Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

"Skandal Catatan Suap & Beredarnya Rekaman Bukti Perusakan 'Buku Merah' Oleh Penyidik KPK" by @InaLeaks

BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi
0
Story "Bocornya Rekaman CCTV @KPK_RI Terkait Perusakan & Penghilangan Barbuk Buku Merah" by @T.. BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1305 pv 35
IndonesiaLeaks @inaleaks

Platform IndonesiaLeaks, yang berdiri pada 14 Desember 2017, menurunkan artikel dugaan perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya diduga merobek beberapa halaman dan memberikan Tipp-Ex pada

04/11/2018 22:17:59 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

buku catatan keuangan PT Impexindo Pratama, perusahaan milik Basuki Hariman, terpidana kasus suap uji materi Undang-Undang Kesehatan dan Peternakan Hewan. Beberapa catatan yang dihilangkan memuat informasi aliran dana kepada sejumlah petinggi kepolisian.

04/11/2018 22:18:00 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Sebelum buku itu dirusak, penyidik KPK yang lain pernah meminta keterangan seorang anggota staf keuangan perusahaan Basuki. Dari pengakuannya terungkap sedikitnya ada 68 transaksi keuangan yang diduga mengalir untuk sejumlah pejabat. Sebanyak 19 di antaranya diserahkan kepada

04/11/2018 22:18:00 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

individu yang berdinas di institusi kepolisian. Sembilan transaksi ditulis mengalir untuk seseorang bernama Tito atau Kapolda.

04/11/2018 22:18:00 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian enggan memberikan tanggapan ketika dimintai konfirmasi. Ia mendelegasikan jawaban kepada pimpinan Divisi Hubungan Masyarakat Polri.

04/11/2018 22:18:01 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Berkas pemeriksaan itu diketahui lenyap tak lama setelah perusakan barang bukti. Tapi salinannya masih tersimpan di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. Semua media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks ikut menerima salinan berkas pemeriksaan berkat

04/11/2018 22:18:01 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

peran informan publik, termasuk salinan catatan keuangan dalam buku sebelum dirusak. Publikasi atas dokumen itu tayang pada 8 Oktober lalu setelah mendapatkan verifikasi dari keterangan empat pegawai KPK. Delik inilah yang dipakai menelusuri IndonesiaLeaks.

04/11/2018 22:18:02 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membiarkan polisi menyita buku catatan pengeluaran pengusaha Basuki Hariman perlu dipertanyakan. Buku berwarna merah ini berisi rincian aliran duit dari perusahaan pengimpor daging sapi milik Basuki kepada sejumlah pejabat.

12/11/2018 10:09:40 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

KPK semestinya mempertahankan barang bukti itu karena diperlukan untuk membongkar suap. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyita buku merah bersama sejumlah dokumen lain itu untuk mengusut kasus dugaan perintangan penyelidikan.

12/11/2018 10:09:41 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Pelakunya adalah Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, yang dituduh telah merusak atau menghapus sebagian catatan dalam buku tersebut ketika masih bertugas sebagai penyidik komisi antikorupsi.

12/11/2018 10:09:41 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Masalahnya, komisi antikorupsi sebetulnya masih memerlukan barang bukti kasus suap Basuki itu.

12/11/2018 10:09:41 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Tahun lalu, pengusaha ini telah divonis bersalah dalam perkara penyuapan terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

12/11/2018 10:09:42 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Tapi kasus suap Basuki kepada sejumlah pejabat yang berkaitan dengan impor daging belum diusut. Padahal justru kasus inilah yang mula-mula diselidiki KPK sebelum muncul perkara suap Patrialis.

12/11/2018 10:09:42 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Pimpinan KPK berdalih bahwa penyitaan buku merah sulit dihindari karena polisi sudah memegang surat penetapan dari pengadilan. Tapi komisi antikorupsi semestinya bisa melakukan perlawanan hukum atau meminta fatwa Mahkamah Agung.

12/11/2018 10:09:42 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Komisi bisa berpegang pada Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

12/11/2018 10:09:43 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Langkah Polda Metro Jaya yang serba cepat memulai penyidikan dugaan perintangan penegakan hukum pun mengundang syak wasangka. Proses hukum ini ditengarai hanya sebagai manuver untuk "mengamankan" buku merah.

12/11/2018 10:09:43 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Apalagi dalam barang bukti yang disita polisi diduga terdapat catatan aliran dana ke Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, yang kini menjadi Kepala Kepolisian RI.

12/11/2018 10:09:44 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Patut disayangkan pula sebelumnya KPK tidak segera mengusut Roland dan Harun dengan delik yang sama sehingga akhirnya disalip polisi. Padahal pengusutan perintangan penyelidikan akan lebih mudah dilakukan KPK karena berkaitan dengan perkara yang sedang diusut komisi ini.

12/11/2018 10:09:44 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Penyidik komisi antikorupsi pun sudah beberapa kali menggunakan pasal itu untuk menjerat pengacara koruptor.

12/11/2018 10:09:44 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Sikap pasrah pimpinan KPK hanya makin memperkuat sinyalemen bahwa lembaga ini kurang serius membongkar aliran duit dari perusahaan Basuki. Kesan ini hanya bisa ditepis dengan langkah konkret.

12/11/2018 10:09:45 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Komisi antikorupsi harus tetap mengusut kasus itu lewat pengakuan Basuki dan stafnya serta mencari bukti lain. Komisi antikorupsi pun masih bisa melakukan upaya hukum agar dapat menggunakan barang bukti yang kini disita polisi.

12/11/2018 10:09:45 WIB
IndonesiaLeaks @inaleaks

Pimpinan KPK harus menegaskan posisi lembaganya yang berperan sentral dalam memerangi korupsi.

12/11/2018 10:09:45 WIB
Load Remaining (19)