0
Kamal Reza @andikamalreza
Pemerintah sejauh ini udah peduli belum sih sama hak2 minoritas? Di sini, saya coba rangkum beberapa kasus intoleransi beragama yg masih terjadi tahun 2014-2019. Kasus ini menimpa banyak minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah & kepercayaan lain. *INTOLERANSI DI INDONESIA* A Thread- pic.twitter.com/rOFcY8kQy6
Kamal Reza @andikamalreza
Kasus di atas salah satunya. Kasus ini ialah pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tahun 2015. Pada tahun 1980an, bangunan ini sudah berjalan & menjadi rumah Ibadah bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Namun pada Juli 2015, bangunan ini disegel Pemkot. pic.twitter.com/dpMBipfbtS
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Aksi ini tidak lepas dari protes FPI & masyarakat sekitar pada Juni 2015. Mereka keberatan dgn keberadaan Ahmadiyah di kampung mereka. Persyaratan pendirian rumah ibadah sendiri dibuat tahun 2006 oleh Menag & Mendagri, sedangkan rumah ibadah ini berdiri dari tahun 1970-80an. pic.twitter.com/OnAhcMOFSR
Kamal Reza @andikamalreza
Ahok selaku Gubernur DKI kala itu mengatakan bahwa Ahmadiyah memiliki hak untuk beribadah di sana, karena sudah menempati rumah itu hingga puluhan tahun. Namun, hal ini tetap tidak bisa dilengkapi jika IMB Rumah Ibadahnya belum disetujui minimal 60 org berdasarkan SKB3 Menteri. pic.twitter.com/FSOZeKr4dS
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Berlanjut ke kasus intoleransi lain. Pada Februari 2016, lagi lagi pengusiran Jamaah Ahmadiyah terjadi, tepatnya di Bangka. Juru Bicara JAI, Hendra, mengatakan bahwa warga Ahmadiyah yg berada di Kelurahan Srimenanti, Bangka, sering kali disulitkan dalam mendapatkan KTP. pic.twitter.com/2hdOd7LUYB
Kamal Reza @andikamalreza
Terlebih, Yendra mengatakan bahwa warga juga dianggap melanggar SKB3 Menteri soal rumah ibadah (yg selama ini tidak dipermasalahkan) & Jamaah Ahmadiyah diusir oleh Bupati Bangka Tarmizi H kala itu. Bupati saat itu hanya memanggil Kodim & HTI untuk rapat (tanpa Ahmadiyah). pic.twitter.com/aGaZNCbdMD
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Sejak itu, Ahmadiyah Bangka kian tersudut. Tim Advokasi untuk Kebhinekaan Indonesia Raya (TAKBIR), memberikan video peringatan pada JAI bahwa mereka akan meratakan wilayah Ahmadiyah. Dua hari kemudian (tanggal 5 Feb 2016), Bupati menyuruh mereka pindah atau rumah akan dibongkar. pic.twitter.com/MiudpGdV07
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Dari Bangka, kita beralih ke Aceh Singkil. Pada 13 Okt 2015, satu gereja dibakar massa. Bentrokan terjadi & satu orang tewas. Masyarakat menolak adanya gereja yg berdiri tanpa izin. Komnas HAM sendiri mengakui bahwa memang gereja yg dibakar tersebut tidak memiliki izin. Namun.. pic.twitter.com/LhNWfeOoHY
Kamal Reza @andikamalreza
Komnas HAM menyatakan bahwa “mereka berulang kali mengurus izin tapi tidak direspon”, ucap Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM. Imdadun juga mengatakan bahwa 24 gereja di Aceh Singkil belum punya IMB. Malah pada Mei 2012, terjadi penyegelan 17 gereja di Aceh Singkil. pic.twitter.com/jsOrd9VRPt
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Beda cerita lagi soal Gereja, kali ini ada aksi penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi. Koordinator Aksi Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi (MSUIB), Ustadz Iman Faturohman mengatakan: “Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim, banyak pesantren & gereja belum pantas ada.” pic.twitter.com/57csUYqh7r
Kamal Reza @andikamalreza
Iman melanjutkan “Bisa menjadi gereja yg sangat besar. Mungkin bisa lebih tiga lantai. Hal ini sangat menyakiti umat Islam.” Tapi 5 bulan setelanya, Walikota Bekasi Rahmat Effendy mengatakan “Lebih baik kepala saya ditembak daripada saya harus mencabut IMB gereja itu.” pic.twitter.com/9gEnf6tspW
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Cerita lain berasal dari Semarang, Jawa Tengah pada Oktober 2017. Massa dari Forum Umat Islam (FUI) sejumlah 500 orang ramai-ramai menolak perayaan Asyura dari kalangan Syiah Semarang. Koordinator aksi menyatakan bahwa, Syiah adalah ajaran sesat & merupakan ancaman bagi NKRI. pic.twitter.com/MftaaL4OEp
