"Jadi Otak Kerusuhan Papua, Benny Wenda Tak Layak Jadi Aktivis Kemanusiaan" by @NegarakuApa

BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi
0
Democrazy @NegarakuApa
Jadi Otak Kerusuhan Papua, Benny Wenda Tidak Layak Jadi Aktivis Kemanusiaan
Democrazy @NegarakuApa
Pembentukan OPM Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri sejak tahuk 1965 tepatnya pada tanggal 28 Juli di Manokwari sebagai upaya untuk memisahkan diri dari negara Indonesia.
Democrazy @NegarakuApa
Pimpinan Saat ini adalah Benny Wenda, Gerakan OPM selalu di identikan dengan pengibaran bendera bintang kejora, bendera tersebut yang di gunakan untuk wilayah Nugini Belanda dari 1 Desember 1961.
Democrazy @NegarakuApa
Bendera Bintang Kejora berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua yang diratifikasi pada tahun 2002, bendera bintang kejora dapat dikibarkan di Papua selama bendera Indonesia juga dikibarkan dan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora.
Democrazy @NegarakuApa
Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung lima di tengahnya.
Democrazy @NegarakuApa
Pimpinan OPM, Benny Wenda saat ini tinggal di Oxford Inggris dan mendirikan kantor kelompok separatis Free West Papua atau dikenal juga dengan International Parliamenttary for West Papua (IPWP) di Oxford. pic.twitter.com/TKLEfwlAPm
Expand pic
Democrazy @NegarakuApa
Tujuan utama IPWP adalah untuk mengembangkan dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Democrazy @NegarakuApa
Pada 2009, IPWP telah mencakup lima puluh anggota parlemen dari negara-negara termasuk Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Inggris.
Democrazy @NegarakuApa
Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi menjauhkan diri dari pertemuan IPWP yang berlangsung di Canberra dan menyatakan bahwa ia tetap "berkomitmen penuh untuk integritas wilayah Indonesia dan persatuan nasional.
Democrazy @NegarakuApa
Tidak hanya itu di dalam negeri pun OPM melakukan berbagai aksi seperti unjuk rasa hingga perlawanan dengan menggunakan senjata atau dikenal dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Democrazy @NegarakuApa
Berbagai alasan selalu dikemukakan Benny Wenda dalam menggalang kekuatannya diantaranya tentang pembunuhan, penjara, intimidasi, aksi pemukulan yang terjadi di Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Namun yang melatarbelakangi pergerkarannya lebih kepada angapan jika penentuan pendapat sebagai pengakuan Papua bagian dari Indonesia pada tahun 1969 dianggap cacat karena hanya di wakili segelintir penduduk Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Disini perlu kita pertegas, tidaklah benar pemerintah telah melakukan berbagai tuduhan seperti yang disebutkan oleh Benny Wenda diatas, pertama perlu diketahui selama ini memang benar ada korban jiwa yang meninggal baik sipil maupun petugas keamanan dari tentara ataupun polisi.
Democrazy @NegarakuApa
Akan tetapi sejatinya diakibatkan oleh bentrokan langsung seperti yang selama ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang di dalangi oleh OPM itu sendiri yang menyerang aparat keamanan.
Democrazy @NegarakuApa
Jika ada yang tertangkap dan di penjarakan karena memang itulah aturan hukum yang harus di patuhi seluruh warna negara Indonesia.
Democrazy @NegarakuApa
Sebaliknya Benny Wenda malah menganggap pelanggaran hukum sebagai hal yang sah, tentu tidak dapat di benarkan karena hukum adalah aturan yang harus di taati seluruh warna negara.
Democrazy @NegarakuApa
Dalam satu wawancara dengan Media, Benny Wenda menyebutkan jika rakyat Papua mengalami “Diskriminasi”. Disinilah puncak dari keanehan pernyataan Benny Wenda sebagai ketua OPM. pic.twitter.com/DhhBtiyopo
Expand pic
Democrazy @NegarakuApa
Pasalnya, pasca reformasi telah terjadi perubahan besar secara peraturan perundang-undangan yang berdampak sangat signifikan bagi masyarakat Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Jika dikaji dengan seksama dari sini jelas pemerintah telah berupaya keras memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua dan menjunjung tinggi nilai – nilai keadatan masyarakat Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Bahkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.
Democrazy @NegarakuApa
Dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Democrazy @NegarakuApa
Selain itu yang menarik dalam Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara implisit menegaskan jika Gubernur Papua harus asli orang Papua. Disini jelas begitu besar perhatian yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat Papua.
Load Remaining (18)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.