. @jokowi Akan Terbitkan Omnibus Law, Efektif atau Tidak?

Rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek. Kemudian digabung menjadi satu undang-undang dan merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks. Di mana, penyelesaiannya memakan waktu lama. Karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.
UU omnibus pekerja law Jokowi investasi
0
Partai Gerindra @Gerindra
Selamat siang tweeps, sebentar lagi kita akan membahas 'Jokowi Akan Terbitkan Omnibus Law, Efektif atau Tidak?' Silahkan disimak, dan semoga bermanfaat. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
1. Mungkin akhir-akhir ini kata Omnibus Law banyak dilontarkan oleh jajaran di pemerintahan. Istilah tersebut muncul dengan maksud memangkas regulasi agar membangkitkan gairah investasi. #SuaraGerindra pic.twitter.com/IggC7IP9W6
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan UU yang menghambat pengembangan UMKM direvisi sekaligus. Pemerintah mungkin baru sadar bahwa selama 5 tahun belakangan ini investasi tidak pernah mencapai target yang dilontarkan saat musim kampanye. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
3. Jika kita melihat data @bkpm investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi Rp195,1 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa realisasi investasi terendah Indonesia dalam kurun 2014-2019. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
4. Hal tersebut secara tidak langsung juga membuktikan bahwa Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang signifikan atas migrasinya perusahaan asing dari negara China imbas perang dagang antara China dan Amerika Serikat. #SuaraGerindra pic.twitter.com/x58oKLvpQJ
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Kita juga telah mengetahui bahwa lebih dari 50 perusahaan multinasional telah mengumumkan rencana atau mempertimbangkan pemindahan manufaktur keluar dari China. #SuaraGerindra @Kemendag
Partai Gerindra @Gerindra
6. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah mengapa Indonesia tidak menjadi pilihan yang menarik untuk investasi di banding dengan negara asia yang lain, seperti Vietnam dan Taiwan? #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
7. Nah, kembali lagi kepada Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
8. Sedangkan dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
9. Jadi Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang dan..
Partai Gerindra @Gerindra
9a. merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dimana penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
10. Jadi dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act),..
Partai Gerindra @Gerindra
10a. ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
11. Terkait dengan Omnibus Law yang akan di terbitkan @jokowi, anggota Fraksi Gerindra di @DPR_RI @HeriGunawan88 mengkhawatiran hal tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang.. pic.twitter.com/XK0KqXKJLa
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
11a. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tentang bagaimana membuat Omnibus Law yang jelas, taat terhadap hirarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. @setkabgoid #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
12. Karena @HeriGunawan88 menyampaikan bahwa untuk mempermudah investasi melalui Omnibus Law di Indonesia, Pemerintah harus memahami dulu bahwa hal itu juga berpengaruh pada kebijakan tentang undang-undang ketenagakerjaan. @setkabgoid. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
13. Pemerintah juga harus melakukan riset terkait seberapa fleksibel perundang-undangan yang ada guna memudahkan tertanamnya modal dan investasi, belum dapat dipastikan juga apakah UU Cipta Lapangan Kerja ini akan menyasar UU Ketenagakerjaan atau tidak. @setkabgoid #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
14. Karena regulasi-regulasi ketenagakerjaan saja seringkali dijadikan alasan bagi para pelaku usaha dan pembuat regulasi atas terhambatnya investasi di Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. #OmnibusLaw @KemnakerRI @setkabgoid pic.twitter.com/XMAOqxHDtM
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
15. Karena saat ini semua masih menerka-nerka Omnibus Law ini seperti apa, kontennya seperti apa nanti dalam undang-undang. Hal-hal apa saja dalam UU tersebut yang akan meniadakan UU lain. @jokowi
Partai Gerindra @Gerindra
16. Partai Gerindra meminta kepada @jokowi, bahwa perihal Omnibus Law membutuhkan partisipasi publik bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil. #SuaraGerindra #OmnibusLaw
Partai Gerindra @Gerindra
17. Kami juga meminta konsep Omnibus Law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahaan. #SuaraGerindra @Kemenkumham_RI pic.twitter.com/NTFkYOFx2i
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
18. Walaupun belum pasti, tetapi UU Cipta Lapangan Kerja tetap dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja. Sebab, dalam pidato @jokowi, kesejahteraan pekerja itu sendiri tidak disinggung. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
18a. @jokowi hanya berfokus pada menciptakan SDM yang terampil dan bisa bekerja keras. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama yang tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
19. Skema Omnibus Law dapat dikatakan terlalu sektoral dan sempit. Namun, baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Intinya bila Omnibus Law diterapkan oleh @jokowi, akankah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik..? @setkabgoid @KemenkeuRI
Partai Gerindra @Gerindra
20. Karena di sisi lain masih belum adanya perbaikan dan sinergi administrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang selaras dengan peraturan daerah. @setkabgoid

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.