Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Bersepeda Diatur oleh Undang-undang, Begini Penjelasannya

Berkaitan dengan tren sepeda yang sedang marak semenjak pandemi COVID-19, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis aturan resmi terkait kegiatan bersepeda
0
URL Side.id Bersepeda Diatur oleh Undang-undang, Begini Penjelasannya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis aturan resmi terkait kegiatan bersepeda

Side.id - Berkaitan dengan tren sepeda yang sedang marak semenjak pandemi COVID-19, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis aturan resmi terkait kegiatan bersepeda. Hal ini disampaikan oleh Kemenhub RI melalui konferensi pers virtual yang diadakan pada Sabtu (19/9/2020) lalu.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yunianto menjelaskan, bahwa aturan yang mengatur pengendara sepeda ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Namun, terkait penentuan sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan tidak bermotor ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, sehingga Kemenhub tidak memiliki kewenangan.

“Dalam pasal-pasal tentang kendaraan bermotor dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan atau didelegasikan kepada daerah,” jelas Pandu dalam konferensi pers virtual, Sabtu (19/9/2020).

Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya harus membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Permenhub tersebut juga hanya mencantumkan bagaimana pedoman teknis bagi masyarakat yang akan menggunakan lalu lintas umum untuk bersepeda. Hal itu juga termasuk dengan aturan yang menyebutkan sejumlah fasilitas umum dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pesepeda.

“Dalam PM ini juga diatur bagaimana tata cara berbelok, berhenti dengan sepeda, lalu rambu-rambu apa yang diperlukan, fasilitas perlengkapan jalan apa yang diperluka, dan fasilitas parkir,” jelas Pandu.

Dikutip dari Permenhub tersebut, syarat keselamatan yang wajib dipenuhi oleh setiap pesepeda adalah spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal.

Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan bersikap keras kepada para pesepeda walaupun aturan telah jelas tertulis pada Permenhub. Maksud dari sikap keras tersebut adalah denda dari pelanggaran, tetapi hanya diberikan sanksi sosial seperti teguran.

Hal tersebut dilakukan karena aturan sepeda bertujuan untuk keselamatan pengendara sepeda, bukan untuk menghukum. Selain itu, Budi juga meminta para pesepeda tetap mematuhi peraturan yang ada demi keselamatan masig-masing.

Ia juga menyarankan para pengendara sepeda mengenakan baju terang yang bisa memantulkan cahaya di malam hari.

Comment

No comments yet. Write yours!