0
Nathaniel Rayestu @rayestu
Apakah ini asal mula rasisme terhadap warga keturunan? Apakah ini kenapa di Yogyakarta hingga saat ini warga keturunan ga boleh punya tanah? 😂 pic.twitter.com/O1aYAauqqm
Expand pic
AuliaRustam @Auliaar__
@rayestu Wah, ini ternyata asal muasalnya. Sepupuku dah 2x gagal nikah sama orang Jawa. Gegara ga direstui keluarganya. 😆😆😆
Mazzini @mazzini_giusepe
@rayestu Gak mas, jauh sebelum itu rasisme sudah dibangun, tonggak awal jarak kita dengan warga keturunan itu pas peristiwa geger pecinan, oktober 1740
ꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢꦾꦸꦱꦸꦥ꧀ @MYOecoep
@mazzini_giusepe @rayestu Salah. Geger Pacina justru momen bersatunya org Jawa & Cina di Jawa melawan VOC. Awal larangan adalah dari zaman Pra Perang Jawa, saat pengusaha keturunan Cina mjd penguasa ekonomi Vorstenlanden. Selesai perang, kebijakan larangan kepemilikan tanah oleh keturunan Cina baru ada.
Zeitgeist 🐧 @thsigit
@mazzini_giusepe @rayestu Buat yang gemar baca-baca sejarah: Geger Pacinan itu peristiwa pembantaian orang Tionghoa di Batavia oleh orang-orang VOC. Sebagian lari ke Tangerang dan keturunannya disebut sebagai Cina Benteng, sebagian lagi lari ke Jawa Tengah yang mendukung pemberontakan ini.
Zeitgeist 🐧 @thsigit
@mazzini_giusepe @rayestu Sebelum itu, Jawa adalah sebuah kosmopolitan dengan pendatang dari Arab, Cina, Turki, Burma, Vietnam, Bugis, Melayu, dll. Aman utk menyatakan bahwa pada waktu itu belum ada kekerasan berdasarkan sentimen ras.
Azzahra @TercerahkanI
@rayestu Kalo masalah warga keturunan ga boleh punya tanah di jogja itu karena pengkhianatan mereka saat keraton perang dg Belanda. Warga keturunan ikut berperang bersama Belanda menyerang keraton sehingga banyak bangsawan keraton yg tewas.
Afrizal Hollywood @AfrizalHollywo1
@rayestu saran aja mas sender, bila ingin membaca sejarah di internet sebisa mungkin tidak bersumber dari portal media "mainstream". Karena banyak fakta sejarah yg dipelintir sama mereka.
Wisnu Adhi Saputro @Aloysio_saputro
@rayestu Out of topic, tapi masih nyambung sama warga keturunan Tionghoa. Pernah baca kisah keturunan wangsa Gan Peng di Kedu. Saat perang Diponegoro, kedua anaknya (atau cucunya) yang perempuan melarikan diri dari penjarahan yang dilakukan pasukan Diponegoro. Yang satu ditolong orang
Wisnu Adhi Saputro @Aloysio_saputro
@rayestu Arab bernama Muhammad Alsaff dan yang satu ditolong orang Jawa bernama Salman. Keduanya dinikahi penolongnya. Keduanya punya dua saudara yang berada di Semarang jadinya selamat dari penjarahan lalu pergi ke Pekalongan, dan satu lagi ke Purwokerto
Wisnu Adhi Saputro @Aloysio_saputro
@rayestu Hingga saat ini, anak keturunan Gan Peng sudah multietnis dan multiagama, Arab, China, Jawa. Beragama Islam dan nonIslam. Status ekonominya juga bervariasi, ada yang jadi pengusaha sukses sampai tukang becak web.budaya-tionghoa.net/index.php/item…
relaxcity34nn @relaxcityz
@rayestu @royalemilktea_ Org solo yg larang nikah sm chinesee kyknya bukan solo asli. Krn ketika cina diusir belanda dr batavia, hanya solo yg nerima dgn tangan terbuka. Yogja tolak. Thay why kuliner n anak solo cewe cowo kan cakep2 dbanding tetangganya yg gen cakepnya hanya turun ke laki laki saja.
ayok @ayoktweet
@rayestu Lhan temen gw warga keturunan bisa koq punya rumah di Jogja...
Netizenry @fatah_mustaqim
@rayestu Nggak gitu juga woy, Sultan HB IX melarang warga keturunan punya tanah di Jogja itu bukan rasisme itu realitas politik yg harus diambil saat revolusi fisik. Pahami sejarahnya dong

