Lelang Jabatan Camat Lurah di DKI ala Jokohok - by @TrioMacan2000

Apakah sistem lelang jabatan ini sudah pas atau malah justru penuh dagelan. Baca biar wangun.
0
@TrioMacan2000

1. Eng ing eeeng..kita bahas LELANG JABATAN di Pemprov DKI yg sempat ramai diberitakan media krna banyak masalah & potensial langgar hukum

03/05/2013 13:33:16 WIB
@TrioMacan2000

2. Agar objektif, kita bahas saja dulu mengenai dasar hukum dari Lelang Jabatan tsb. Krn RI adalah Negara Hukum sesuai Psl 1 ayat 3 UUD 45

03/05/2013 13:36:23 WIB
@TrioMacan2000

3. Apakah Lelang Jabatan itu ada dasar hukumnya ? Lelang jabatan dalam arti terbuka untuk umum (termasuk Non PNS), s/d saat ini TIDAK ADA.

03/05/2013 13:38:43 WIB
@TrioMacan2000

4. UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yg nantinya akan jadi dasar hukum mekanisme 'lelang jabatan' itu BELUM DISAHKAN. Blm berlaku sbg UU.

03/05/2013 13:40:32 WIB
@TrioMacan2000

5. Apakah Lelang Jabatan yg dilakukan Gub DKI itu melanggar hukum ? PASTI. Mekanisme Lelang itu juga dipersoalkan oleh DPRD DKI

03/05/2013 13:41:50 WIB
@TrioMacan2000

6. Lalu bgmn dgn pernyataan BTP alias Ahok Wagub DKI Jakarta yg mengatakan UU ASN sbg dasar hukumnya ? Itu artinya Ahok tdk mengerti hukum

03/05/2013 13:42:58 WIB
@TrioMacan2000

7. Bgmn jika mekanisme Lelang tsb tetap dijalankan oleh Pemprov DKI ? Ada 2 jawabannya : 1) batal demi hukum dan Pemprov kena sanksi hukum

03/05/2013 13:43:52 WIB
@TrioMacan2000

8. Gub dan Wagub DKI sbgmn pejabat2 lainnya di seluruh Indonesia disumpah dan wajib melaksanakan dan mematuhi seluruh PerUUan dan hukum RI

03/05/2013 13:45:07 WIB
@TrioMacan2000

9. Jika ada pejabat yg langgar sumpah, langgar UU dan peraturan yg berlaku maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana

03/05/2013 13:46:18 WIB
@TrioMacan2000

10. Pelanggaran hukum oleh Gub / Wagub juga harus selesaikan melalui pemberian sanksi oleh DPRD termasuk usulan pemecatan ke Presiden

03/05/2013 13:47:31 WIB
@TrioMacan2000

11. Jawaban 2) Pelaksanaan Lelang oleh Pemprov DKI itu dapat disetujui atau dimaklumi jika Lelang Jabatan itu hny sekedar nama atau kemasan

03/05/2013 13:49:33 WIB
@TrioMacan2000

12. Artinya, Lelang Jabatan tsb dilaksanakan sesuai UU dan Peraturan yg berlaku. Bgmn ketentuan UU atau peraturan yg dimaksud ?

03/05/2013 13:50:32 WIB
@TrioMacan2000

13. Tentu, Pemprov DKI dlm pelelangan tsb mengacu pada UU terkait yakni : UU Kepegawaian No. 43 tahun 1999, PP No. 84 tahun 2000 dst

03/05/2013 13:53:22 WIB
@TrioMacan2000

14. Disamping itu Pemprov DKI juga harus mematuhi Peraturan Gub No. 75 tahun 2005 ttg PNS DKI, Pergub No. 84 tahun 2012 Dst

03/05/2013 14:01:30 WIB
@TrioMacan2000

15. Banyak UU dan peraturan terkait dgn pengangkatan PNS utk suatu jabatan tertentu dan pemberhentiannya. Tidak bisa asal2an. Harus dipatuhi

03/05/2013 14:03:17 WIB
@TrioMacan2000

16. Rencana Lelang Jabatan ala Jokowi /Ahok yg akan melakukan lelang jabatan utk camat, lurah serta jabatan lainnya diapresiasi byk pihak

03/05/2013 14:05:52 WIB
@TrioMacan2000

17. Namun MenPAN-RB mengingatkan bahwa Lelang Jabatan tsb HARUS sesuai UU dan Peraturan yg berlaku. Saat ini : BELUM ADA !

03/05/2013 14:06:34 WIB
@TrioMacan2000

18. KemenPAN-RB memang telah menyusun RPP mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan Secara Terbuka, tapi belum disahkan

03/05/2013 14:08:47 WIB
@TrioMacan2000

19. RPP itu merupakan revisi dari PP No 100/2000 jo PP No 13/2002 dan akan disesuaikan dgn UU ASN yang kini masih dibahas DPR

03/05/2013 14:09:52 WIB
@TrioMacan2000

20. Selama dasar hukumnya blm ada, maka Pelelangan Jabatan di Pemprov DKI HARUS mengacu pada UU/peraturan yg masih berlaku

03/05/2013 14:11:32 WIB
@TrioMacan2000

21. Artinya, apapun hasil Pelalngan Jabatan itu, Gub DKI harus mengacu pada UU No. 43, PP No 100/2000 jo PP No 13/2002 dan Pergub2 DKI

03/05/2013 14:14:36 WIB
@TrioMacan2000

22. Sesuai Pasal 10 PP No. 100/2000 seorang PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena : a. mengundurkan diri dari jabatan;

03/05/2013 14:17:42 WIB
@TrioMacan2000

23. b. mencapai batas usia pensiun; c. diberhentikan sbg PNS; d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

03/05/2013 14:18:18 WIB
@TrioMacan2000

24. e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan / melahirkan

03/05/2013 14:19:10 WIB
@TrioMacan2000

25. f. tugas belajar lebih dari 6 bulan; g. adanya perampingan organisasi ; h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

03/05/2013 14:19:50 WIB
Load Remaining (24)

Comment

No comments yet. Write yours!