Kado Pahit Pemerintah di Hari Tani Nasional.

RUU Pertanahan justru mengembalikan sebagian politik pertanahan di zaman kolonialisme Belanda.
0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Hari ini 24 September adalah peringatan 59 tahun Hari Tani Nasional, namun petani dan rakyat Indonesia justru akan mendapat kado pahit. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
2. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan. Dengan dalih memastikan hak setiap warga negara terhadap tanah, sebagaimana dimandatkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ..
Partai Gerindra @Gerindra
2a. RUU Pertanahan ini justru mengembalikan sebagian politik pertanahan di zaman kolonialisme Belanda. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
3. Pada tahun 1870an, Belanda melalui Agrarische Wet menjalankan politik penguasaan tanah lewat domeinverlkaring dan sistem sewa tanah. Melalui domeinverklaring, pemerintah Belanda merampas tanah-tanah yang tak bertuan atau tanah-tanah yang tak dapat dibuktikan kepemilikannya.
Partai Gerindra @Gerindra
3a. Tanah-tanah itu diambil alih menjadi domein (milik) Negara. Lalu, setelah tanah terkonsentrasi di tangan Negara, barulah diserahkan kepada investor/swasta. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
4. Cara pandang hukum pertanahan kolonial tadi dihidupkan dalam RUU Pertanahan. Memang namanya bukan domeinverklaring, tetapi menggunakan istilah yang seolah-olah netral: hak pengelolaan. #ParadoksIndonesia pic.twitter.com/653fe8hDhX
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Dengan hak pengelolaan itu, Negara boleh menyerahkannya tanah-tanah yang dikuasainya kepada pihak ketiga lewat pemberian Hak Guna Usaha (HGB), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
6. Dengan hak pengelolaan itu, Pemerintah yang mendapat diskresi besar dalam RUU ini bisa menertibkan tanah-tanah yang legalitasnya tidak terbuktikan atau tidak didaftarkan ulang, untuk diubah menjadi tanah Negara. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
7. Lalu, setelah menjadi tanah negara, dengan hak pengelolannya, Negara bisa menyerahkan tanah tersebut ke pihak ketiga melalui skema HGU, HGB, maupun hak pakai. Persis dengan skema Domeinverklaring di zaman Hindia-Belanda. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
8. Apalagi di RUU ini diatur tentang Lembaga Pengelola Tanah, bank tanah, yang mengumpulkan tanah dan sekaligus menyediakannya untuk berbagai kepentingan, termasuk investasi. Tidak hanya itu, RUU ini masih memberi perlakuan khusus kepada investor. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
9. Dalam RUU ini, pemberian HGU bisa diperpanjang dua kali, hingga total 90 tahun. Padahal, dalam UUPA, HGU hanya boleh diperpanjang sekali. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
10. Tidak hanya itu, pemegang hak yang menguasai tanah melebihi batas maksimum hanya diwajibkan membayar pajak atas kelebihan tanahnya. Akibatnya, konsentrasi penguasaan tanah di tangan korporasi makin tidak terkendali. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
11. RUU ini juga tidak bisa diharapkan menyelesaikan konflik agraria yang marak terjadi. Penyebabnya, RUU ini hanya melihat konflik agraria itu sebagai sengketa tanah biasa, sehingga cukup diselesaikan dengan pembentukan Pengadilan Pertanahan. #ParadoksIndonesia pic.twitter.com/xiZOm3NfIW
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
12. Padahal, faktanya, konflik agraria itu sering berdimensi ekonomi-politik, yang memperhadapkan korporasi plus pemerintah versus rakyat kecil, sehingga butuh pendekatan politik. #ParadoksIndonesia pic.twitter.com/wAC9WEsTnf
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
13. RUU tersebut juga berpotensi mengkriminalisasi petani, masyarakat adat, maupun aktivis pejuang agraria yang menentang penggusuran atau perampasan tanah. #ParadoksIndonesia pic.twitter.com/nw41qydVUC
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
14. Pasalnya, dalam RUU ini ada ancaman pidana terhadap mereka yang dianggap menghalangi petugas atau aparat hukum ataupun tuduhan melakukan permufakatan jahat. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
15. Salah satu persoalan mendasar di sektor pertanahan adalah ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
16. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
17. Ketimpangan agraria itu, yang menyebabkan semakin banyak petani tidak bertanah dan petani gurem, menjadi salah satu penyebab kemiskinan di desa. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
18. Harusnya, jika Pemerintah mau mengurangi tingkat kemiskinan di desa, rakyat desa harus diberi akses pada faktor-faktor produksi, terutama tanah. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
19. Menteri yang ditunjuk Jokowi sebagai @atr_bpn sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, malah menuding UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah terlalu kuno. #ParadoksIndonesia pic.twitter.com/D3QoOfgUZz
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
19a. alasannya, antara lain, karena ketika UU itu dibuat tahun 1960-an, 90 persen rakyat Indonesia masih hidup di sektor agraria. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
20. Padahal faktanya tenaga kerja di sektor pertanian masih merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar yang mencapai 36,91 juta atau 28,23 persen dari total tenaga kerja Indonesia. #ParadoksIndonesia
Partai Gerindra @Gerindra
21. Jika Pemerintah ingin menyusun RUU Pertanahan, maka acuannya harus tetap pada UUPA 1960. Meskipun UUPA sudah berusia 59 tahun, tetapi prinsip-prinsipnya masih relevan dan selaras dengan cita-cita bernegara/berbangsa ...
Partai Gerindra @Gerindra
22. Yaitu; Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. UUPA 1960 adalah turunan dari pasal 33 UUD 1945 di sektor agraria.
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.