PDIP DAN PELEMAHAN KPK - @PartaiSocmed

Gagal dua kali menggolkan Revisi UU KPK dan menjadi olok2 publik di Pansus Angket KPK tidak membuat PDIP menyerah. Mungkin inilah yg disebut dengan "Determinasi"
kpk megawati pdip Jokowi politics
0
#99 @PartaiSocmed
Ketidaksukaan Megawati (dan PDIP) terhadap KPK itu adalah cerita lama, dan perjuangan mereka dalam melemahkan KPK adalah perjuangan panjang. Jauh sebelum mereka jadi partai penguasa saat ini
#99 @PartaiSocmed
Ketidak sukaan Megawati kepada KPK itu terjadi karena banyaknya kader PDIP yg tertangkap oleh KPK. "KPK itu dulu saya yg buat. Tapi ibarat kacang lupa kulitnya, KPK seolah ingin jebloskan sebanyak2nya kader PDIP" *Megawati 13/09/2012* m.merdeka.com/politik/megawa…
#99 @PartaiSocmed
Harus diakui PDIP bukanlah partai yg bersih. Saat jadi oposisi saja kadernya banyak yg tertangkap KPK apalagi ketika berkuasa. Dan benar saja, ketika jadi partai penguasa maka kepala daerah yg terbanyak ditangkap KPK berasal dari PDIP. KPK adalah duri dalam daging bagi PDIP. pic.twitter.com/Nc3CBwiAbt
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Ketidaksukaan Megawati dan PDIP makin menjadi ketika partai tersebut menjadi partai penguasa. Terutama pada kasus batalnya Budi Gunawan jadi Kapolri akibat ditersangkakan oleh KPK sesaat setelah dicalonkan oleh Presiden Jokowi.
#99 @PartaiSocmed
Sebenarnya KPK sudah memberi stabillo merah untuk BG ketika Jokowi meminta pendapat KPK sebelum menentukan pilihan pembantunya. Tapi kenapa Jokowi begitu ngotot mencalonkan BG? Mungkin karena BG adalah mantan ajudan Mega ketika jadi Presiden dulu. pic.twitter.com/Mge3WThhEq
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
'Lancangnya' KPK yg nekad mentersangkakan BG itu memicu episode Cicak vs Buaya 3. Disinilah kita lihat dgn mata telanjang kader2 PDIP all out menyerang KPK dengan segala fitnahnya.
#99 @PartaiSocmed
Sama seperti kondisi saat ini, dimana KPK dan para pegawainya difitnah dengan berbagai tuduhan absurd. Saat itu pun para pimpinan KPK jadi korban fitnah keji. Masih ingat foto perselingkuhan rekayasa Abraham Samad yg beredar saat itu? Belakangan terbukti itu hoax belaka. pic.twitter.com/GDHFTClRC1
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Dan segala tuduhan kepada pimpinan KPK dipimpin langsung oleh petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto. Masih ingat foto legendaris Hasto pakai masker saat menuduh Abraham Samad ini? pic.twitter.com/ZUfQB3ltfr
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Tuduhah Hasto kepada Abraham Samad itu kemudian juga terbukti fitnah belaka karena: 1. Dibantah oleh Tjahjo Kumolo 2. Dibantah oleh Andi Widjajanto 3. Ditolak oleh pengadilan karena cuma opini.
#99 @PartaiSocmed
Dan semakin konyol dan memalukan ketika di pengadilan Hasto memperlihatkan alat pendeteksi penyadapan yg digembar-gemborkan utk memfitnah Abraham Samad ternyata hanya sebuah GSM box biasa yg banyak dijual di toko online m.liputan6.com/news/read/2165…
#99 @PartaiSocmed
Namun tak penting ketahuan bohong, yg terpenting adalah persepsi publik. Itulah mengapa fitnah demi fitnah terus dilancarkan kepada KPK. Tujuannya memang untuk pembunuhan karakter terhadap KPK dan para pegawainya.
