"Waspadai Hegemoni Oligarki Politisi Militer di Balik Rezim Proksi via Pelemahan Politik Islam, Adudomba /Pecah Belah Partai, Pembusukan Citra Polri, dan Penunggangan KPK" by @IreneViena

Chirpified
1
Irene @IreneViena

1. Indonesia menganut sistem demokrasi = kekuasaan tertinggi pemerintahan/negara berada di tangan rakyat = kedaulatan rakyat Diimplementasikan melalui pemilu: memilih presiden/wapres, legislatif (anggota DPR RI - DPR Propinsi/Kab/Kota) & para senator (anggota DPD) secara LUBER

12/11/2019 11:23:30 WIB
Irene @IreneViena

2. Melalui pemilu rakyat mendelegasikan pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada Presiden, DPR & DPD Selanjutnya Presiden membentuk kabinet & menyelenggarakan pemerintahan. DPR mengesahkan UU, memilih pimp lembaga2 tinggi negara, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan/negara Dst

12/11/2019 11:24:39 WIB
Irene @IreneViena

3. UUD 45 hasil amandemen, memberi porsi kekuasaan penyelenggaraan negara lebih besar kepada DPR (heavy parliament) khususnya kewenangan pengawasan, budgeting & pembentukkan UU DPR bersama DPD membentuk lembaga negara bernama MPR

12/11/2019 11:27:59 WIB
Irene @IreneViena

4. Seluruh anggota DPR yg dipilih rakyat hrs anggota Partai Politik Tupoksi parpol: 1. Menyerap, menampung, mewujudkan aspirasi rakyat 2. Melaksanakan komunikasi politik, penyelesaian konflik 3. Sbg Instrumen dan infrastruktur politik paling dominan dan utama dlm demokrasi

12/11/2019 11:30:22 WIB
Irene @IreneViena

5. Berdasarkan tupoksi, partai politik harus dapat meraih amanat kekuasaan dari rakyat pemilih melalui pemilu Selanjutnya partai menyelenggarakan kekuasaan politik itu melalui legislatif (DPR/D & MPR), eksekutif (presiden/pemerintah, BPK, KPK dll) dan yudikatif (MA & MK) Dst

12/11/2019 11:34:36 WIB
Irene @IreneViena

6. Konstitusi RI menempatkan posisi/fungsi partai politik sangat strategis & dominan dlm sistem politik & demokrasi Indonesia Apakah amanat konstitusi sudah dijalankan partai politik? Apakah sistem politik dan demokrasi telah berjalan baik sesuai amanat Konstitusi? TIDAK !

12/11/2019 11:35:31 WIB
Irene @IreneViena

7. Utk menjalankan tupoksinya, partai politik harus meraih dan menyelenggarakan kekuasaan yg diwujudkan dlm perolehan kursi: 1. Kursi di DPR 2. Kursi Presiden/Wapres 3. Kursi di kabinet 4. Kursi pimpinan lembaga2 negara Dst

12/11/2019 11:36:34 WIB
Irene @IreneViena

8. Fakta: 1. Presiden - Wapres 2014-2019 dan 2019-2024 TIDAK dari kader partai politik 2. Kabinet 2014-2019 dan Kabinet 2019-2024 sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara (amanat rakyat) partai politik dlm pemilu 2014 dan pemilu 2019 Mengapa anomali ini bisa terjadi?

12/11/2019 11:37:46 WIB
Irene @IreneViena

9. Fakta 1. Partai pemenang pemilu 2014 & 2019 (PDIP) & partai koalisinya (Golkar, PKB, Nasdem, PPP dll) tidak mengusung kader utama partai sbg capres/cawapres pada Pilpres 2014 & 2019 2. Koalisi partai pengusung presiden/wapres terpilih TIDAK menjadi The Ruling Parties

12/11/2019 11:42:16 WIB
Irene @IreneViena

10. Fakta Ada pihak tertentu di luar partai pemenang pemilu / koalisi partai pengusung presiden dan wapres terpilih 2014 dan 2019 yg lebih berkuasa Mereka lebih menentukan segala kebijakan presiden dan pemerintahan termasuk dalam penyusunan Kabinet 2014-2019 dan 2019-2024

12/11/2019 11:43:05 WIB
Irene @IreneViena

11. Fakta Sistem politik demokrasi di mana kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat sesuai amanat Konsititusi telah dibajak/diselewengkan menjadi Oligarki, di mana kekuasaan negara khususnya kendali pemerintahan berada di tangan segelintir oknum: Genk Jenderal Merah

