Karena Corona, Partai Socmed dan Fadli Zon Membuat Cuitan yg Senada, Mengkritisi Kebijakan Pemerintah dan Menyarankn Lockdown Mencegah Penyebaran Virus

pandangn mereka sama cara menyampaikannya yg beda
viruscorona Fadli Zon @PartaiSocmed kebijakan politics lockdown
1
TEMPO.CO @tempodotco
Seorang perantau asal Jakarta yang pulang kampung atau mudik ke rumahnya di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul malah positif terpapar corona. bit.ly/2Jfvdw7
#99 @PartaiSocmed
TAK ADA ALASAN BAGI PEMERINTAH UNTUK TIDAK LAKUKAN LOCKDOWN! pic.twitter.com/tG9dIN9Ptz
Expand pic
#Ramadhan @izharchaniago
Sudah menyebar @fadlizon @MardaniAliSera . Apa tidak ada cara lain agar masy tdk pulang kampung? Kenapa tidak lockdown saja. Alihkan dana utk ibukota baru ke dalam skema lockdown dirasa sangat cukup. twitter.com/tempodotco/sta…
#99 @PartaiSocmed
Yang terpenting @jokowi segera keluarkan Perppu untuk mengganti UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika tidak artinya memang tidak ada niat 👇 twitter.com/PartaiSocmed/s…
#99 @PartaiSocmed
Indonesia punya 2 pilihan: 1. Melakukan lockdown dan tindakan drastis lainnya dengan kesadaran sendiri, atau. 2. Dilockdown (diasingkan) oleh negara lain karena dianggap tak becus menangani pandemi Covid-19.
#99 @PartaiSocmed
Contoh, Perancis sampai mengancam menutup perbatasannya dengan Inggris karena menganggap Inggris tak cukup serius dan gagal mengambil langkah2 yg lebih keras untuk mengani penyebaran Covid-19 pic.twitter.com/VznazuYkG6
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Apa sih Lockdown itu? Lockdown di Indonesia mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 adalah KARANTINA WILAYAH. Jadi jika ada yg menganggap lockdown berarti dunia kiamat dan orang2 tak bisa makan maka berarti dia salah paham atau korban penyesatan informasi. pic.twitter.com/Dg1qEIXPAm
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Namun lockdown alias Karantina Wilayah sangat penting dilakukan untuk menghindari migrasi virus corona dari dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Contohnya kejadian ini, dan masih banyak kejadian lainnya yg harusnya bisa dicegah dgn lockdown alias Karantina Wilayah! pic.twitter.com/f6LLJw4tVX
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Dengan begitu pentingnya lockdown, tapi kenapa pemerintah terkesan sangat enggan bahkan takut dan tidak segera melakukan lockdown? Dari pernyataannya di acara ILC, Jubir Istana @fadjroeL membuka bahwa concern utama pemerintah adalah pada pasal 55 ayat 1. pic.twitter.com/yBbtqfEknM
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Memang harus diakui, sangat mustahil bagi Pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah negara manapun, untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seluruh rakyat beserta hewan ternaknya. Artinya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini sangat tidak aplicable! pic.twitter.com/Uj50ryykVs
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Tapi apakah berarti tidak ada jalan lain? Oh tunggu dulu! Dalam menghadapi keadaan krisis pemerintah harus kreatif. Jika UU menjadi penghalang pemerintah menyelamatkan rakyatnya maka solusinya sangat mudah, yaitu PERPPU!!
#99 @PartaiSocmed
Syarat Perppu adalah terjadinya hal ihwal kegentingan yg memaksa. Apakah sekarang sudah ada kegentingan yg memaksa? SUDAH BANGET! Apakah UU yg ada sekarang menghambat pemerintah menetapkan kebijakan Karantina Wilayah alias Lockdown? YA!
#99 @PartaiSocmed
Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”
#99 @PartaiSocmed
Pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”
#99 @PartaiSocmed
Presiden @jokowi sendiri sudah 4 kali mengeluarkan Perppu untuk kondisi yg tidak segenting ini, yaitu: 1. Perppu KPK (2015). 2. Perppu Kebiri (2016). 3. Perppu Akses Informasi Keuangan (2017). 4. Perppu Ormas (2017).
#99 @PartaiSocmed
Dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maka Pemerintah dapat lebih leluasa menerapkan Karantina Wilayah yg sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta kemampuan Pemerintah.
#99 @PartaiSocmed
Contoh, ayat yg mewajibkan Pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup manusia dan ternak dalam wilayah karantina bisa diganti dengan solusi yg lebih masuk akal. Pemberian BLT bagi yg miskin contohnya. pic.twitter.com/0J32oaOFRF
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Banyak yg masih salah paham menganggap Lockdown alias Karantina Wilayah berarti seluruh wilayah Indonesia, alias lockdown nasional. Itu tidak benar, sebab lockdown bisa bervariasi sesuai kebutuhan.
#99 @PartaiSocmed
Untuk kondisi Indonesia kami sarankan mengambil opsi menutup semua pintu masuk dari dan keluar wilayah Indonesia. Namun di dalan wilayah Indonesia bisa diseleksi daerah mana saja yg perlu di lockdown dan mana yg tidak.
#99 @PartaiSocmed
Wilayah yg wajib di karantina alias lockdown tentu saja adalah DKI. Dan Ridwan Kamil sudah menyampaikan bahwa Bogor, Depok dan Bekasi akan mengikuti kebijakan DKI. metro.tempo.co/read/1322728/r…
#99 @PartaiSocmed
Lokasi2 lain yg sudah terdapat kasus positif harus segera di lockdown juga. Memang sekarang sudah agak terlambat, tapi akan jadi makin tak tertanggulangi jika Karantina Wilayah tidak segera dilakukan. Sebab virus corona akan bermigrasi hingga ke pelosok2 negeri pic.twitter.com/mxqF3LmXHx
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika virus corona sudah migrasi sampai ke pulau2 terpencil di seluruh Indonesia? Sekarang pun fasilitas kesehatan mereka sudah minim, bagaimana jika mereka terdampak pandemi?
#99 @PartaiSocmed
Apakah dengan Lockdown alias Karantina Wilayah saja masalah akan selesai? Tentu tidak, tapi tanpa Karantina Wilayah Indonesia akan menjadi killing fields! Bahkan Indonesia berpotensi mengalami kondisi yg lebih buruk dibanding China atau Italy.
#99 @PartaiSocmed
Mengapa demikian? Karena berbeda dari Korea Selatan yg sanggup melakukan proses test secara benar2 masal, Indonesia ternyata tidak! Bacalah, bahkan untuk rapid test Civid-19 yg kurang akurat pun kita masih mengabaikan carier yg tak menunjukkan gejala! pic.twitter.com/rJ72dH33FV
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Berdasarkan protokol terlambat yg resmi dirilis pemerintah pun terlihat jelas bahwa carier asymptomatic bukan prioritas untuk di test. Harus menunjukkan gejala sakit dulu baru bisa ditest. Bagaimana jika dia positif tapi tak menunjukkan gejala? pic.twitter.com/sw4djdj5Oy
Expand pic
Load Remaining (11)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.