0
putraarista @pratamaarista
Selamat malam, kali ini kita akan kultwit tentang surat edaran no 022/K3/KL/2013 tentang larangan kelas jauh dan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
Surat edaran 002/K3/KL/2013 dikeluarkan oleh Prof DR Liza Mayuni,M.A (Koordinator kopertis wil III). http://t.co/bXUoiRci #SE002
Expand pic
putraarista @pratamaarista
dalam SE No 002/K3/KL/2013 itu melarang perkuliahan kelas jauh dan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
Dan pihak kopertis will III jg menyatakan bahwa kelas sabtu minggu dan kelas jauh tdk memenuhi kaidah,norma,ketentuan akademik. #SE002
putraarista @pratamaarista
dan bahkan pihak kopertis jg ancam mencabut ijin prodi PTS yg selenggrakan kelas jauh dan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
Selain itu pihak kopertis jg akan mencabut legalitas ijasah mahasiswa dari PTS penyelenggara kelas jauh & kelas sabtu mnggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
pdhl dlm UU Sikdiknas tdk ada larangan tentang kelas jauh/kelas sabtu minggu. jadi apa landasan hukum dari SE no 002/K3/KL/2013? #SE002
putraarista @pratamaarista
Bila SE no 002/K3/KL/2013 itu mengacu ke SE DIKTI no 2063/D/T/2000 yg dilarang hanya kelas jauh bukan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
memang ada dasar hukum dari SE 002/K3/KL/2013 itu yaitu SE DIKTTI no 595/D5.1/T/2007 yg larang kelas jauh dan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
tapi SE DIKTI no 595/D5.1/T/2007 itu mengacu ke SE DIKTI terdahulu yaitu SE DIKTI no 1506,SE DIKTI no 2630 & 2559. #SE002
putraarista @pratamaarista
dan semua SE itu hanya mengatur pelarangan tentang kelas jauh BUKAN kelas sabtu minggu. jadi apa dasarhukum SE no 002/K3/KL/2013?. #SE002
putraarista @pratamaarista
di SE 002/K3/KL/2013 itu mengancam akan mencabut ijin prodi PTS. Apakah bisa pencabutan prodi hnya berdasar hukum SE?
putraarista @pratamaarista
hanya dengan sebuah surat edaran yg berlandaskan surat edaran tanpa payung hukum PP ataupun UU, tdk akan bsa mencabut ijin prodi. #SE002
putraarista @pratamaarista
di Surat Edaran dikti tahun 2000 pun tdk melarang kelas sabtu minggu, yg dilarang hanya kelas jauh. #SE002
putraarista @pratamaarista
krn kelas jarak jauh itu adalah hak monopoli Universitas Terbuka (UT) dan PTN/PTS tertentu. sementara kelas sabtu minggu tdk diatur . #SE002
putraarista @pratamaarista
Bahkan dalam SE DIKTI no 2559/D/T/1997yg dipermasalhkan hanya kelas jarak jauh bukan kelas sabtu minggu. #SE002
putraarista @pratamaarista
Tapi kenapa scr tiba2 kelas sabtu minggu ikut terbawa dalam SE DIKTI 595/D5.1/T/2007 ?. pdhl SE itu acuannya SE thn 2005 s.d 1997. #SE002
putraarista @pratamaarista
sungguh aneh logika berpikir orang2 di DIKTI dan KEMENDIKBUD. bisa membuat aturan tanpa payung hukum PP/UU. #SE002
putraarista @pratamaarista
Bahkan di SE 002/K3/KL/2013 itu tdk mencantumkan landasan hukum dari aturan pelarangan kelas sabtu minggu, tiba2 ada sanksi pencabutan ijin.
putraarista @pratamaarista
dinegara hukum manapun, bila ada sansi shrsnya dicantumkan pasal yg dilanggar. dan penjatuhan sanksi tdk bsa dgn SE. #SE002
putraarista @pratamaarista
Dan sebuah SE tdk bsa dijadikan dasar hukum penjatuhan sanksi hukum apapun. hrs ada landasan PP/UU/PERMEN. #SE002
putraarista @pratamaarista
Bila SE mengancam akan mencabut ijin tanpa dasar hukum yg lebih tinggi sperti UU/PP/PERMEN, maka SE itu tdk punya kekuatan hukum mengikat.
putraarista @pratamaarista
Maka SE 002/K3/KL/2013 itu bisa diartikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan shrsnya batal demi huku. #SE002
putraarista @pratamaarista
Bila SE itu masih tetap diberlakukan maka sehrsnya kita sbg warga negara melakukan gugatan ke PTUN agar SE itu dibatalkan. #SE002
putraarista @pratamaarista
Prosedur pengajuan gugatan ke PTUN selambatnya 90 hari sejak SE itu terbit. #SE002

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.