Prof Suyitno, ahli pertanahan yang juga anggota Parampara Praja DI Yogyakarta, mengatakan, ada sejarah panjang Yogyakarta dari zaman Belanda yang menyebabkan Sultan Hamengku Buwono IX kala itu menerbitkan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi itu.

Menurut Suyitno, sejarah dimulai ketika Hindia Belanda (Indonesia) saat itu dipimpin oleh Gubernur Meester in de Rechten Herman Willem Daendels antara tahun 1808–1811. Saat itu, lanjtu dia, banyak warga pribumi menjual tanah ke perusahaan asing. Saat kepemimpinan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830, saat itu diberlakukan tanam paksa. Hingga akhirnya ada peraturan Belanda staatsblad tahun 1870 dan akhirnya diturunkan dengan peraturan ground-vervreemdings-verbod yang berisi larangan bagi pribumi untuk menjual tanahnya ke warga asing. Aturan ini tertuang di dalam staatsblad tahun 1875 No 179.

Jika menarik ke belakang, pada tahun 1870, saat modal asing diizinkan untuk masuk, hal ini disebut Opendeur-Politik atau politik pintu terbuka. Saat tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan protes dari kalangan sendiri, lalu menghapus tanam paksa di Pulau Jawa dan menggantinya dengan politik pintu terbuka, hingga pemerintah Belanda menerapkan Undang–Undang Agraria 1870. "Diasingkan itu dijual, disewakan, dipinjamkan itu enggak boleh. Salah satu alasannya melindungi masyarakat petani dari pengusaha yang mempunyai modal besar," ujar Suyitno.

Lalu, Berdasarkan R Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua, yaitu Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Selain itu, milik Kadipaten Pakulaman, mengatur hal yang sama. Maksud baik Suyitno melanjutkan, proses sejarah panjang itu diperkuat dengan adanya UUD 1945 Pasal 18 b ayat 1 dan 2 tentang daerah khusus dan istimewa serta masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya hingga lahirlah UU Keistimewaan DIY. "Pasal 18 b UUD 45 mengakui asal-usul hukum adat yang berlaku dan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Artinya, kewenangan otonomi demi untuk menyejahterakan masyarakat supaya tidak ada ketimpangan, dan didasarkan sejarah, maka tidak salah toh kepala daerah melestarikan ketentuan hukum adat," tutur Suyitno.

Menurut dia, peraturan ini tidak hanya terbatas pada golongan Tionghoa, tetapi juga warga nonpribumi lainnya. Sebab, di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan nonpribumi. Disinggung mengenai apakah kebijakan itu masih relevan dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), Suyitno menilai, sebagai akademisi, dia melihat tidak ada pelanggaran HAM. "Kalau menurut saya, apakah itu bertentangan HAM, secara yuridis penggolongan ada, tetapi dari konvensi internasional HAM dirafitikasi pemerintah Indonesia diatur diskriminasi positif. Artinya, pemberlakuan diskriminasi untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah ada, yaitu penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya golongan kelas 3. Dulu kelas 1 golongan Eropa, kelas 2 golongan kulit kuning, dan ketiga golongan kulit berwarna atau masih miskin. Oleh karena itu, dasarnya kemiskinan," urainya. "Sampai kapan? Sampai ketimpangan itu tipis, saat ini ketimpangan tinggi. Menyetarakan bukan berarti menyamakan, tetapi ketimpangannya tidak tinggi," lanjut Suyitno. D

