0
Pourquoi @JohnySibuea
1.Kita tahu bhw KPK itu esensinya adlh lembaga yg sangat erat kaitannya dg identitas bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi. Coba saja tengok, bgmn organisasi anti korupsi dunia (UNCAC), memberikan kritiknya terhadap Revisi UU 30/2002 (UU KPK) sbgmn berita di bawah ini: pic.twitter.com/41TNeitu6E
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
2.Dari perspektif rakyat yg prihatin terhadap semakin maraknya korupsi, KPK lah sebenarnya yang menjadi harapan bagi perubahan kesejahteraan rakyat kedepannya, salah satunya utk semakin efektifnya gerakan pemberantasan korupsi oleh lembaga anti rusuah itu.
Pourquoi @JohnySibuea
3.Bayangkan, jika esok atau lusa, pada akhirnya KPK ternyata hanya dijadikan simbol dlm pemberantasan korupsi di negeri ini. Simbol yang semata-mata hanya untuk memperlihatkan bahwa negeri kitapun memiliki badan khusus untuk pemberantasan korupsi.
Pourquoi @JohnySibuea
4.Padahal konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 (UNCAC 2003) sangat menggariskan perlunya ada badan pencegahan dan pemberantasan korupsi yg “independen, bebas dari pengaruh apapun, dan efektif dalam pemberantas korupsi” . Di Indonesia badan itu bernama KPK. pic.twitter.com/OgMqR2l4WC
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
5.Jika banyak yg menyebutkan bhw KPK hanya bergerak pada OTT dan tidak memperlihatkan sama sekali terhadap tindakan “pencegahan korupsi”, maka simaklah Pasal 1 dari UNCAC 2003. pic.twitter.com/EaZ9AZknZU
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
6.Jelas kan dari perspektif Pasal 1 UNCAC 2003, OTT juga gerakan tastipikor. Selain itu, tindak pencegahan tdk hanya harus dilakukan KPK, tapi juga scr komperhensif dan integratif hrsnya melibatkan semua insitusi penegak hukum dan institusi-institusi pemerintahan lainnya. pic.twitter.com/H7E4pFsRz3
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
7.Apakah memang para pencetus ide untuk melakukan revisi UU 30/2002 tentang KPK belum membaca UNCAC 2003? Sehingga keberadaan UU 7/2006 yg meratifikasi UNCAC 2003, hanya dianggap tindakan hukum yang tidak berdampak? Coba perhatikan apa yang dinyatakan dalam UU 7/2006 berikut ini: pic.twitter.com/68N1GBfQDs
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
8.Jika di negeri kita, gerakan pemberantasan korupsi terus menerus didistorsi oleh hal-hal yang dapat menurunkan citra Indonesia di mata internasional, lantas bagaimana efeknya dg persepsi investor thdp iklim investasi?. Coba tengok salah satu bunyi mukadimah dari UNCAC 2003. pic.twitter.com/5dKzZe8LpX
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
9.Jangan2 dengan adanya revisi UU KPK, malahan akan semakin menurunkan minat investasi di negeri kita. Percayalah, bahwa perbaikan kinerja perekonomian kita, salah satunya akan sangat bergantung kepada efektivitas pemberantasan korupsi.
Pourquoi @JohnySibuea
10.Investor dalam menilai suatu negara tujuan investasi, bukan hanya menilai dari “country risk “ saja, tetapi juga dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai representasi efektivitas pemberantasan korupsi di negara tujuan investasi tersebut.
Pourquoi @JohnySibuea
11. Karenanya apa yg akan terjadi, jika Revisi UU KPK ternyata dlm penilaian publik internasional justru akan dianggap sbg sesuatu langkah pelemahan pemberantasan korupsi? Apakah hal itu, tidak justru akan semakin membuat keengganan investor2 asing masuk ke Indonesia? pic.twitter.com/GSWq076rri
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
12.Bukankah Presiden menginginkan agar Mutual Legal Assistance (MLA) utk pengembalian aset2 hasil korupsi yg dibawa kabur ke luar negeri segera bisa dijalankan? Di negara-negara yg maju dlm pemberantasan korupsinya hanya KPK yg kuat yg bisa efektif utk melaksanakan MLA ini.
