0
Pourquoi @JohnySibuea
1.Sikap yang bisa dipahami dan dimengerti utk cuitan @PartaiSocmed itu, karena sy memiliki analisis dampak, yg akan menampakkan betapa berbahayanya efek korupsi bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. pic.twitter.com/XtT9rSc1oS
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
2.Banyak orang yg bersikap bhw korupsi hanya terkait dengan keuangan negara, tapi dampak yang lebih luas dari korupsi bagi perekonomian tidak masuk kedalam khazanah pemikiran yg berkembang di masyarakat.
Pourquoi @JohnySibuea
3.Selain kepada perekonomian negara, korupsi juga akan menimbulkan kerusakan nilai-nilai sosial dan moralitas masyarakat. Keajegan nilai2 sosial ttg integritas diri, sdh diluluhlantakkan oleh perilaku2 korup.
Pourquoi @JohnySibuea
4.Lihatlah, dampak yg nyata sekarang dari maraknya korupsi , sepertinya sedang terjadi destruksi nilai2 sosial di masyarakat yg semakin penuh diisi dg kebencian sosial, saling curiga, fitnah dan saling tuduh satu sama lain.
Pourquoi @JohnySibuea
5.Yg dikhawatirkan lama kelamaan situasi tsb akan melahirkan masyarakat “ANOMIE” sebagaimana teori dari Emile Durkheim. pic.twitter.com/jTDwltsFtU
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
6.Kita lanjut.....Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, Tahun 2016, pendapatan perkapita Indonesia adalah Rp.47,97 juta. Berdasarkan data itu, kita buat analisis sederhana dari perspektif ekonomi. pic.twitter.com/tm7CU27iQD
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
7.Sementara berdasarkan data yg dipublish KPK tercatat bhw dalam tahun 2016 jumlah kasus korupsi yg ditangani KPK adlh 482 kasus dg jumlh kerugian keuangan negara mencapai Rp.1,45 Triliun.
Pourquoi @JohnySibuea
8.Untuk 482 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.1,45 Triliun maka untuk satu kasus, jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp.3,008 Miliar (Rp.1,45 Triliun/482 kasus).
Pourquoi @JohnySibuea
9.Jika indeks pendapatan perkapita tersebut, kita bandingkan dengan angka kerugian keuangan negara/kasus di tahun 2016, maka perbandingan kerugian keuangan negara perkasus terhadap pendapatan perkapita penduduk Indonesia adalah 63 kali (Rp.3,008M/Rp.47,97 Juta).
Pourquoi @JohnySibuea
10.Angka perbandingan tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap kasus tindak pidana korupsi, negara telah dirugikan sebesar 63 kali pendapatan perkapita penduduk Indonesia.
Pourquoi @JohnySibuea
11.Secara lebih ekonomi, untuk suatu perbuatan korupsi, 63 orang rakyat Indonesia, direbut peluangnya (opportunity loss) untuk hidup sejahtera, hanya oleh satu kasus korupsi.
Pourquoi @JohnySibuea
12.Untuk data tahun 2017 pendapatan perkapita Indonesia naik menjadi Rp 51,89/tahun juta setara US$ 3.876,8. Pendapatan penduduk Indonesia tahun lalu naik 8,1% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 47,97 juta/tahun. pic.twitter.com/hyYYctapLZ
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
13.Bayangkan ketika melihat pertumbuhan jumlah kasus korupsi dalam tahun 2017 yang jika dibandingkan dengan tahun 2016 naik menjadi 576 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp.6,5 Triliun. (kasus naik 19,50%) dan jmlh kerugian negara naik 348,27%.
Pourquoi @JohnySibuea
14.Angka tindak pidana korupsi tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang tumbuh demikian melesat (19,50% utk kasus dan 348,72% untuk jumlah kerugian negara) sementara pertumbuhan pendapatan perkapita hanya 8,1%.
Pourquoi @JohnySibuea
15.Berapa perbandingan antara jmlh kerugian negara/kasus thdp pendapatan perkapita dalam tahun 2017? Angka kerugian negara/kasus adalah Rp.11.284 Miliar dan Pendapatan perkapita= Rp.51,89 juta. Maka yg terjadi adlh kerugian negara/kasus sebesar 217x angka pendapatan perkapita.
Pourquoi @JohnySibuea
16.Angka 217 x tersebut, sangat mengerikan, bahwa akibat tindak pidana korupsi dalam tahun 2017, 217 orang rakyat Indonesia, direbut peluangnya (opportunity loss) untuk hidup sejahtera, hanya oleh seorang koruptor. It’s a nightmare for Indonesia welfare dream.
Pourquoi @JohnySibuea
17.Dari sisi pertumbuhan, angka kuantifikasi kasus yg naik sebesar 19,50% sedangkan jmlh kerugian negara naik 348,78%. Mata kita akan semakin terbelalak dengan kemarahan yg luar biasa kpd para koruptor, jika melihat angka pertumbuhan pendapatan perkapita yang hanya 8,1%.
Pourquoi @JohnySibuea
18.Angka pertumbuhan tindak pidana korupsi yang demikian spektakuler, adalah indikasi betapa gilanya para koruptor Indonesia. Mereka memang tidak berpikir tentang nasib rakyat yang semakin hari semakin terpuruk dalam kubangan kesulitan ekonomi.
Pourquoi @JohnySibuea
19.Tentang gilanya korupsi ini, Sy kutip pendapat Prof Romli Atmasasmita dalam bukunya Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia (2016:201), mengapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dg cara2 luar biasa? pic.twitter.com/Y04eJMjLSM
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
20. Ada pertanyaan menggelitik utk berita yg terbaca kemarin, “apakah sikap warga Lampung Utara ini bukan representasi sikap rakyat Indonesia terhadap korupsi para penyelenggara negara”? pic.twitter.com/WXIFI2vZcF
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
21. Bolehkah Sy menggeneralisasi bahwa sikap masyarakat Lampung Utara tsb, sangat berkorelasi dengan hasil survey LSI yang menyatakan bhw 76,3% responden dlm survey tsb setuju jika Pres.Jokowi menerbitkan Perppu KPK?. pic.twitter.com/jEY4AtjsFY
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
22.Jika Ketum @PartaiSocmed bersikap seperti yang di tuitkannya dlm membela pemberantasan korupsi, sy sungguh memahami, krn perspektif ekonomi dari data yang saya analisis. Bukankah betapa mengerikannya dampak tindak pidana korupsi thdp perekonomian dan kesejahteraan rakyat?.
Pourquoi @JohnySibuea
23. Pun, jika Ketum @PartaiSocmed bersikap membela KPK, sy pikir konteksnya relevan dengan pendapat dari Prof Romli terutama ttg pentingnya KPK diberikan kewenangan extra ordinary measures, utk pemberantasan korupsi yg menyebabkan “economic extra ordinary impacts”?
Pourquoi @JohnySibuea
24.Demikian kulwit ini, mudah2an akan menjadi suatu pemikiran yg akan mengkristalisasikan sikap kita semua dlm menyikapi eksistensi KPK. Selamat malam.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.