0
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Bonjour Lille. Sambil menunggu subuh gw mau ngetweet tentang keberadaan teroris Israel di tanah Palestine ditinjauh dari Hukum Internasional, sejarah dan agama.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Menolak penjajahan adalah amanat konstitusi kita, hanya banyak yg belum paham atau mendadak ga paham dg situasi di Palestine. Bahkan ada anak bangsa ini berpikir teroris Israel punya hak menguasai tanah Palestine atau berpikir “jangan menyerang kalau ga mau diserang” bla bla bla
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Jadi gw mau bercerita untuk menjawab cara pikir sebagian kecil anak bangsa ini yang gw rasa sangat keliru. Keliru bisa disebabkan bodoh atau punya misi tertentu. Keduanya ga penting bagi gw.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Teroris Israel minimal punya tiga alasan untuk menjajah tanah Palestine. Alasan Hukum, Sejarah dan Agama. Ketiga alasan ini ikut didengungkan oleh pemuja Israel di tanah air walau gw lihat ga ada yang benar2 paham ketiga alasan tsb. Cuma asal mangap.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Coba kita bahas satu2 yah dari ketiga alasan tsb. Sekalian nanti gw jelasin letak kesalahannya sehingga ini tidak layak dijadikan pijakan oleh Israel dalam menjajah Palestine, termasuk tidak layak dijadikan bahan kampanye oleh pemuja Israel di Indonesia.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
1. Hukum Internasional. Israel berpijak pada resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 tentang pembagia tanah Palestine. Resolusi ini adalah ruh dan alasan paling kuat yang dimiliki Israel untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestine yang deklarasi pada 14 Mei 1948.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Inti dari resolusi tsb adalah pembagian tanah Palestine menjadi tiga bagian. Pertama untuk bangsa Arab seluas 42,3% dari total tanah Palestine, Kedua untuk Yahudi seluas 57,7% dan ketiga AlQuds dan sekitar di bawah kontrol internasional. pic.twitter.com/zQYJjwy1l7
Expand pic
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Israel dan pemujanya menjadikan resolusi PBB ini sbg pegangan utama di hadapan Hukum Internasional (HI), namun munafiknya mereka tidak menjalankan konsekuensi yg diamanatkan oleh resolusi tsb. Jadi dalam hal ini lahirnya resolusi 181 cacat secara hukum jg cacat dalam pelaksanaan.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Dalam perjalanannya, Israel terus melakukan perluasan wilayah dg cara memerangi rakyat Palestine. Padahal awal diakuinya keberadaan Israel secara HI adalah resolusi 181, tapi Israel sendiri melanggar isi resolusi tsb yang di antaranya menjaga keadilan dan ketertiban wilayah.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Kita lihat peta bagaimana Israel melanggar sendiri resolusi 181 yang dijadikannya pegangan di hadapan HI. Ingat, tanpa resolusi ini eksistensi Israel ilegal menurut hukum. pic.twitter.com/FtmxHTD1FE
Expand pic
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Ok itu sedikit kegagalan logika Israel dan pendukungnya yang masih merasa punya hak di tanah Palestine berpegang pada resolusi 181. Skrg pertanyaannya, di mana cacatnya resolusi tsb?
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
1. Resolusi 181 melanggar sistem UN Trusteeship Council. Sebagaimana yang tertuang dalam UN charter article 1(2), menjadi hak setiap bangsa dalam menentukan masa depan mereka.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Pada dasarnya tujuan dari dewan perwalian di PBB adalah membantu negara2 lemah yang kalah dalam perang dunia kedua menuju kemerdekaan, tapi jika belum mampu mereka dibantu dalam mengelola negara.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Ini tertuang dalam article 76(b) yang juga menegaskan keberadaan dewan perwalian sedikitpun tidak mengurangi kebebasan penduduk negara setempat dalam menentukan masa depan. Ini lagi2 dipertegas di article 75 dan 77.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Konsekuensi dari ini apa? Inggris yang menjadi wali bagi Palestine hanya memiliki dua pilihan: melanjutkan "membantu" Palestine mengatur dalam negeri Palestine atau memberikan kemerdekaan. Faktanya Inggris tidak melakukan satu dari dua wasiat UN Charter ini.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Walau Inggris membawa kasus Palestine ke PBB tapi Inggris tidak meminta PBB menjalankan dua wasiat UN Charter tadi, spt di article 77 Palestine tetap di bawah dewan perwalian PBB atau spt di article 32 memberi kemerdekaan penuh pada Palestine.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Yanga ada malah Inggris menarik diri dari Palestine untuk kemudian diduki Israel. Jadi resolusi 181 ini bertentangan dg UN Charter sendiri yang menjadikan resolusi ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
2. Karena PBB tidak memilih dua wasiat UN Charter tadi maka posisi Palestine harus tetap seperti sebelum Inggris meninggalkan Palestine. Ini tertuang dalam UN charter article 80(1). Tidak ada hak bagi siapapun termasuk bagi negara wali (Inggris dan PBB) membagi tanah Palestine.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
PBB hanya memiliki hak untuk membantu Palestine merdeka atau membiarkan rakyat Palestine memilih jalannya sendiri. Misal bergabung dg negara tetangga spt Mesir. Cuma ini wewenang yg dimiliki PBB.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Jadi keputusan PBB membagi tanah Palestine ini lewat resolusi 181 bertentangan dg UN charter sendiri yang menajdikannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun karena sudah keluar dari kewenangan dan aturan main PBB sendiri.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
3. Keputusan pembagian ini datang dari pihak yang tidak berwenang. Majelis umum PBB tidak memiliki wewenang dalam membagi wilayah negara yang berada di bawah perwalian PBB seperti Palestine. Walau ini dipaksakan maka resolusi akan menjadi cacat.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
4. Ok deh lw bilang cacat, tapi tetap berlaku. Maka jawabannya adalah resolusi ini tidak memenuhi unsur keadilan. Sehingga resolusi ini akan mustahil dijalankan di kemudian hari. Ini menajdi fakta sampai hari ini bahwa dg resolusi 181 Palestine tidak pernah aman.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Coba kita berpikir logis, bagaimana suatu daerah di Palestine diserwhkan sepenuhnya kepada Yahudi padahal setengah penduduknya Arab dan sebagian besar tanahnya milik Arab Palestine. Secara praktek mustahil 181 terwujud karena jauh dari keadilan.
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Apa logis membagi wilayah Palestine yg lebih besar untuk Yahudi padahal penduduk Yahudinya belum ada? Apa logis Israel memakai resolusi 181 sbg pegangan padahal dia sendiri melanggar isi resolusi tsb?
Hasmi Bakhtiar @hasmi_bakhtiar
Apa logis PBB mengeluarkan resolusi yang melanggar UN Charter sendiri? Apa logis menerima resolusi pembagian wilayah Palestine dari majelis umum PBB padahal itu bukan wewenangnya? Coba pemuja Israel di Indo jawab ini!
Load Remaining (14)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.