0
KPK @KPK_RI
KPK telah menyelesaikan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka TCW (swasta)
KPK @KPK_RI
Fokus dari penanganan perkara TPPU ini adalah pada penelusuran arus uang sebagai bentuk upaya KPK mengembalikan aset yang dikorupsi ke negara (asset recovery). Sampai saat ini, KPK menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp500 Milyar.
KPK @KPK_RI
Penyidikan TPPU ini dilakukan terhadap sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yaitu dari proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan TCW dan pihak lain yang terafiliasi dari tahun 2006 sampai dengan 2013.
KPK @KPK_RI
Diduga TCW melalui perusahaannya telah mengerjakan sekitar 1.105 kontrak proyek dari pemerintah Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp 6 triliun
KPK @KPK_RI
Penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan berkas tiga perkara ke Penuntutan (8/10), yaitu TPK Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota TangSel TA 2012; TPK Pengadaan sarana dan prasanara kesehatan di Pemprov Banten Tahun 2011-2013; Tindak pidana pencucian uang
KPK @KPK_RI
Sejak TCW ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memeriksa sekitar 553 saksi. Sebagai tersangka. TCW telah diperiksa sebanyak 23 kali.
KPK @KPK_RI
Perkara ini adalah pengembangan dari Kegiatan Tangkap Tangan terhadap Ketua MK, Akil Mochtar. Pada saat penyidikan, KPK mendapat fakta bahwa uang sebesar Rp1 miliar yang digunakan oleh TCW untuk menyuap Akil Mochtar berasal perusahaan miliknya, yakni PT Bali Pasific Pragama
KPK @KPK_RI
Tersangka TCW melalui PT Bali Pasific Pragama (PT.BPP) dan perusahaan terafiliasi lainnya telah mendapatkan 1.105 kontrak pengadaan barang dan jasa dari pemerintah Provinsi Banten dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp 6 triliun
KPK @KPK_RI
TCW diduga telah melakukan cara-cara melawan hukum dan dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan pejabat Gubernur dan Bupati/Walikota yang ada di provinsi Banten untuk mendapatkan kontrak-kontrak tersebut.
KPK @KPK_RI
Panjangnya rentang waktu antara 2006-2013, membuat KPK membutuhkan waktu yang cenderung panjang mengumpulkan data terkait perkara ini. Termasuk data terkait dengan aset tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang TCW lakukan.
KPK @KPK_RI
Selain itu, KPK juga membutuhkan kerja sama lintas negara karena ditemukan aset-aset yang berada di Australia.
KPK @KPK_RI
Selama kurun waktu 2014 s.d 2019, KPK melakukan analisa atas aset-aset milik TCW dan PT BPP serta perusahaan terafilliasi lainnya untuk membuktikan keterkaitannya dengan hasil dari keuntungan proyek dan unsur-unsur pasal TPK dan TPPU
KPK @KPK_RI
Total aset yang disita dalam proses Penyidikan ini adalah sekitar Rp500 miliar, diantaranya; uang tunai sebesar Rp65 miliar,68 unit kendaraan, dan 175 unit bangunan/ tanah
KPK @KPK_RI
Untuk aset di Australia, KPK menempuh proses Mutual Legal Assistance (MLA) untuk kebutuhan penanganan perkara. Dalam proses penyidikan tersebut KPK juga dibantu oeh Australian Federal Police (AFP), seperti dalam proses penyitaan aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
KPK @KPK_RI
Nilai aset yang berada di Australia saat pembelian tahun 2012-2013 adalah setara dengan total sekitar Rp41,14 Milyar, yaitu rumah senilai AUD3,5 juta dan apartemen di Melbourne senilai AUD800 ribu
KPK @KPK_RI
Penyidikan ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun karena tim harus mengidentifikasi secara rinci proyek-proyek yang dikerjakan, dugaan keuntungan yang didapatkan secara tidak semestinya, aliran dana, penelusuran aset yang berada di sejumlah lokasi dan kerjasama lintas negara.
KPK @KPK_RI
Perkara ini juga menjadi salah satu contoh pengembangan OTT. Sehingga OTT tidak bisa dilihat hanya pada barang bukti yang ada pada saat kegiatan dilakukan, karena OTT justru bisa menjadi kotak pandora untuk menguak korupsi yang lebih besar.(selesai)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.