#99 @PartaiSocmed
Untunglah saat itu publik masih banyak yg waras dan menolak percaya pada segala fabrikasi opini dari Hasto cs. Alhasil akibat kuatnya protes publik maka Presiden Jokowi memutuskan batal mengangkat BG dan sebagai gantinya mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri
#99 @PartaiSocmed
Maka makin menumpuklah ketidaksukaan PDIP pada KPK. Dari sinilah awal proses pelemahan KPK secara konstitusional dilakukan oleh PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 peluang itu dimiliki oleh PDIP.
#99 @PartaiSocmed
Namun KPK masih dipercaya publik sehingga pelemahan KPK yg harusnya mudah dilakukan ternyata menjadi perjuangan panjang. Maka selain mendorong revisi UU KPK di DPR, hal lain yg perlu dilakukan adalah pembusukan KPK secara opini. Agar publik tak percaya KPK lagi bahkan membenci
#99 @PartaiSocmed
Perjuangan pelemahan KPK secara konstitusional di DPR dimulai pada bulan Juni 2015, ketika Pemerintah melalui Menkumham asal PDIP menjadi INISIATOR Revisi UU KPK m.detik.com/news/berita/d-…
#99 @PartaiSocmed
Sebagai bukti bahwa inisiatif revisi UU KPK itu berasal dari pemerintah dan bukan DPR adalah, baik naskah akademik maupun draf RUU itu sudah disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah. Maka beberapa kali kami katakan Jokowi bohong ketika bilang inisiatif berasal dari DPR
#99 @PartaiSocmed
Berhubung saat itu KPK masih mendapat dukungan publik dan rencana revisi UU KPK itu dapat protes keras masyarakat maka Jokowi yg masih punya 'beban' meminta agar inisiatif revisi seolah jangan dari Pemerintah tapi dari DPR.
#99 @PartaiSocmed
DPR setuju2 saja, bagi mrk yg terpenting Presiden kooperatif dgn revisi ini. Maka pada tgl 27 November 2015 disepakati sandiwara mengalihkan inisiatif revisi yg awalnya dari Pemerintah jadi inisiatif DPR. Sebuah cara menyelamatkan popularitas Jokowi nasional.kompas.com/read/2015/11/2…
#99 @PartaiSocmed
Naluri politik Jokowi belakangan terbukti tepat. Protes publik terhadap upaya PDIP di Pemerintah yg digawangi oleh Menkumham Yasonna Laoly yg mendorong Revisi UU KPK masuk prolegnas prioritas 2015 dan PDIP di DPR yg dikomandoi oleh Masinton saat itu tetap sangat kuat.
#99 @PartaiSocmed
Akibat kuatnya protes publik saat itu maka Jokowi memutuskan menunda tetapi tidak menolak revisi UU KPK. Saat itupun kami sudah curiga bahwa revisi UU KPK ini akn diangkat lagi ketika publik lengah. Dan itulah yg terjadi saat ini! pic.twitter.com/wVdzFN2p52
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Gagal melemahkan KPK di tahun 2015 tdk menyurutkan semangat PDIP. Di tahun 2016 Revisi UU KPK kembali dibahas dlm rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR. Krn inisiatif sudah dialihkan ke DPR mk Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo dari PDIP ditunjuk sebagai perwakilan pengusul
#99 @PartaiSocmed
Saat itu Fraksi Partai Gerindra menolak lalu disusul Fraksi Demokrat dan PKS. Pimpinan KPK yg sudah digantikan oleh Agus Rahardjo juga menolaknya. Seiring dengan banyaknya penolakan maka pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden diputuskan revisi ditunda lagi.
#99 @PartaiSocmed
Kegagalan pelemahan KPK pada tahun 2015 dan 2016 meskipun sudah disepakati antara DPR dan Pemerintah rupanya bersumber pada penolakan publik. Partai2 lain meskipun awalnya setuju belakangan banyak yg mundur karena menjaga konstituen mereka masing2.
#99 @PartaiSocmed
Maka strategi setelah kegagalan Revisi UU KPK tahun 2016 agak diubah. Selain memperjuangkan lewat DPR harus ada juga upaya sistematis pembunuhan karakter terhadap KPK sebagai lembaga maupun para pegawainya sebagai individu. Tujuannya, agar KPK tak lagi dapat dukungan publik
Load Remaining (24)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.