0
Story "Hal-Hal Yang Harus Dilakukan @Prabowo Jika Kesepakatan 'Rekonsiliasi' Terwujud" by @Ire.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1736 pv 35
Story "Akankah 'Rekonsiliasi' 01-02 Menguntungkan Rakyat Khususnya Pemilih 02 Jika Terwujud?" .. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1430 pv 36
Irene @IreneViena
Menunggu pernyataan resmi @KPU_ID jujur dan terbuka kepada rakyat Indonesia bahwa KPU gagal menuntaskan rekapitulasi hasil pemilu 2019 secara benar dan akurat KPU dan Pemilu 2019 harus diaudit investigasi utk menemukan penyimpangan dan pelanggaran secara TSM
Irene @IreneViena
Rakyat Indonesia tidak boleh mengabaikan begitu saja fakta bahwa terdapat manipulasi rekapitulasi pemilu dengan modus pengadaan ratusan ribu TPS siluman dan puluhan juta suara siluman oleh KPU, yg terbukti dari perbedaan jumlah TPS pada pilpres dan pileg 2019
Irene @IreneViena
Rekapitulasi hasil TPS Pilpres dan Pileg secara teknis mudah dilakukan dan cepat dituntaskan jika tidak ada keberadaan ratusan ribu TPS siluman dan puluhan juta suara siluman Kegagalan KPU menuntaskan rekapitulasi secara akurat adalah bukti telah terjadi manipulasi rekapitulasi
Irene @IreneViena
Persoalan apakah penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU adalah ilegal, cacat hukum atau tidak sah, kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat dgn tanpa mengorbankan stabilitas sosial politik Audit terhadap KPU dan hasil pemilu 2019 adalah sebagai upaya menemukan kebenaran
Irene @IreneViena
Indikasi KPU berencana melakukan pencurangan pemilu 2019 sudah terlihat jelas ketika KPU ngotot menambah 267 ribu TPS baru menjelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019 Keputusan KPU itu menimbulkan kesulitan luar biasa peserta pemilu menyiapkan tambahan minimal 267 ribu saksi TPS
Irene @IreneViena
Indikasi KPU berencana melakukan pencurangan pemilu terlihat jelas pada kengototan menetapkan DPT hingga 193 juta dan pemilih tambahan hampir 7 juta sehingga total pemilih terdaftar pada 17 April 2019 hampir 200 juta atau hampir 40 juta pemilih fiktif/ilegal
Irene @IreneViena
Alasan KPU utk penambahan 267 ribu TPS adalah untuk memudahkan dan mempercepat penuntasan pemungutan suara dan rekap hasil pemilu, telah terbukti tidak benar KPU malah makin kesulitan menuntaskan rekap pemilu Keberadaan ratusan ribu TPS ilegal/siluman menjadi penyebabnya
Irene @IreneViena
Indikasi KPU telah melakukan manipulasi hasil rekap dengan modus penambahan ratusan ribu TPS ilegal dan pemalsuan hasil rekap C1 TPS terbukti dengan perbedaan jumlah TPS/ C1 pilpres dgn pileg Total TPS/C1 pilpres lebih besar ratusan ribu ketimbang TPS/C1 pileg
Irene @IreneViena
Berdasarkan logika sederhana Jumlah TPS Pilpres dan Pileg 2019 adalah SAMA Jumlah Rekap C1 TPS pilpres dan Pileg adalah SAMA Fakta: Pasca 17 April 2019 sampai hari ini jumlah C1 (Rekap hasil TPS) Pilpres LEBIH BESAR ketimbang Pileg
Irene @IreneViena
Terlihat upaya KPU dari usai pemungutan suara 17 April 2019 sampai hari ini menghilangkan SELISIH ratusan ribu C 1 Pilpres dengan C1 Pileg dengan rekayasa dan pemalsuan C1 3 bulan setelah pemilu, selisih itu makin mengecil namun tetap tidak dapat dituntaskan KPU
Irene @IreneViena
