Siklus Pembiayaan Utang Dengan Berutang.

Praktik pembiayaan utang yang membawa Indonesia pada siklus pembiayaan utang dengan berutang adalah kondisi terburuk yang harus segera diatasi.
ekonomi Indonesia bunga Jokowi bayar utang
0
Partai Gerindra @Gerindra
Selamat siang tweeps, berikut kultwit perihal siklus pembiayaan utang dengan berutang yang terus dilakukan Pemerintah saat ini.
Partai Gerindra @Gerindra
1. Fraksi Partai Gerindra @DPR_RI berpandangan praktik pembiayaan utang yang membawa Indonesia pada siklus pembiayaan utang dengan berutang adalah kondisi terburuk yang harus segera diatasi. pic.twitter.com/X4rpXK58ko
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Apalagi penambahan utang yang agresif tidak sebanding dengan kinerja perekonomian nasional dalam menunjukan fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Partai Gerindra @Gerindra
3. Hal ini menjadi salah satu pandangan Fraksi Partai Gerindra @DPR_RI yang dibacakan oleh Anggota Komisi V DPR RI @Bambang_HaryoS dalam Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Pemerintah seharusnya sadar ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang adalah akibat kegagalan mencapai target penerimaan pajak. Selain itu juga sebagai bukti dari belum optimalnya pengelolaan penerimaan negara yang ada. @KemenkeuRI
Partai Gerindra @Gerindra
5. Fraksi Partai Gerindra juga berpandangan bahwa Pemerintah harus menyadari keseimbangan primer yang masih mengalami defisit. Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang yang jatuh tempo.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Dengan beban utang yang sangat besar, Pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. @KemenkeuRI
Partai Gerindra @Gerindra
7. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014 defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 83,3 triliun, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 136,1 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
8. Kemudian pada tahun 2016 turun menjadi Rp 122,5 triliun, sedangkan pada tahun 2017 defisit keseimbangan primer negatif sebesar Rp 124,4 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
9. Bahkan pada tahun 2018 kembali defisit Rp 1,8 triliun. Dengan keseimbangan defisit tersebut Pemerintah harus berutang untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. @KemenkeuRI
Partai Gerindra @Gerindra
10. Begitu juga rasio penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar Rp 1072 triliun, realisasinya hanya Rp 985 triliun atau sekitar 91,9% dari target. Tahun 2015, penerimaan pajak hanya 81,5%. Rp 1055 triliun dari target Rp 1294 T
Partai Gerindra @Gerindra
11. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hanya sebesar Rp 1283 triliun atau 83,4 persen dari target sebesar Rp 1539 triliun. Sementara tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1014,7 triliun atau 89 persen dari target sebesar Rp 1283 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
11a. Pada tahun 2018 sebesar Rp 1315,9 triliun, atau 92 persen dari target APBN sebesar Rp 1424 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
12. Kegagalan Pemerintah terhadap pencapaian penerimaan pajak itu berdampak pada keseluruhan kinerja APBN. Menghadapi ini Pemerintah seharusnya fokus pada upaya perbaikan penerimaan pajak serta bisa optimal.
Partai Gerindra @Gerindra
13. Dan juga yang paling penting membenahi sistem perpajakan selama ini, termasuk merealisasikan pemisahan @DitjenPajakRI dari @KemenkeuRI.
Partai Gerindra @Gerindra
14. Pemisahan tersebut harus disertai dengan kewenangan yang memadai untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yang ada. Upaya membenahi sektor pajak sangat mendesak dan segera, agar keuangan negara tidak tergantung pada utang. @KemenkeuRI
Partai Gerindra @Gerindra
15. Fraksi Partai Gerindra mendesak Pemerintah dan seluruh fraksi untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. @DPR_RI perlu merealisasikan apa yang jokowi janjikan dalam Nawacita yaitu memisahkan @DitjenPajakRI dari @KemenkeuRI.
Partai Gerindra @Gerindra
16. Dalam mendukung program prioritas, Fraksi Partai Gerindra juga mendorong Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, baik barang konsumsi atau kebutuhan bahan baku industri nasional.
Partai Gerindra @Gerindra
17. Melepas ketergantungan akan berimbas positif bagi perbaikan fundamental ekonomi nasional, neraca perdagangan dan neraca pembayarannya.
Partai Gerindra @Gerindra
18. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan stabilitas perekonomian nasional yang lebih kokoh dan tidak mudah diguncang oleh gejolak eksternal seperti yang selama ini dialami.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.