Partai Gerindra
@Gerindra
1. Selamat siang tweeps, sebentar lagi kita akan membahas #FaktaSejarah tentang pelemahkan Badan Antikorupsi mulai dari era Bung Karno. Sumber: @TirtoID pic.twitter.com/FtCaPGxDAN
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
2. Pada era 1950an, bangsa kita dihadapkan pada sejumlah permasalahan negara baru. Setelah lepas dari masa perang selama 1945-1949, Pemerintah dihadapi dengan masalah prasarana fisik yang hancur dan perekonomian yang buruk dan politik yang tidak stabil. #FaktaSejarah pic.twitter.com/FgbMS01a2t
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
3. Pada masa itu rakyat waswas oleh inflasi, di desa-desa produksi pertanian macet, status pegawai negeri tidak menjamin kesejahteraan, gaji mereka rendah dan jika terjadi kenaikan harga sembako mereka bisa kapiran. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
4. Keadaan intulah yang menjadi pangkal merebaknya inefisiensi, salah urus, dan korupsi di kalangan pegawai pemerintahan, termasuk tentara dan kalangan partai pada masa itu. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
5. Jenderal Abdul Haris Nasution pun jengah dengan kondisi ini. Beliau mempunyai pemikiran bahwa aparatur negara yang tertib dan bersih adalah syarat mutlak terbentuknya pemerintahan yang berwibawa. #FaktaSejarah pic.twitter.com/cXprsZV36O
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
6. Beliau berpendapat bahwa sebagian alasan munculnya pemberontakan di daerah adalah ketidakpuasan atas korupnya aparat-aparat di pusat. #FaktaSejarah
*Mungkin ini juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Papua saat ini
Partai Gerindra
@Gerindra
7. “Apapun program pemerintah, hasilnya akan amat ditentukan oleh pelaksana. Kami sadar bahwa ‘salah urus’ telah berjangkit lama dalam aparatur, baik karena kurang jujur maupun karena kurang ahli,”
Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas jilid 5 (1985, hlm. 257).
Partai Gerindra
@Gerindra
8. Pihak lain yang juga terang-terangan mengecam perilaku korup aparat negara dan militer adalah PKI. Hanya saja, kecaman mereka lebih bersifat politis untuk memojokkan lawan politiknya yang duduk dalam pemerintahan dan militer. #FaktaSejarah pic.twitter.com/tWOsLlJo53
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
9. Akhirnya pada April 1957, Jendral Nasution mulai melakukan kampanye antikorupsi dan penertiban aparat negara dan mendapat dukungan dari institusinya sendiri, Angkatan Darat, lalu membawa isu ini ke kabinet Djuanda. #FaktaSejarah pic.twitter.com/wnyj65j6uo
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
10. Pada tanggal 10 April, Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan sebuah peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang telah disusun oleh Jaksa Agung Suprapto dan Nasution. #FaktaSejarah pic.twitter.com/iZ6XmkmPfb
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
11. Pers dan publik menyambut baik usaha ini. Dengan bermodalkan Undang-Undang Bahaya Perang (SOB) dan instruksi Presiden Sukarno, Jendral Nasution memulai langkah pertamanya. Perwira-perwira Angkatan Darat dan pejabat negara mulai ditelusuri asal kekayaannya. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
12. Setelah tahap pertama dinilai cukup berhasil, Jendral Nasution melebarkan operasinya ke korps pegawai negeri. Pada Agustus 1958, terbit maklumat yang mengharuskan semua pegawai jawatan pemerintah melaporkan afiliasi politiknya kepada Dinas Intelijen TNI. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
12a. Hal tersebut bertujuan untuk mengakhiri praktik mengisi kas partai dengan anggaran negara. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
13. PKI dengan cepat mendukung langkah itu, begitu juga dengan sebagaian pers. Tetapi dalam pandangan Djuanda, Nasution telah melampaui wewenangnya dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang menyangkut dinas kepegawaian negeri. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
14. Perbedaan pandangan antara Nasution dan Djuanda akhirnya diselesaikan dengan penyesuaian peraturan. Dinas Intelijen TNI tetap menjadi pelaksana pengumpulan laporan kekayaan dan afiliasi pegawai, tapi laporan itu harus dikumpulkan kepada Djuanda. #FaktaSejarah pic.twitter.com/SeZHpm3ZaM
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
15. Kampanye antikorupsi itu berhasil, tetapi tidak berumur panjang. Waktu luang Jendral Nasution yang juga sebagai KSAD tersita mengurus pemberontakan di daerah yang meningkat. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
16. Tugas pemberantasan korupsi akhirnya dialihkan kepada Kabinet Djuanda yang sayangnya justru membuat kampanye ini mandeg. #FaktaSejarah pic.twitter.com/5JRECKejnw
Expand pic
Partai Gerindra
@Gerindra
17. Setelah selesai dengan penanggulangan pemberontakan, Nasution lalu kembali dengan ide membuat lembaga pengawas aparatur negara. Gagasannya sederhana: korupsi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan hal itu punya konsekuensi hukum. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
18. Ide Nasution direstui Soekarno. Bersama Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani, beliau merancang dan membentuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) pada 1959. Sultan Hamengkubuwono IX didapuk jadi pimpinannya. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
19. Namun BAPEKAN mandul karena diintervensi oleh Bung Karno. Anggota-anggotanya dipilih mengikuti pola Nasakom. Kegandrungan Bung Besar yang berlebihan terhadap persatuan mendorongnya memasukkan para politikus dari kalangan kiri, kanan, dan agamis. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
20. Jendral Nasution bependapat komposisi tadi secara politis memang kuat, tapi dalam arti teknis tidak. Karena BAPEKAN menjadi berada langsung di bawah Presiden. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
21. Karena hal tadi akhirnya Jendral Nasution, Yamin, dan Roeslan membentuk lagi lembaga yang dinamai Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Kali ini mereka sendiri yang pegang kendali. Nasution jadi ketua dan Roeslan jadi “Ketua retuling mental”. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
22. Fokus PARAN adalah mengawasi dan memperbaiki kinerja aparatur negara. Nasution menggunakan lagi metode pelaporan kekayaan. Selain itu, Paran juga menjalin kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, dan bea cukai. #FaktaSejarah
Partai Gerindra
@Gerindra
23. “Saya usahakan pula adanya PARAN di propinsi-propinsi. Gubernur-gubernur yang dekat kepada saya segera membentuknya, tapi gubernur-gubernur yang agak berkiblat kepada tokoh-tokoh di pusat, enggan melaksanakannya,” #FaktaSejarah *Nasution
Partai Gerindra
@Gerindra
24. Pada Februari 1961, Jendral Nasution mulai menyisir Angkatan Darat. Sebuah maklumat yang mengharuskan para perwira tinggi dan menengah melaporkan kekayaannya diterbitkan. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak yang mangkir. #FaktaSejarah
