Ini Alasan KBN Tak Lanjutkan Konsesi Pelabuhan Marunda, Negara Rugi Besar

Konsesi Pelabuhan Marunda kini tengah proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pengajuan dilakukan perusahaan patungan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU), PT Karya Citra Nusantara (KCN) setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan KBN mengenai konsesi Pelabuhan Marunda.
NEWS SaveKBN #PelabuhanMarunda
0
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
@hamdanzoelva Konsesi Pelabuhan Marunda tengah proses kasasi di MA. Pengajuan dilakukan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU), PT Karya Citra Nusantara (KCN) setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan KBN. #saveKBN #PelabuhanMarunda pic.twitter.com/pccQXZdBoT
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
@hamdanzoelva Kuasa Hukum KBN Hamdan Zoelva menyebutkan KTU telah menodai investasi dalam proses pembangunan Pelabuhan Marunda. KTU disebut tidak pernah melakukan penyetoran atas saham, baik berupa uang atau pun bangunan. #SaveKBN pic.twitter.com/JLKlFitour
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
@hamdanzoelva Sebagai pemenang lelang, KTU dan KBN sepakat membuat perusahan bersama, yakni KCN. Sesuai dengan Adenddum III Nomor: 001/ADD/SPKS/DRT.5.3/10/2014, proporsi saham kedua perusahaan itu masing-masing memegang porsi 50 persen. #SaveKBN pic.twitter.com/gsbsepo0WS
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
Konsesi Pelabuhan Marunda kini tengah proses kasasi di MA. Pengajuan dilakukan perusahaan patungan PT KBN) dan PT KTU, PT KCN setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan KBN mengenai konsesi Pelabuhan Marunda. #SaveKBN medcom.id/ekonomi/mikro/…
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
Kuasa Hukum KBN Hamdan Zoelva menyebutkan KTU telah menodai investasi dalam proses pembangunan Pelabuhan Marunda. KTU disebut tidak pernah melakukan penyetoran atas saham, baik berupa uang atau pun bangunan. #SaveKBN medcom.id/ekonomi/mikro/…
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
Sebagai pemenang lelang, KTU dan KBN sepakat membuat perusahan bersama, yakni KCN. Sesuai dengan Adenddum III Nomor: 001/ADD/SPKS/DRT.5.3/10/2014, proporsi saham kedua perusahaan itu masing-masing memegang porsi 50 persen. #SaveKBN
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Proporsi saham ini telah disepakati kedua belah pihak dan disahkan dalam RUPSLB KCN. Namun sampai sekarang KTU tidak pernah melakukan penyetoran atas saham baik berupa uang ataupun bangunan Pier I hingga saat ini," ujar Hamdan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. pic.twitter.com/LIBiChH5Mf
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
Selain belum menyetorkan kewajiban modal saham, KTU disebut melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda tanpa seizin KBN. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemilik 26 persen saham KBN memerintahkan KTU untuk berhenti melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda. #SaveKBN
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Hal itu karena tidak memiliki izin reklamasi dan izin AMDAL ," jelas Hamdan Zoelva. KTU mengambil aset negara. Ini lantaran KCN yang berada di bawah kendali KTU melakukan kerja sama dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda tanpa persetujuan KBN. #SaveKBN
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Dalam perjanjian tersebut ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh KTU. Pertama merubah status Pelabuhan Marunda dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum, kedua mengajukan sertifikat pengelolaan atas nama PT KCN," ungkap Hamdan Zoelva #SaveKBN
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 1992, status kawasan tersebut tidak boleh berubah, jika pun berubah harus atas nama KBN. Ditambah lagi perjanjian antara KCN dengan KSOP Marunda V selama 70 tahun. #SaveKBN
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Sekarang memang hanya sewa tapi 70 tahun lagi, mereka akan menganggap bahwa pemiliknya adalah KCN. Setelah 70 tahun orang akan lupa kalau pemilik resmi kawasan Marunda adalah KBN," tukas Hamdan Zoelva #SaveKBN.
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
Hamdan menegaskan, investasi KCN atas Pelabuhan Marunda sudah batal demi hukum. KBN sudah menang di PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. #SaveKBN medcom.id/ekonomi/mikro/…
URL medcom.id 581 Alasan KBN Enggan Lanjutkan Konsesi Pelabuhan Marunda Konsesi Pelabuhan Marunda kini tengah proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset KBN di Pelabuhan Marunda. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, serta batal demi hukum," ucap Hamdan Zoelva #SaveKBN pic.twitter.com/UFS8Vgq3dC
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
, Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johnny & Rekan (KJPP IJR) menyebutkan perjanjian konsesi selama 70 tahun antara KCN dengan KSOP V Marunda bila tidak dibatalkan berpotensi merugikan negara. Hal tersebut sesuai rilis PT Sucofindo. #SaveKBN pic.twitter.com/beUSjLKQjF
Expand pic
Info Relawan Jokowi @rimbawanjokowi
"Dari sisi mekanisme penilaian aset atau appraisal yang telah kami lakukan, maka dapat diprediksi potensi kerugian KBN senilai Rp55,8 triliun," jelas pimpinan KJPP IJR Immanuel Sitompul. #SaveKBN pic.twitter.com/lixWCLGltO
Expand pic

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.