"Pada Prakteknya, Kekuasaan Tertinggi Bukan Lagi Di Tangan Rakyat Tapi 'Penguasa' Negeri" by @IreneViena

BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi
1
Irene @IreneViena

1. Indonesia menganut sistem demokrasi = kekuasaan tertinggi pemerintahan/negara berada di tangan rakyat = kedaulatan rakyat Diimplementasikan melalui pemilu: memilih presiden/wapres, legislatif (anggota DPR RI - DPR Propinsi/Kab/Kota) & para senator (anggota DPD) secara LUBER

12/11/2019 11:23:30 WIB
Irene @IreneViena

2. Melalui pemilu rakyat mendelegasikan pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada Presiden, DPR & DPD Selanjutnya Presiden membentuk kabinet & menyelenggarakan pemerintahan. DPR mengesahkan UU, memilih pimp lembaga2 tinggi negara, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan/negara Dst

12/11/2019 11:24:39 WIB
Irene @IreneViena

3. UUD 45 hasil amandemen, memberi porsi kekuasaan penyelenggaraan negara lebih besar kepada DPR (heavy parliament) khususnya kewenangan pengawasan, budgeting & pembentukkan UU DPR bersama DPD membentuk lembaga negara bernama MPR

12/11/2019 11:27:59 WIB
Irene @IreneViena

4. Seluruh anggota DPR yg dipilih rakyat hrs anggota Partai Politik Tupoksi parpol: 1. Menyerap, menampung, mewujudkan aspirasi rakyat 2. Melaksanakan komunikasi politik, penyelesaian konflik 3. Sbg Instrumen dan infrastruktur politik paling dominan dan utama dlm demokrasi

12/11/2019 11:30:22 WIB
Irene @IreneViena

5. Berdasarkan tupoksi, partai politik harus dapat meraih amanat kekuasaan dari rakyat pemilih melalui pemilu Selanjutnya partai menyelenggarakan kekuasaan politik itu melalui legislatif (DPR/D & MPR), eksekutif (presiden/pemerintah, BPK, KPK dll) dan yudikatif (MA & MK) Dst

12/11/2019 11:34:36 WIB
Irene @IreneViena

6. Konstitusi RI menempatkan posisi/fungsi partai politik sangat strategis & dominan dlm sistem politik & demokrasi Indonesia Apakah amanat konstitusi sudah dijalankan partai politik? Apakah sistem politik dan demokrasi telah berjalan baik sesuai amanat Konstitusi? TIDAK !

12/11/2019 11:35:31 WIB
Irene @IreneViena

7. Utk menjalankan tupoksinya, partai politik harus meraih dan menyelenggarakan kekuasaan yg diwujudkan dlm perolehan kursi: 1. Kursi di DPR 2. Kursi Presiden/Wapres 3. Kursi di kabinet 4. Kursi pimpinan lembaga2 negara Dst

12/11/2019 11:36:34 WIB
Irene @IreneViena

8. Fakta: 1. Presiden - Wapres 2014-2019 dan 2019-2024 TIDAK dari kader partai politik 2. Kabinet 2014-2019 dan Kabinet 2019-2024 sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara (amanat rakyat) partai politik dlm pemilu 2014 dan pemilu 2019 Mengapa anomali ini bisa terjadi?

12/11/2019 11:37:46 WIB
Irene @IreneViena

9. Fakta 1. Partai pemenang pemilu 2014 & 2019 (PDIP) & partai koalisinya (Golkar, PKB, Nasdem, PPP dll) tidak mengusung kader utama partai sbg capres/cawapres pada Pilpres 2014 & 2019 2. Koalisi partai pengusung presiden/wapres terpilih TIDAK menjadi The Ruling Parties

12/11/2019 11:42:16 WIB
Irene @IreneViena

10. Fakta Ada pihak tertentu di luar partai pemenang pemilu / koalisi partai pengusung presiden dan wapres terpilih 2014 dan 2019 yg lebih berkuasa Mereka lebih menentukan segala kebijakan presiden dan pemerintahan termasuk dalam penyusunan Kabinet 2014-2019 dan 2019-2024

12/11/2019 11:43:05 WIB
Irene @IreneViena

11. Fakta Sistem politik demokrasi di mana kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat sesuai amanat Konsititusi telah dibajak/diselewengkan menjadi Oligarki, di mana kekuasaan negara khususnya kendali pemerintahan berada di tangan segelintir oknum: Genk Jenderal Merah

12/11/2019 11:43:47 WIB
Irene @IreneViena

12. Fakta Penyimpangan konstitusi/pembajakan demokrasi Indonesia sejak 2014 sampai hari ini terutama disebabkan oleh penunggangan @KPK_RI KPK telah jadi alat politik sandera, instrumen politik Genk Jenderal Merah dlm meraih kekuasaan/ mewujudkan oligarki di balik rezim proksi