Pourquoi @JohnySibuea
13.Akan lebih baik Pak Presiden, revisi itu seharusnya pada UU 31/1999 juncto UU 20/2001 yang banyak dipandang sebagai undang-undang yang ketinggalan langkah dari lompatan2 modus perbuatan korupsi, yg sdh sedemikian teroragnisir, terstruktur, masif dan sistematis.
Pourquoi @JohnySibuea
14. Sy jadi ingat, salah satu latar belakang yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 adalah telah diratifikasinya konvensi PPB anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No. 7 Tahun 2006.
Pourquoi @JohnySibuea
15.Penyebutan konvensi PBB tersebut sebagai acuan hukum dari Inpres 10 Tahun 2016 karena mungkin ada pandangan bhw pemberantasan korupsi dengan menggunakan UU 31/1999 jo UU 20/2001 belum memperlihatkan efektivitas sebagaimana yang diharapkan.
Pourquoi @JohnySibuea
16.Barangkali Pak Presiden tlh mengevaluasi bhw Pasal2 dalam UNCAC 2003 akan lebih efektif jika diterapkan dalam upaya memperkuat KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pourquoi @JohnySibuea
17.Dan karena keyakinan tsb juga, barangkali dlm konsideran Inpres 10 Tahun 2016 tsb, disebutkan diktum “penguatan KPK”. Ini suatu idealisme yang sangat hebat sekali jika terjadi kombinasi antara KPK yg kuat dg implementasi UNCAC 2003 dlm pemberantasan korupsi. pic.twitter.com/AfDN3bl6QP
Expand pic
Pourquoi @JohnySibuea
18.Coba kita komparasikan antara UU Tipikor kita dg UNCAC 2003. UNCAC tidak mendefinisikan perbuatan korupsi sbgmn UU dlm Tipikor kita, melainkan menyebut semua perbuatan yang merugikan kekayaan negara (bukan keuangan negara) adalah kriminalisasi korupsi.
Pourquoi @JohnySibuea
19.Paradigma UU 31/1999 jo UU 20/2001 yg hanya membatasi kepada kegiatan memproteksi keuangan negara berbeda dengan UNCAC 2003 yg telah memperluasnya menjadi proteksi terhadap kekayaan negara.
Pourquoi @JohnySibuea
20.UNCAC 2003 banyak mengatur modus-modus dari perbuatan korupsi yg belum diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001, baik yang melibatkan pejabat negara maupun pejabat swasta, seperti contohnya suap yg dilakukan pejabat swasta.
Pourquoi @JohnySibuea
21.Terkait dengan Revisi UU KPK, apa dampaknya jika karena rantai regulasi itu, maka kemudian KPK menjadi lembaga yg tak punya daya utk menjalankan misinya dalam pemberantasan korupsi?i
Pourquoi @JohnySibuea
22.Dampak yg nyata sekarang dari maraknya korupsi , sepertinya sedang terjd destruksi nilai2 sosial di masyarakat yg semakin penuh diisi dg kebencian sosial terutama thdp perilaku sebagian para pejabat negeri. Jadi apalagi jika KPK tdk lagi efektif dlm pemberantasan korupsi itu?
Pourquoi @JohnySibuea
23.Mudah2an saja dari peristiwa2 yg terjadi akhir2 ini, akan ada perenungan kita bersama, yg dampaknya akan terjadi pada Indonesia yg berubah wajah dan dipenuhi dg pemimpin dan pejabat yg semakin hebat di mata rakyat.
Pourquoi @JohnySibuea
24.Hebat dengan moralitas dan integritas kepejabatannya untuk membumihanguskan perbuatan2 korupsi dari bumi pertiwi ini. Demikian, kita berdoa saja....selamat malam!!!!!

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.