0
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
2 menteri jadi tersangka 1 menteri rumahnya digeledah 1 menteri mengaku menerima gratifikasi. Semua oleh KPK. Lalu dengan berbagai dalih, KPK akan diawasi oleh Dewan Pengawas, yang dipilih oleh Presiden, yang ia sendiri kedodoran mengawasi kabinetnya.
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Ini rumah mantan Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Dubes RI untuk Arab Saudi, Baharuddin Lopa, di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bagian depannya buka kedai Bakso Gepeng. Sebelumya wartel dan rental PlayStation. pic.twitter.com/2Fh3A3U8P5
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Saat istrinya sakit 2012, salah satu sumber biayanya hasil penjualan buku. Pernah dalam satu waktu ia menerima gaji dobel sebagai Dubes RI dan Menteri Kehakiman. Dia hanya ambil gaji dubes. Gaji menteri ia kembalikan ke Sekretariat Negara. Sumber: "Baharuddin Lopa" (Watchdoc) pic.twitter.com/girEdfZ6tX
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Hari-hari ini adalah saat yang tepat untuk mengingat kembali, bahwa kita sebagai bangsa pernah punya standar moral yang tinggi dalam menghindari konflik kepentingan dan korupsi di kalangan pejabat publik. -- A THREAD -- pic.twitter.com/85PlsGquC2
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Rahmi Hatta pernah bercerita, tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin ingin membantu biaya listrik rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro, Jakarta. Tapi Ali Sadikin khawatir Bung Hatta menolak. Lalu ia membuat narasi Bung Hatta sebagai "Warga Teladan" sehingga bebas biaya listrik. pic.twitter.com/2xAdr1K8KH
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Kisah lain yang kerap kita dengar adalah bagaimana Bung Hatta melarang keras trio Meutia, Gemala, dan Halida menggunakan mobil dinas, untuk keperluan keluarga seperti antar jemput dari rumah Jalan Proklamasi ke tempat peristirahatan keluarga di Mega Mendung. pic.twitter.com/PcPnpmLlYo
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Putri mantan Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegara bercerita, saat pemotongan uang kertas (sanering alias "Gunting Syafruddin") tahun 1950, keluarganya juga tidak diberi tahu. Nilai harta mereka tinggal separuh. "Masa hanya rakyat yang kena," ujar Syaf ke keluarganya pic.twitter.com/2c1TjlZZH4
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Meutia Hatta juga bercerta tentang tabungan ibunya yang jeblok gara-gara sanering. Uang dipotong dua, yang satu berlaku nilai separuhnya, yang satu disimpan dan dicairkan 30 tahun kemudian. "Kalau aku kasih tahu kamu, nanti kamu kasih tahu ibumu, dan seterusnya," kata Bung Hatta pic.twitter.com/lQdzkYadjj
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Sebagai Menteri Keuangan dan dua kali menjabat Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegara tak pernah menerima tamu urusan partai (Masyumi) di kantor. Ia pernah menolak bonus hasil nasionalisasi perusahaan Belanda dengan alasan "Kita kan sudah menerima gaji dari negara." pic.twitter.com/7ED11B85c2
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Hasnah Faizah, putri mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir bercerita tentang pakaian-pakaian ayahnya yang lusuh dan sobek, namun dijahit sendiri, menolak menempat rumah di Pondok Indah, atau langsung menanggalkan mobil dinas di hari ia meletakkan jabatannya. pic.twitter.com/vIlePQQrFr
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Ini bukan Jokowi. Ini Jenderal Hoegeng, Kapolri (1968-1971). Gus Dur menyebutnya sebagai salah satu dari tiga polisi yang tidak bisa disuap setelah polisi tidur dan patung polisi. Sebagai Kapolda Sumut, ia pernah mengeluarkan piano dari rumah dinasnya karena dianggap gratifikasi pic.twitter.com/fTxvxzAudp
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
"Saya, mbak Rini, dan adik itu tidak pernah boleh menyelenggarakan pesta ulang tahun. Kata, Bapak, 'orang tidak bisa mendekati saya, tapi akan mendekati dari keluarga dan orang-orang terdekat,' karena itu kami tidak boleh bikin acara apapun," kata Aditya Hoegeng, anak keduanya. pic.twitter.com/zl4aJUXria
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Ketika diberhentikan Soeharto sebagai Kapolri karena dianggap tak cocok lagi, keluarga Jenderal Hoegeng bisa menerima, tapi mereka bingung akan tinggal di mana, karena tidak punya rumah, tidak punya mobil. Semua fasilitas milik negara. Ini Ibu Merry Hoegeng, istri beliau. pic.twitter.com/Pfop4QjJBa
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Aditya ingin masuk tentara, dan Hoegeng tak pernah mau memberikan surat saksi atau memo. Akhirnya ia gagal. Begitu juga saat Rini, kakaknya, mau masuk ITB. "Kalian tes saja yang baik. Kalau diterima berarti kalian memang layak," kata Aditya menirukan bapaknya. pic.twitter.com/iw9XCV34ET
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Demikian, semoga menjadi refleksi kita semua di masa-masa yang murung dan suram ini. sumber @watchdoc_ID : 1. Memoar "Hoegeng" 2. Memoar "Rahmi Hatta" 3. Bab Yang Hilang "Negara Kesatuan Rasuah Indonesia" pic.twitter.com/vrXPZLRgIt
Expand pic
Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono
Kedua foto ini menyiratkan karakter yang berbeda. Yang satu bercitra mapan, taat pakem, dingin, konservatif. Yang lain lebih santai, merdeka, pembaharu, menolak pakem. Tapi inilah ilusi terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Padahal substansinya sama-sama Orde Baru. pic.twitter.com/IL6AlRPhM1
Expand pic
Expand pic

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.