Kamal Reza @andikamalreza
Panitia Asyura, Husein, mengatakan bahwa perayaan Asyura sendiri dilaksanakan tiap 10 Muharam untuk memperingati wafatnya cucu nabi Syaidina Husain bin Ali. Beruntung dari pihak Kepolisian cukup tanggap dalam hal ini sehingga perayaan Asyura Umat Syiah bisa selesai dilaksanakan. pic.twitter.com/uPZsAgaDpq
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Masih di Semarang, tepatnya Oktober 2016. Massa yg berasal dari berbagai macam ormas Islam melakukan protes yakni penolakan terhadap kegiatan Asyura Umat Syiah yg berlangsung di Boom Lama, Semarang. Aksi massa kali ini menentang keberadaan Syiah karena dianggap sumber konflik. pic.twitter.com/eJwykU3sgV
Kamal Reza @andikamalreza
Polisi yg berjaga sekitar 750 orang berhasil mengamankan keadaan & perayaan acara Asyura pun berhasil diadakan dgn lancar. "Izin sudah masuk ke Polres serta Polda, acara akan tetap jalan," ucap seorang panitia. Beruntung tidak terjadi bentrokan antara massa aksi & umat Syiah. pic.twitter.com/i9432sPz1W
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Terbaru, kasus intoleransi juga terjadi di Bantul. Kali ini upacara keagamaan Piodalan terpaksa dihentikan oleh aparat. Utiek Suprati, pemanku kegiatan, mengatakan bahwa selama 9 tahun terakhir dia sudah meminta izin perayaan Piodalan ini, tapi selalu gugur di tingkat Dusun. pic.twitter.com/nKkArZ8Lm0
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Sebelum kegiatan pun, Utiek juga sudah meminta izin ke RT dan tetangga sekitar & mendapat respon baik dari mereka. Namun ada orang di luar daerah tersebut yg tidak senang upacara itu ada. Utiek mengatakan bahwa ada teriakan keras saat upacara sesi pertama baru mau diselesaikan. pic.twitter.com/tPdsUtG3f9
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Hal ini dinilai sangat ironis, karena Utiek merupakan anggota dari organisasi Majelis Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia selalu dijanjikan untuk diberikan izin terkait pelaksanaan upacara Piodalan ini, namun sampai saat ini tidak pernah diberikan. Utiek bersabar. pic.twitter.com/ZD0bV9L4N2
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Dan masih banyak kasus intoleransi lain yg masih sering terjadi antar masyarakat kita. Berikut data yg saya ambil dari Tirto. “Laporan Komnas HAM mencatat bahwa selama 2016, pengaduan atas pelanggaran kebebasan agama di Indonesia berjumlah 97, meningkat dari 87 kasus pada 2015.” pic.twitter.com/M3P0Qp37i4
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Cerita di atas hanya segelintir kisah intoleransi beragama yg masih terjadi di era ini. Pun jika bisa diredam, ialah dari Inisiatif Pemda/Polda sekitar. Pada Oktober 2018, Komnas HAM mengeluarkan data bahwa di era kepemimpinan Jokowi-JK, nilai pemerintahannya masih di bawah 50%. pic.twitter.com/akRA1FDKkb
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Selain itu, Indonesia dinilai hanya sukses di luar, tidak di dalam. Jokowi lebih sering memperhatikan masalah HAM di Rohingya & Palestina daripada kasus HAM di Papua khususnya. YLBHI sendiri mencata bahwa ada 30 pelanggaran HAM yg dilakukan pada Mahasiswa Papua dari 2018-2019. pic.twitter.com/nJ7uf2Ypc2
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Di luar dari kasus intoleransi beragama, masih banyak kasus lain yg belum saya tulis di antaranya kasus intoleransi pada kelompok LGBTQ, pelarangan pembahasan ideologi kiri, kasus kekerasan perempuan, janji penanganan kasus HAM masa lalu & banyak lagi. Semoga bisa ditinjau lagi. pic.twitter.com/gGpWfLrmrc
Expand pic
Kamal Reza @andikamalreza
Terima kasih sudah ikut membaca ulasan kasus intoleransi yg terjadi dari tahun 2015-2019. Punya rujukan kasus lain yg belum dibahas? Bisa dibalas di reply ya. Maklum 1 thread = 25 tweets sekali bikin, kalau mau nambah manual, akan saya collect dari reply teman teman saja ya 🙏
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.