0
makLambeTurah#Paling Cakep🥰 @makLambeTurah
VIRAL VIDEO Kebaktian Dibubarkan Paksa di Riau. Ibu-ibu: Tuhan Yesus Tolong, Pak Jokowi Tolong! bit.ly/2U3aeBq pic.twitter.com/D71NGwe9uX
Expand pic
Chusnul chotimah @CH_chotimah
Baru dpt info kejadian di Riau 25-8- 2019. Tolong koreksi kalo salah. Sy ga tau apa yg sdh disepakati, warga terlibat / tdk? Tapi tdk bisakah diselesaikn ibadah mereka dulu. Bayangkn jk saudara kita yg minoritas diperlakukn begini diluar sana, sakit bkn begitu jg mereka. @jokowi pic.twitter.com/v3DbQa5OSy
Chusnul chotimah @CH_chotimah
Pak @jokowi ini ada rakyatmu yg minta tolong. Ayo pak segera benahi uu yg membuat ini terjadi. Tutup celah kejadian terulang lagi. Bpk seorang pemimpin atas semua umat beragama bkn hny satu agama. Mereka hny beribadah bkn sedang menghasut, bahayanya apa? @riekediahp @evndari pic.twitter.com/IOJYt97ntD
Irwan Adryanto @irwanka
@CH_chotimah @jokowi Coba cek, apakah semua mushola & tempat ibadah Islam lainnya punya IMB? Adakah kaum Nasrani mempertanyakan & melarang ibadah? Saya Islam & saya malu dgn kejadian2 yg menunjukkan oknum2 aparat bermental setan & bajingan.
David Tej @DvdTej
@irwanka @CH_chotimah @jokowi Mo bikin masjid or mushola tinggal bawa surat RT/RW keliling kampung minta sumbangan, kadang minta ke non-muslim juga. Coba yg non muslim, mo minta surat izin mendirikan aja sudah mustahil, apalagi minta sumbangan ke warga. Pendirian/renovasi selalu urunan jemaat saja.
David Tej @DvdTej
@irwanka @CH_chotimah @jokowi Bahkan ketika rumah ibadah sudah berdiri sesuai aturan pun bisa tiba2 dituntut dibongkar oleh sekelompok ormas yg ntah darimana datangnya, bahkan manas2in warga setempat.
#Rien🇮🇩 @RinjaniJB
@CH_chotimah @jokowi Kami sudah terlalu terbiasa diperlakukan tidak adil seperti ini, dek. Sakit memang. Tapi negara ndak pernah hadir utk kami.. @Kemenag_RI @lukmansaifuddin @DivHumas_Polri Namun bersyukur Tuhan selalu hadir bagi kami, sehingga kami masih bisa sabar dan mengampuni laku mereka.
Daniel H.T. @danielht2009
@CH_chotimah @jokowi Adalah fakta, intoleran beragama terhdp minoritas di era Presiden @jokowi justru semkn tinggi, berani, terang2an dan tdk berperikemanusiaan. Jokowi hanya bisa beretorika belaka. Tdk pernah ada satu tindakan nyata yg benar2 tegas. Apakh krn takut dituduh melindungi minoritas?
DirutGaruda @adaAqua17
@danielht2009 @CH_chotimah @jokowi Sebenarnya masalah ini sdh ada dr jaman dl hanya sj skrg ini kita lbh mudah menerima dan menyebarluaskan informasi...
Boyke Nainggolan Jr @boyke_bond_Jr
@CH_chotimah @jokowi Pasal 175,pasal 176,pasal 156 & pasal 156a KUHP. Mukanya kan sdh jelas nampak. Gmn @DivHumas_Polri ? Menteri agama @lukmansaifuddin gmn nih?
Mbah Mijan @mbah_mijan
@CH_chotimah @jokowi Ini sih Sableng lah, mau siapapun yang salah dan apapun alasannya, ini sableng!!! Betul tidak pak @jokowi dan @lukmansaifuddin?
Imperium Knights @ImperiumKnights
@CH_chotimah @jokowi Pendeta ini malah bijak, pengen diselesaikan setelah ibadah spy tidak melibatkan jemaatnya. Tapi Satpol PP ini tidak punya etika, malah ingin langsung bubarkan sekarang. Masalah hukum, kita tau lah gereja berizin pun bisa semena-mena dicabut oleh oknum pejabat.
Imperium Knights @ImperiumKnights
@CH_chotimah @jokowi “Kesepakatan” yg dimaksud si Satpol pasti lebih banyak dibawah tekanan. Ini sudah lumrah terjadi bagi yg minoritas. SKB 3 menteri ini memang berbahaya, dan @jokowi harus cermat disini.
@zaenal-tea @zaenalkase
@dya_11677 @CH_chotimah @jokowi Itu mau kampung @Ust_AbdulSomad atau kampung siapa aj cari begini itu engga pantes semua orang punya hak untuk beribadah semua agama itu dilindungi hukum tolong dong @Kemenag_RI @KemensosRI @KemensetnegRI tolong diperhatikan bapa ibu jangan sibuk ngurus yg engga jelas
Syarman Lawyer @Syarman59
@CH_chotimah @jokowi Sepertinya sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Pemda setempat dengan jemaah ybs soal ibadah ditempat tsb dan tindakan aparat sesuai dengan kesepakatan tsb.
Abunawas @Tandri81453595
@Syarman59 @CH_chotimah @jokowi Kesepakatannya tentang pembangunan tempat Ibadah ( Gereja ),Bukan kesepakatan pelarangan Beribadah..
Syarman Lawyer @Syarman59
@Tandri81453595 @CH_chotimah @jokowi Jangan mudah terprovokasi, dikit dikit ke Jokowi, padahal Pemda dan Kepolisian setempat sudah menanganinya. Seandainya kesepakatan tsb ditaati maka peristiwa tsb tak akan terjadi.
Lutfi Junior @Lutfijunior7
@CH_chotimah @mpujayaprema @jokowi Itu emang pake bangunan permanen? Imb bukannya buat bangunan permanen ya? Lah ini kn sama aja kek pengajian, bedanya mereka pas hari Minggu. Udah ngga di fasilitasi, eh di ganggu juga. Jika liat agama lain kamu merasa luntur iman mu, patut dipertanyakan siapa Tuhanmu🙃
Kiki @jjsengui
@CH_chotimah @jokowi Penyegelan bermula dari adanya penolakan sejumlah warga terhadap gereja itu sejak Februari 2019 dengan alasan tidak memiliki izin tempat beribadah. gatra.com/detail/news/43…

Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, menyayangkan penyegelan rumah ibadah di Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Adapun penyegelan itu menimpa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil.

Penyegelan dilakukan berdasarkan surat perintah Bupati Inhil HM Wardan bernomor: 800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 07 Agustus 2019. Wakil Bupati Inhil, Syamsuddin Uti juga ikut meneken.

Penyegelan bermula dari adanya penolakan sejumlah warga terhadap gereja itu sejak Februari 2019 dengan alasan tidak memiliki izin tempat beribadah.

Menurut Kordias tindakan penyegelan Gereja bukan keputusan yang tepat, apalagi negara melalui undang-undang sudah menjamin kegiatan beribadah sesuai keyakinan.

"Persoalan ini dipicu oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang isinya masih beda tafsir," kata politisi PDI Perjuangan ini, Jum'at (16/8).

Kata Kordias, umumnya penyegelan Gereja dilatari oleh beragam persoalan, mulai dari lokasi Gereja berada di tempat penduduk yang berlainan keyakinan, ketiadaan izin, hingga tempat tinggal berubah fungsi menjadi rumah ibadah.

"Hingga saat ini saya belum melihat pimpinan daerah mencari solusi yang tepat, yang membuat antar umat beragama seperti bersaudara dan tidak seperti bermusuhan, kasus semacam ini saya tahu masih banyak. Ada baiknya pemerintah memediasi pihak yang berkonflik," harapnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Inhil, TM Saifullah, membantah telah melakukan penyegelan rumah ibadah. Satpol PP kata dia hanya memberhentikan aktivitas ibadah yang tidak pada tempatnya. Disebut begitu lantaran ibadah dilakukan dirumah penduduk (pendeta), bukan di rumah ibadah.

"Ini bertentangan dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Yang kami lakukan melarang aktivitas ibadah dirumah tersebut, bukan menyegel. Kalau segel kan rumahnya tidak boleh dimasuki, itu rumah masyarakat. Intinya pelaksanaan ibadahnya yang tidak dibenarkan," katanya.

Adapun gereja GPdI juga berfungsi sebagai tempat tinggal Pendeta Ganda Damianus Sinaga. Menurut penuturan Saiful, masyarakat setempat belakangan mulai resah dengan aktivitas ibadah yang tidak pada tempatnya itu.

Mediasi pun dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pemerintah Desa, tingkat Kecamatan, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilibatkan.

"Karena tidak diindahkan, akhirnya camat membawa masalah ini ke tingkat kabupaten. Nah Bupati kemudian menggelar rapat bersama Forkopimda termasuk dari unsur agama, ada juga pendeta dari Tembilahan (Ibukota Kabupaten Inhil). Kesimpulannya memang melanggar keputusan SKB dua menteri. Dari keputusan itu disepakati bahwa yang menghentikannya adalah Satpol PP bersama penyidik pegawai negeri Sipil. Rapat ini tanggal 5 Agustus, tanggal 8 Agustus kita turun," terangnya

Satpol PP pun membicarakan keputusan itu dengan pendeta Damianus, pendeta menerima dan mendatangani berita acara penghentian aktivitas itu.

"Pendeta sudah menerima tapi terpaksa, karena menurut informasi mereka masih melakukan ibadah tapi di halaman. Alasannya yang dilarang itu dalam bangunan bukan di halaman," katanya.

URL www.gatra.com 307 Dianggap Menyalahi, Rumah Ibadah di Riau Disegel | Politics Berita Politik, Ekonomi dan Nasional
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.