12/11/2019 11:43:47 WIB
Irene @IreneViena

12. Fakta Penyimpangan konstitusi/pembajakan demokrasi Indonesia sejak 2014 sampai hari ini terutama disebabkan oleh penunggangan @KPK_RI KPK telah jadi alat politik sandera, instrumen politik Genk Jenderal Merah dlm meraih kekuasaan/ mewujudkan oligarki di balik rezim proksi

12/11/2019 11:45:32 WIB
Irene @IreneViena

13. Kesadaran partai politik mengenai fakta bahwa sejak 2010 @KPK_RI telah ditunggangi Genk Jenderal Merah utk dijadikan mereka sebagai alat sandera politik dll, melahirkan: 1. Pansus DPR Hak Angket KPK (2017) 2. Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR (pasca pemilu 2019)

12/11/2019 11:47:08 WIB
Irene @IreneViena

14. 1. Pansus DPR Hak Angket KPK (2017) 2. Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR (2019) Bertujuan utk mencegah @KPK_RI dapat dijadikan tunggangan Genk Jenderal Merah, terutama dlm menyandera ketum2 partai terkait pengajuan capres/cawapres 2019 dan penyusunan Kabinet 2019-2024

12/11/2019 11:48:25 WIB
Irene @IreneViena

15. Pansus DPR Hak Angket KPK 2017 akhirnya kandas karena manuver SBY SBY secara terbuka dan langsung memberi dukungan kepada @KPK_RI dan melobi partai2 politik utk mementahkan Hasil Pansus Penangkapan Setnov Ketum Golkar jadi salah satu teror KPK/SBY terhadap ketum2 partai

12/11/2019 12:24:34 WIB
Irene @IreneViena

16. Kegagalan Pansus DPR Hak Angket KPK, menyebabkan @KPK_RI kembali digunakan SBY, LBP, HP sbg alat sandera politik terhadap ketum2 partai utk memaksa PDIP, PKB, Golkar mengusung capres Jokowi-Maruf sesuai keinginan SBY, LBP, Hendro dkk (Genk Jenderal Merah) pada Pilpres 2019

12/11/2019 12:27:35 WIB
Irene @IreneViena

17. Melalui kasus BLBI, Kardus Durian, EKTP, Alih Fungsi Lahan dll @KPK_RI yg ditunggangi SBY, LBP, HP dgn leluasa menjadikan ketum PDIP, PKB, Golkar, PAN dll sbg sandera politik menjelang pilpres 2019 Non Kader utama Partai diusung jadi capres/cawapres = ANOMALI Demokrasi

12/11/2019 12:30:44 WIB
Irene @IreneViena

18. Penyanderaan elit partai politik melalui KPK oleh SBY, LBP, HP Tokoh Utama Genk Jenderal Merah juga menyebabkan pencurangan - manipulasi hasil pemilu/pilpres 2019 terpaksa harus diterima partai2 politik dan DPR Fakta: hanya rakyat yg protes & menolak manipulasi pilpres 2018

12/11/2019 12:34:04 WIB
Irene @IreneViena

19. Perlawanan partai politik (kecuali Demokrat - Nasdem) atas penyanderaan elit partai oleh Genk Jenderal Merah via @KPK_RI diwujudkan melalui Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR Utk mencegah KPK kembali dijadikan alat sandera atas elit partai dlm penyusunan Kabinet 2019-2024

12/11/2019 12:37:36 WIB
Irene @IreneViena

20. Sebelumnya, digulirkan rekonsiliasi Mega-Prabowo utk merangkul Gerindra, selanjutnya merangkul PKS - PAN dlm rangka menghadapi serangan politik Genk Jenderal Merah Manuver Mega-Prabowo ini dibalas Genk Jendera Merah dgn berbagai aksi anarkis, demo separatis, kerusuhan dll

12/11/2019 12:43:30 WIB
Irene @IreneViena

Mumpung Hari Pahlawan Mari kita nobatkan Jenderal Ali Murtopo-Benny Murdani Elit TNI AD sebagai Bapak Pencipta Fitnah Radikalisme Islam Indonesia ! chirpstory.com/li/464081

13/11/2019 06:56:30 WIB
Irene @IreneViena

Terbukti Jenderal Ali Murtopo-Benny Murdani dan CSIS sebagai pencipta fitnah Radikalisme Islam "Apakah Mereka Pantas Dijuluki Sebagai Bapak Nasional Pencipta Fitnah Radikalisme Islam?" by @BatakModeren - Chirpstory chirpstory.com/li/464820 lewat @chirpstory

13/11/2019 06:59:33 WIB
Load Remaining (33)

Comment

No comments yet. Write yours!