Dari informasi yang kami terima dari berbagai KPU daerah, penyebab utama terungkapnya manipulasi hasil pemilu adalah PRIORITAS oknum2 KPU dan Petugas Pemilu di daerah adalah untuk MEMANIPULASI Hasil Pilpres saja utk memenangkan 01 Manipulasi Pileg diarahkan menyusul
Irene @IreneViena
PENGUNDURAN batas waktu rekap TPS selama 12 jam yg semula diharapkan dapat menuntaskan pencurangan hasil pemilu dan sinkronisasi manipulasi Pilpres dengan hasil pileg, ternyata GAGAL Tidak semua pelaku manipulasi pemilu di daerah dapat melakukannya
Irene @IreneViena
Pelaksanaan Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) pada 2019 adalah yang pertama Oknum2 pelaku manipulasi di daerah TIDAK punya pengalaman dalam melakukan manipulasi pemilu dan tidak mampu mensinkronkan hasil pilpres (manipulated) dgn hasil pileg (manipulated)
Irene @IreneViena
Kekacauan dan kepanikan oknum2 KPU terkait manipulasi hasil pemilu 2019 SUDAH terjadi pada 18 April 2019 atau satu hari pasca Pemungutan Suara Manipulasi C1 hasil TPS utk pilpres sudah dilakukan, namun utk pileg sulit disesuaikan dgn hasil pilpres
Irene @IreneViena
Manipulasi hasil pileg agar jumlah pemilih pileg sama dengan jumlah pemilih pilpres menemui hambatan pada distribusi suara siluman ke caleg2 / partai Sesuai arahan suara siluman itu harus didistribusikan ke Caleg2 atau langsung ke partai (PDIP dan Nasdem)
Irene @IreneViena
Kesulitan memanipulasi hasil pileg agar sinkron dgn hasil pilpres, relatif TIDAK ditemukan pada manipulasi hasil DPD Beberapa KPU daerah diarahkan mendistribusikan suara siluman ke calon DPD tertentu, misalnya utk putri ketua DPD PDIP Jateng atau utk Sabam Sirait DPD DKI
Irene @IreneViena
Selisih total suara pemilih pilpres dgn DPD akibat penambahan suara siluman utk 01, dapat diatasi oknuk KPU daerah dg menjadikan selisih suara itu sebagai SUARA TIDAK SAH DPD, agar diperoleh total suara pemilih yg sama Akibatnya suara tidak sah DPD luar biasa besar
Irene @IreneViena
Kita yakin Pak Jokowi dan Pak JK pasti sudah mengamankan hasil pilpres, pileg dan DPD yang SEBENARNYA, yg sangat berbeda dgn hasil pemilu yg sudah ditetapkan @KPU_ID Namun, rakyat Indonesia BERHAK mengetahui hasil pemilu 2019 yg sebenarnya, yg akurat, tanpa muatan suara siluman
Irene @IreneViena
Satu2nya cara agar rakyat dipenuhi hak konstitusionalnya cq kebenaran hasil pemilu 2019 adalah dengan pelaksanaan audit imvestigasi KPU - Hasil Pemilu oleh Auditor Independen yg diawasi lembaga2 internasional
Irene @IreneViena
Utk stabilitas sosial politik, rakyat mungkin sepakat TIDAK mempersoalkan legitimasi penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo adalah solusi satu2nya utk mempertahankan legitimasi penetapan KPU atas hasil pemilu 2018
Irene @IreneViena
Pelaksanaan audit KPU - Hasil Pemilu TIDAK utk membatalkan PENETAPAN @KPU_ID atas hasil pemilu 2019, melainkan utk memenuhi akuntabilitas, legitimasi moral dan etik Rakyat Indonesia TIDAK BOLEH dibohongi dan ditipu. Rakyat tidak boleh menjadi korban pembodohan
Irene @IreneViena
Pencurangan super masif bermodus manipulasi rekap hasil pilpres 2019 diselesaikan dengan REKONSILIASI Jokowi-Prabowo Manipulasi hasil pileg dan DPD yg merupakan "turunan" manipulasi hasil pilpres, diselesaikan melalui gugatan lebih 600 sengketa pileg/DPD di MK
Load Remaining (11)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.