0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #Sulteng membuka RDPU dgn Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum & Kebijakan) dan Feri Amsari (Pusat Studi Konstitusi FH Univ. Andalas) ttg Prolegnas Tahun 2019-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (ttg Omnibus Law) pada pukul 13:23 WIB pic.twitter.com/4y9YhmyFhw
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : kita akan masih dihadapkan antara kuantitas dan kualitas pic.twitter.com/h8yfEWl5c0
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : kurang lebih dalam sebulan lebih ini Baleg pasti akan menerima banyak usulan RUU dari berbagai elemen, jangan sampai ada suatu materi muatan dari RUU tsb yang ternyata tidak pantas berada dalam level UU pic.twitter.com/6UzZY4fjpm
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : usulan RUU Prolegnas 2020-2024 pic.twitter.com/VDBPnVOm2e
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : sesungguhnya secara esensi dan praktik terbatas kita pernah & sedang menjalani omnibus law, tapi tidak dalam level UU melainkan ada di level PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkroninasasi Proses Perencanaan dan Pembangunan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : tentang dan prasyarat omnibus law pic.twitter.com/JAgZYTSNdj
Expand pic
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ronald, PSHK : omnibus law dan penyesuaian Prolegnas pic.twitter.com/FCUOuOsnIc
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Fery Amsari, PUSAKO Univ Andalas : pic.twitter.com/YC706o0pz5
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Guspardi @Fraksi_PAN #Sumbar2 : mohon kpd Pimpinan agar Bamus mengharmonisasi setiap kegiatan rapat di DPR ini agar kami tidak dirugikan yang duplikasi di 2 AKD yang berbeda
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Fery Amsari, PUSAKO Univ Andalas : omnibus law itu sdh ada sebenarnya di Indonesia spt UU KUHP dan UU Pemilu. yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyatukan UU yang objeknya berbeda? tentu ini kan tdk mudah pic.twitter.com/oueESKjY2K
Expand pic
Expand pic
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Fery Amsari, PUSAKO Univ Andalas : mohon jangan dipaksakan, jika memang tidak bisa kiranya jangan dipaksakan tapi kalo sekiranya bisa sudah harus berusaha keras, jadi jangan semata-mata untuk kepentingan investor
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Syamsurizal @FPPP_DPRRI #Riau1 : dikaitkan dengan Prolegnas pada hari ini sekarang kita sepakati dulu kira-kira isu omnibus law apa yang akan kita kutip yang berkaitan dengan Cipta Lapangan Pekerjaan dan UMKM
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hendrik L @Gerindra #Maluku : saya sudah paham bahwa, Pak Fey Amsari itu tidak setuju kalo omnibus law ini harus dibuat dengan alasan-alasan akademis yg sudah dipaparkan, kita tahu bahwa keinginan Presiden terkait omnibus law ini lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar kita
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hendrik L @Gerindra #Maluku : secara de facto omnibus law ini memang sudah ada, saya berharap kita tidak salah langkah dalam merespons ucapan dari Presiden
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg I Wayan S @PDI_Perjuangan #Bali : bagaimana strategi yang harus dikembangkan oleh Baleg dalam menjaga kualitas tanpa mengurangi kuantitas RUU yang akan dihasilkan?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg I Wayan S @PDI_Perjuangan #Bali : bagaimana pula strategi Baleg untuk menjaga RUU yang disusun Prolegnas sesuai dengan tujuan utama yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hillary @NasDem #Sulut : dalam menyusun suatu UU yang baru yang berkaitan dengan omnibus law apakah pertama kita harus merevisi peraturan tentang pembentukkan perundang-undangan atau seperti apa?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Ledia @FPKSDPRRI #Jabar1 : ketika yang disampaikan oleh PSHK tentang pemetaan yang menyeluruh itu apakah sudah dilakukan atau belum ya? apakah PSKH punya kajiannya? adakah gambaran yang mendalam yang berkaitan dengan hal-hal tsb?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Andreas H. @PDI_Perjuangan #NTT1 : Bagaimana pandangan atau posisi Pak Fery jika omnibus law ini sudah berhasil diselesaikan?
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Illiza S. @FPPP_DPRRI #Aceh1 : Dalam pertemuan pertama kita, kita telah menargetkan 25 UU terselesaikan di dalam Prolegnas Prioritas, kemudian ditambah omnibus law ini yang hanya diberikan waktu 100 hari, saya sependapat dengan Pak Fery ini jangan dipaksakan.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Zainuddin M @Fraksi_PAN #Jatim10 : ketika kita membuat omnibus law tapi ternyata hasilnya tidak menciptakan pesan filosofis dari UU itu sendiri seperti keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, padahal 3 hal itulah yang harus diperhatikan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Nasril B @Fraksi_PAN #Sumut3 : seorang investor hny butuh satu UU tidak butuh 74 UU, tentu 74 UU ini kan membingungkan para investor dengan melalui omnibus law ini apakah layak? saya perlu kajian lebih jauh terkait omnibus law dalam mempermudah investasi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Masinton @PDI_Perjuangan #JKT2 : kesannya seperti didiktekan terkait waktu pembahasan omnibus law yang hanya 100 hari ini, jadi kita harus benar-benar teliti betul dengan 74 UU yang akan dijadikan omnibus law
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Putra Nababan @PDI_Perjuangan #JKT1 : kalau disini bicara tentang legal justice saya bicara tentang social justice dan menurut saya waktu 100 hari itu bukan untuk Baleg melainkan target untuk Pemerintah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Dessy Ratnasari @Fraksi_PAN #Jabar4 : apakah kedua narasumber sudah pernah membuat kajian terkait omnibus law? kami ingin menghasilkan sebuah keputusan yang dihasilkan berdasarkan data riil di lapangan bukan hanya berdasarkan kajian literatur saja.
Load Remaining (9)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.