ia menilai, pada saat ini, ketimpangan antara kaya dan miskin di Yogyakarta masih sangat tinggi. "Maksudnya diskriminasi positif. Diskriminasi itu enggak baik, tetapi jika maksudnya baik itu boleh. Untuk menghapuskan akibat dari diskriminasi yang sudah ada. Misalnya, kalau seorang anak dilarang menonton TV melanggar hak asasi atau tidak. Tetapi, larangan ini tujuannya baik," tuturnya. Oleh karena itu, lanjut Suyitno, peraturan tersebut masih perlu diperlakukan di Yogyakarta sampai benar-benar makmur. "Kalau menurut pendapat saya, masih perlu. Untuk dicabut atau diberlakukan perlu hati-hati. Dicabut dampaknya juga ada, diberlakukan nanti ribut terus," ujarnya.

URL KOMPAS.com Mengapa Warga Nonpribumi Tidak Boleh Punya Tanah di Jogja? Halaman all - Kompas.com Kontroversi tentang kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencuat setelah Handoko, mengajukan gugatan ke PN Yogyakarta. Halaman all
Aswin Dafry @AswinDafry
@profatitties Lah... Kan kalah perang jawa Karena dijebak saat perundingan, apa hubungannya sama ilmu kebal? 😅. Dan setahuku masalah sentiment anti cina ini bikinan VOC di geger pecinan, sebelum perang jawa. Dan aku rasa statement "diponegoro yg sange" is rude.. way too rude.
AlvaroDeBazan @AlvaroDeBazan2
@AswinDafry Tapi memang hal tersebut tertulis di Babad Diponegoro yang almarhum tulis sendiri pak, seperti di artikel tersebut.
Aswin Dafry @AswinDafry
@AlvaroDeBazan2 Lebih tepatnya dari Sardono ( yg mengambil satu angle dari babad diponegoro ) menghubungkannya dengan sentiment anti cina krn peristiwa itu semata saya rasa jg kurang tepat, Ada beberapa faktor, setahu saya setahu saja sejak geger pecinan, perpecahan itu telah dibentuk VOC
AlvaroDeBazan @AlvaroDeBazan2
@AswinDafry Atau bisa jadi pandangan alm Diponegoro dibentuk oleh suasana karena geger Pecinan itu... Terimakasih untuk penjelasannya pak.
Aswin Dafry @AswinDafry
@AlvaroDeBazan2 Itu bisa juga, Walaupun dr sudut pandang yg lain sebenarnya krn khilaf pangeran diponegoro sendiri yg mengklaim akibat tumpukan rasa bersalah. Faktanya beliau kalah perang jawa bkn Krn kanuragan berkurang, tetapi krn dijebak saat perundingan.
Aswin Dafry @AswinDafry
@AlvaroDeBazan2 Begitu hebatnya perang jawa, sampai2 pasukan VOC yg Ada di pelosok Hindia Belanda hingga di luar jawa ditarik utk fokus ke perang jawa saja. . Jadi sebenarnya kekalahan diponegoro di medan perang kemungkinannya tipis. . Tapi di meja perundingan berbeda cerita.
hariadhi @hariadhi01
Ga mas. Posisi orang China itu sebenarnya di awal netral terhadap orang-orang lokal. Mereka dianggap pedagang biasa yang boleh lalu lalang seenaknya. Tapi justru itu akhirnya dimanfaatkan Belanda sbg penghubung. Selain mmg mereka pekerja keras Itu menimbulkan kecemburuan twitter.com/mazzini_giusep…
Riza Hariati 🇮🇩 @rizahariati
@hariadhi01 @mazzini_giusepe Mitos Tionghoa sukses karena mereka pekerja keras sementara Pribumi pemalas itu perlu diberantas. Karena terlalu rasis dan menghina untuk non tionghoa yg rajin bekerja, tapi tidak menerima pendidikan dan peluang kerja yg sama dengan mereka.
Load Remaining (7)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.