0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 membuka Rapat Paripurna pada pukul 11:00 WIB dgn agenda; pic.twitter.com/AwVikCrMC9
Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #jateng7 membacakan agenda yang akan dibahas di rapat Paripurna. salah satunya yaitu pengesahan RUU Jabatan Hakim, MK, pemasyarakatan, bea materai, dan perkoperasian
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : Pimpinan Dewan menerima 2 surat mengenai RUU Pengelolaan Nasional untuk pertahanan negara dan permohonan atas pencalonan duta besar luar biasa Indonesia untuk negara sahabat
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #jateng7 membacakan pendapat fraksi mengenai pengawasan obat dan makanan dan membacakan juru bicara masing-masing fraksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Haerudin @Fraksi_PAN #jabar11: akar masalah antara warga dgn perkebunan dan berbagai pihak. Kasus sengketa lahan di Mesuji membutuhkan perlakuan khusus oleh pemerintah agar masyarakat bisa dilayani dengan biak.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Haerudin @Official_PAN #Jabar11 : saya berharap, kasus sengketa lahan di daerah Mesuji seharusnya mendapat perhatian dr pemerintah, agar hak konstitusional warga dpt terpenuhi dalam permasalahan ini
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : menurut catatan sekretariat Paripurna, Rapat Paripurna hari ini telah di ttd oleh 283 anggota dari total 560 anggota DPR dan 55 anggota izin. - - berdasarkan headcount Tim JejakParlemen tercatat 186 anggota yg hadir - -
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : untuk agenda pertama mengenai Pendapat Fraksi-Fraksi trhdp RUU Usul Komisi 9 ttg Pengawasan Obat & Makanan, diserahkan scr tertulis oleh masing2 perwakilan fraksi
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : masuk pd agenda kedua, mengenai pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Hasil Pembahasan Peraturan DPR ttg Pengelolaan TA & Staf Administrasi Anggota DPR kpd Pak Sarmudji dipersilahkan utk menyampaikan hasil evaluasi pembahasan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim6: perkenankan saya sebagai anggota Baleg, berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap peraturan DPR, Baleg memandang perlu mengganti UU terkait tenaga ahli. Terkait TA dan staff administrasi, Panja menjalankan rapat intensif
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim6: Ketentuan mengenai TA dan alat kelengkapan paling sedikit 10 orang dan badan legislasi sebanyak 15 orang. Penegasan lingkup TA terkait BPJS Kesehatan dan BPJS-TK.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Sarmuji @FraksiGolkar #jatim6: RUU peraturan ttg pengelolaan TA ini ada 9 bab
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Sarmuji @FraksiGolkar #jatim6: hasil kerja panja di adakan pleno Baleg dan kemudian dilanjutkan oleh mini fraksi. Lalu RUU ttg pengelolaan TA ini disetujui dlm tingkat 1
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim6: rancangan peraturan TA secara keseluruhan terdiri dari 9 bab. Hasil kerja panja tersebut dilanjutkan dengan pleno fraksi.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim7: Hal hal yg diatur dalam Rancangan Peraturan DPR RI menenai Tenaga Ahli (TA), adalah sbg berikut: 1. Jumlah TA untuk AKD yaitu 10 orang, dan untuk baleg 15 orang 2. AKD yg diberi kewenangan untuk merekrut TA adalah BAKN dan Bamus
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim7: 3. Penambahan ketentuan mengenai tambahan hak TA berupa tunjangan masa kerja 4. Penegasan jaminan sosial TA berupa pemberian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 5. Penambahan ketentuan mengenai pengangkatan kembali TA AKD..
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Sarmuji @Golkar5 #jatim7: ...yang sudah bekerja selama 1 periode atau lebih. Adapun ketentuan mengenai peraturan tata tertib DPR tentang TA dan Staf Ahli Anggota DPR terdiri dari 9 bab dan 51 pasal
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : apakah untuk pandangan persetujuan fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan DPR ttg Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR ini diserahkan scr tertulis sj? anggota Parpur : setuju *ketok palu*
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : apakah Rancangan Peraturan DPR ttg Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR ini dapat disetujui mjd Peraturan DPR-RI? anggota Parpur : setuju *ketok palu*
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Paripurna160 Utut @PDI_Perjuangan #Jateng7 : masuk pd agenda ketiga mengenai Laporan Komisi 11 DPR ttg Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia kpd Pak Achmad Hafisz Tohir kami persilahkan utk menyampaikan laporannya.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Hafisz T @Official_PAN #sumsel1: ketentuan pasal 41 ayat (1) UU no 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah terakhir dengan UU no 6 tahun 2009 yang berbunyi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Hafisz T @Official_PAN #sumsel1: nomor R-16/Pres/04/2019, tanggal 25 April 2019, perihal usul calon deputi senior BI. berdasarkan surat dimaksud Presiden telah mengusulkan saudara Destry Damayanti untuk menggantikan Saudara Mirza Adityaswara
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Hafisz T @Official_PAN #sumsel1: menindaklanjuti surat tersebut, rapat konsultasi pengganti rapat bamus antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi2 pada tanggal 9 Mei 2019 memutuskan komisi XI DPR RI melakukan pembahasan calon Deputi Gubernur Senior BI
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Hafisz T @Official_PAN #sumsel1: berdasarkan penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat bamus tersebut, komisi XI DPR RI mengadakan serangkaian kegiatan, sebagai berikut:
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#paripurna160 Hafisz T @Official_PAN #sumsel1: 1. tanggal 1 Juli 2019, komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
Load Remaining (125)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.