Akar Konflik di Papua

THREAD Sejarah akar konflik di Papua dan irisannya dengan hak atas pembangunan orang Papua yang bukan merupakan solusi akhir
UN papua UNTEA Indonesia lipi Act for Free Choice referendum Pepera
0
Veronica Koman @VeronicaKoman
THREAD Sejarah akar konflik di Papua dan irisannya dengan hak atas pembangunan orang Papua yang bukan merupakan solusi akhir (beserta lampiran akademik)
Veronica Koman @VeronicaKoman
1 Des 1961: Manifesto kemerdekaan Papua diberi Belanda, persiapan kemerdekaan penuh pd 1971. Ahli anggap ini langkah Bld utk berbuat baik terakhir kalinya ketika masa kolonialisme dunia runtuh. Secara ras&geografis, Melanesia Papua dianggap bagian dari Pasifik, bukan Melayu Asia
Veronica Koman @VeronicaKoman
(cont’d) 1 Des 1961: Bendera kebangsaan Bintang Kejora pertama kali dikibarkan dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua pertama kali dikumandangkan. pic.twitter.com/2S6MsOT485
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Veronica Koman @VeronicaKoman
19 Des 1961: 2 minggu kemudian, INA melakukan invasi militer pertama di Papua lewat Trikora. Buku pelajaran kita mengajarkan betapa pahlawannya Sukarno dan Suharto membebaskan Irian Barat ketika itu, namun kebanyakan orang asli Papua (OAP) menganggap ini awal penjajahan INA.
Veronica Koman @VeronicaKoman
1962: pasukan INA kalah. INA cari bantuan ke Rusia. Ketika itu masih Cold War, US takut Rusia mengakar di Asia Tenggara. Maka US minta Belanda sekutunya mengalah. New York Agreement di utk selamatkan muka para pihak: referendum sebagai jalan tengah. Tidak ada OAP dilibatkan
Veronica Koman @VeronicaKoman
1963: Teritori di bawah UNTEA, sembari Papua “dititipkan” ke INA untuk bantu persiapan administrasi dan teknis referendum nanti. OPM dibentuk. Perlawanan OAP berlangsung hingga saat ini. Khusus perlawanan terhadap invasi militer INA sebelum referendum dijelaskan di bawah ini.
Veronica Koman @VeronicaKoman
1963-1967: OAP kebykan bersenjatakan pisau&panah. INA bom udara di berbagai titik dan menjarah fasilitas publik (trmsk perlengkapan RS&obat) & rumah OAP Di Manokwari, 2 INA terluka diserang. Sbg balasan INA tembak siapapun orang Papua yg lewat&bom hingga 1.000-2.000 OAP tewas
Veronica Koman @VeronicaKoman
1967: Kontrak karya dengan Freeport ditandatangani. Papua bahkan belum integrasi ke INA saat itu. OAP sebagai pemilik tanah tidak dikonsultasikan sama sekali.
Veronica Koman @VeronicaKoman
1969: Atas janji 1 man 1 vote, “Act of Free Choice” dilaksanakan. 1.026 dari total 800.000 penduduk OAP saat itu dipilih, voting di bawah tekanan senjata&iming2 INA. OAP menyebutnya “Act of No Choice”. Referendum tsb dianggap ilegal krn tdk sesuai standar hukum internasional
Veronica Koman @VeronicaKoman
Itulah akar konflik di Papua. LIPI & akademik internasional jg menyimpulkan demikian. Utk menyelesaikan konflik harus ke akar konflik, yaitu pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri. Tapi pemerintah terus pake pendekatan pembangunan yg hanya akan mampu mengatasi efek samping
Veronica Koman @VeronicaKoman
Hak penentuan nasib sendiri = hak fundamental masyarakat adat hingga capai status jus cogens (norma tertinggi dlm hukum int'l) Hak ini ada 2: eksternal&internal Pelanggaran dlm kasus Papua: eksternal = akar konflik td internal = ketidakberdayaan masy adat ketika “dibangun”
Veronica Koman @VeronicaKoman
UN Declaration on the Right to Development mengatur bahwa pembangunan harus dilakukan dgn penghormatan thd hak penentuan nasib sendiri khususnya masy adat Melanesia Papua: peradaban cultivating society tertua di dunia (50.000 th) sebelum INA masuk. Pola hidupnya dipaksa berubah
Veronica Koman @VeronicaKoman
Infrastruktur diperlukan & adl hak WN. Tapi sebagian besar OAP tetap berteriak “kami tidak minta infrastruktur, nyawa tdk bisa diganti aspal&semen" krn bagi mereka pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri lebih mendesak Ada perbedaan prioritas pemenuhan hak antara Jkt dgn OAP
Veronica Koman @VeronicaKoman
Pemenuhan hak atas pembangunan tidak berarti hak penentuan nasib sendiri bisa dinegasikan Selama hak atas penentuan nasib sendiri yg merupakan akar konflik tidak dipenuhi, maka konflik akan trus tjd, sekalipun pemerintah tlah bangun gedung tertinggi di dunia & shinkansen di sana
Veronica Koman @VeronicaKoman
Solusi: Pembangunan dijalankan dengan konsultasi & persetujuan OAP, demi penghormatan thd hak penentuan nasib sendiri internal. Terkait akar konflik: dialog, atau referendum ulang sbg solusi demokratis; demi pemenuhan hak penentuan nasib sendiri eksternal.
Veronica Koman @VeronicaKoman
Tulisan yg jernih oleh ketua dialog sektoral Papua - Jakarta. Pembangunan macam ini yg bisa akan memenuhi hak penentuan nasib sendiri internal orang Papua. Meski ini belum menyentuh ke akar konflik yg hak penentuan nasib sendiri eksternal. suarapapua.com/2017/09/26/dia…

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.