelang itu juga dipersoalkan oleh DPRD DKI
@TrioMacan2000
6. Lalu bgmn dgn pernyataan BTP alias Ahok Wagub DKI Jakarta yg mengatakan UU ASN sbg dasar hukumnya ? Itu artinya Ahok tdk mengerti hukum
@TrioMacan2000
7. Bgmn jika mekanisme Lelang tsb tetap dijalankan oleh Pemprov DKI ? Ada 2 jawabannya : 1) batal demi hukum dan Pemprov kena sanksi hukum
@TrioMacan2000
8. Gub dan Wagub DKI sbgmn pejabat2 lainnya di seluruh Indonesia disumpah dan wajib melaksanakan dan mematuhi seluruh PerUUan dan hukum RI
@TrioMacan2000
9. Jika ada pejabat yg langgar sumpah, langgar UU dan peraturan yg berlaku maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana
@TrioMacan2000
10. Pelanggaran hukum oleh Gub / Wagub juga harus selesaikan melalui pemberian sanksi oleh DPRD termasuk usulan pemecatan ke Presiden
@TrioMacan2000
11. Jawaban 2) Pelaksanaan Lelang oleh Pemprov DKI itu dapat disetujui atau dimaklumi jika Lelang Jabatan itu hny sekedar nama atau kemasan
@TrioMacan2000
12. Artinya, Lelang Jabatan tsb dilaksanakan sesuai UU dan Peraturan yg berlaku. Bgmn ketentuan UU atau peraturan yg dimaksud ?
@TrioMacan2000
13. Tentu, Pemprov DKI dlm pelelangan tsb mengacu pada UU terkait yakni : UU Kepegawaian No. 43 tahun 1999, PP No. 84 tahun 2000 dst
@TrioMacan2000
14. Disamping itu Pemprov DKI juga harus mematuhi Peraturan Gub No. 75 tahun 2005 ttg PNS DKI, Pergub No. 84 tahun 2012 Dst
@TrioMacan2000
15. Banyak UU dan peraturan terkait dgn pengangkatan PNS utk suatu jabatan tertentu dan pemberhentiannya. Tidak bisa asal2an. Harus dipatuhi
@TrioMacan2000
16. Rencana Lelang Jabatan ala Jokowi /Ahok yg akan melakukan lelang jabatan utk camat, lurah serta jabatan lainnya diapresiasi byk pihak
@TrioMacan2000
17. Namun MenPAN-RB mengingatkan bahwa Lelang Jabatan tsb HARUS sesuai UU dan Peraturan yg berlaku. Saat ini : BELUM ADA !
@TrioMacan2000
18. KemenPAN-RB memang telah menyusun RPP mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan Secara Terbuka, tapi belum disahkan
@TrioMacan2000
19. RPP itu merupakan revisi dari PP No 100/2000 jo PP No 13/2002 dan akan disesuaikan dgn UU ASN yang kini masih dibahas DPR
@TrioMacan2000
20. Selama dasar hukumnya blm ada, maka Pelelangan Jabatan di Pemprov DKI HARUS mengacu pada UU/peraturan yg masih berlaku
@TrioMacan2000
21. Artinya, apapun hasil Pelalngan Jabatan itu, Gub DKI harus mengacu pada UU No. 43, PP No 100/2000 jo PP No 13/2002 dan Pergub2 DKI
@TrioMacan2000
22. Sesuai Pasal 10 PP No. 100/2000 seorang PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena : a. mengundurkan diri dari jabatan;
@TrioMacan2000
23. b. mencapai batas usia pensiun; c. diberhentikan sbg PNS; d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
@TrioMacan2000
24. e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan / melahirkan
Load Remaining (25)

Comment

Bies S. Sandy @sandybies 04/05/2013 13:01:49 WIB
out of the frame, jangan berorientasi pada prosedur tapi pada hasil. sistem recruiting dgn cara senioritas urut kacang tdk bisa menghasilkan aparat yg baik, peraturan bisa dibuat menyesuaikan dgn kondisi jaman
Login and hide ads.