12/11/2019 11:45:32 WIB
Irene @IreneViena

13. Kesadaran partai politik mengenai fakta bahwa sejak 2010 @KPK_RI telah ditunggangi Genk Jenderal Merah utk dijadikan mereka sebagai alat sandera politik dll, melahirkan: 1. Pansus DPR Hak Angket KPK (2017) 2. Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR (pasca pemilu 2019)

12/11/2019 11:47:08 WIB
Irene @IreneViena

14. 1. Pansus DPR Hak Angket KPK (2017) 2. Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR (2019) Bertujuan utk mencegah @KPK_RI dapat dijadikan tunggangan Genk Jenderal Merah, terutama dlm menyandera ketum2 partai terkait pengajuan capres/cawapres 2019 dan penyusunan Kabinet 2019-2024

12/11/2019 11:48:25 WIB
Irene @IreneViena

15. Pansus DPR Hak Angket KPK 2017 akhirnya kandas karena manuver SBY SBY secara terbuka dan langsung memberi dukungan kepada @KPK_RI dan melobi partai2 politik utk mementahkan Hasil Pansus Penangkapan Setnov Ketum Golkar jadi salah satu teror KPK/SBY terhadap ketum2 partai

12/11/2019 12:24:34 WIB
Irene @IreneViena

16. Kegagalan Pansus DPR Hak Angket KPK, menyebabkan @KPK_RI kembali digunakan SBY, LBP, HP sbg alat sandera politik terhadap ketum2 partai utk memaksa PDIP, PKB, Golkar mengusung capres Jokowi-Maruf sesuai keinginan SBY, LBP, Hendro dkk (Genk Jenderal Merah) pada Pilpres 2019

12/11/2019 12:27:35 WIB
Irene @IreneViena

17. Melalui kasus BLBI, Kardus Durian, EKTP, Alih Fungsi Lahan dll @KPK_RI yg ditunggangi SBY, LBP, HP dgn leluasa menjadikan ketum PDIP, PKB, Golkar, PAN dll sbg sandera politik menjelang pilpres 2019 Non Kader utama Partai diusung jadi capres/cawapres = ANOMALI Demokrasi

12/11/2019 12:30:44 WIB
Irene @IreneViena

18. Penyanderaan elit partai politik melalui KPK oleh SBY, LBP, HP Tokoh Utama Genk Jenderal Merah juga menyebabkan pencurangan - manipulasi hasil pemilu/pilpres 2019 terpaksa harus diterima partai2 politik dan DPR Fakta: hanya rakyat yg protes & menolak manipulasi pilpres 2018

12/11/2019 12:34:04 WIB
Irene @IreneViena

19. Perlawanan partai politik (kecuali Demokrat - Nasdem) atas penyanderaan elit partai oleh Genk Jenderal Merah via @KPK_RI diwujudkan melalui Revisi UU KPK Hak Inisiatif DPR Utk mencegah KPK kembali dijadikan alat sandera atas elit partai dlm penyusunan Kabinet 2019-2024

12/11/2019 12:37:36 WIB
Irene @IreneViena

20. Sebelumnya, digulirkan rekonsiliasi Mega-Prabowo utk merangkul Gerindra, selanjutnya merangkul PKS - PAN dlm rangka menghadapi serangan politik Genk Jenderal Merah Manuver Mega-Prabowo ini dibalas Genk Jendera Merah dgn berbagai aksi anarkis, demo separatis, kerusuhan dll

12/11/2019 12:43:30 WIB
Irene @IreneViena

Terbukti Jenderal Ali Murtopo-Benny Murdani dan CSIS sebagai pencipta fitnah Radikalisme Islam "Apakah Mereka Pantas Dijuluki Sebagai Bapak Nasional Pencipta Fitnah Radikalisme Islam?" by @BatakModeren - Chirpstory chirpstory.com/li/464820 lewat @chirpstory

13/11/2019 06:59:33 WIB
Story "Apakah Mereka Pantas Dijuluki Sebagai Bapak Nasional Pencipta Fitnah Radikalisme Islam?.. BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1983 pv 26
Irene @IreneViena

Jika 6 partai politik Gerindra PKB PDIP PPP PAN PKS Golkar Tidak bersatu, rezim militer cq kelompok jenderal merah akan semakin berkuasa di Indonesia Pilpres dicurangi Demokrasi dibajak Rezim akan semakin otoriter ke depan

13/11/2019 07:06:16 WIB
Irene @IreneViena

Kelompok Jenderal merah dapat menjadi penguasa Indonesia dan mewujudkan rezim militer (AD) berkat penunggangan atas @KPK_RI KPK jadi alat kriminalisasi politisi Islam (2010-2014) KPK jadi alat sandera ketum2 partai (2013-2019)

13/11/2019 07:08:47 WIB
Load Remaining (30)

Comment

No comments yet. Write yours!