0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Selamat sore tweeps, sehubungan dengan kelanjutan dari Revisi UU @KPK_RI Partai Gerindra mempertimbangkan akan menolak Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. #SuaraGerindra pic.twitter.com/Ozb7MV83lp
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Anggota @DPR_RI Fraksi Gerindra @Don_dasco mempertimbangkan hal ini setelah menerima daftar inventarisasi masalah dari pihak Pemerintah. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
3. Partai Gerindra di @DPR_RI saat ini sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak Revisi Undang-undang @KPK_RI. #SuaraGerindra pic.twitter.com/dmLgaYGGKo
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
4. Partai Gerindra melihat DIM yang disampaikan Pemerintah menunjukkan kecenderungan adanya upaya-upaya pelemahan @KPK_RI. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
5. Partai Gerindra menilai usulan pemerintah terkait Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden alih-alih dipilih DPR berdasarkan usulan Presiden dapat menjadi pintu masuk intervensi Pemerintah dalam penanganan kasus di @KPK_RI. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
6. Mungkin dalam waktu dekat ini tidak ada niatan dari Pemerintah untuk mengintervensi @KPK_RI tapi karena ini undang-undang berlakunya sangat lama, 2 atau 3 tahun lagi bisa rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
7. Selain ketentuan mengenai Dewan Pengawas, Partai Gerindra juga tengah mengkaji ketentuan-ketentuan lainnya yang berpotensi melemahkan @KPK_RI. #SuaraGerindra
Partai Gerindra @Gerindra
8. Apabila kemudian beberapa pasal yang Partai Gerindra anggap melemahkan @KPK_RI tetap dipaksakan, maka Partai Gerindra akan menolak Revisi Undang-undang KPK. #SuaraGerindra pic.twitter.com/fLcL5sChTU
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
9. Untuk diketahui sebelumnya Pemerintah telah menyetujui revisi UU @KPK_RI dengan beberapa catatan. @Kemenkumham_RI Yasonna Laoly menyebut Pemerintah mengusulkan agar Dewan Pengawas KPK dipilih sendiri oleh @jokowi.
Partai Gerindra @Gerindra
10. Dengan dalil agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

Comment

Login and hide ads.