0

Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menciduk Faisol Abod Batis, Rabu (17/7/2019) kemarin. Ia disangka melanggar UU ITE menyusul unggahan di akun Instagram pribadinya, yang mengkritik Joko Widodo soal konflik agraria dengan menggunakan data.

Nana @ronavioleta
Marak nya penangkapan rakyat oposisi dg tuduhan penghinaan presiden, jadi pingin denger lagi suara @budimandjatmiko dan bu @evndari menolak pasal penghinaan presiden. Ayo... Lantangkan lagi suara mu 💪💪 pic.twitter.com/HZNm1ar1dX
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Nana @ronavioleta
Peneliti hukum dari ICJR mengatakan bhw apa yg disampaikan Faisol berbasis data.Sekjen KPA pun mengakui data tsb hasil riset lembaganya. Sikap polisi Memakai UU ITE utk melindungi presiden dan membungkam pengkritik dianggap terlalu reaktif @DivHumas_Polri amp.tirto.id/faisol-kritik-…

Penangkapan ini dikecam peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. Dia menilai, Faisol tak melanggar undang-undang apa pun. Sehingga penangkapan ini seolah kembali membuktikan UU ITE digunakan untuk membungkam kritik.

"Jadi dari dulu memang diarahkan bagaimana caranya untuk melindungi presiden. Itu yang bahaya sebenarnya," ujar Erasmus saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (18/7/2019).

Menurut Erasmus, pemidanaan atas penghinaan terhadap presiden sudah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (PDF).

Dalam pertimbangannya, Hakim MK menilai dalam demokrasi modern seorang Presiden tidak boleh dilindungi dari kritik warganya bahkan jika kritik itu dalam bentuk hinaan.

Selain itu, pasal-pasal yang dijeratkan kepada Faisol juga dinilai tidak tepat. Erasmus mencontohkan pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tahun 2016. Dalam pasal tersebut, kata Erasmus, yang dilarang adalah ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

“Sementara Presiden adalah jabatan publik," ucap dia.

Selain itu, yang dilarang oleh pasal itu adalah ujaran kebencian atau hasutan, bukan penyampaian fakta. Erasmus merasa, apa yang dilakukan polisi dalam memproses kasus Faisol bisa jadi preseden buruk bagi aktivis lain yang mengkritik pemerintah dengan menggunakan data.

“Itu basisnya data. Kalau risetnya Konsorsium [Pembaruan] Agraria jadi kriminalisasi, ya, apa alasannya riset yang lain enggak dikriminalisasi?" ujarnya.

Faisol diringkus di Perumahan Permata Jingga, Blok I Nomor 4, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu siang, sekitar pukul 14.00 WIB. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul mengatakan, penangkapan Faisol dilakukan berdasarkan pantauan siber bukan laporan masyarakat.

Adapun tulisan yang ia unggah ke akun Instagram, antara lain:

-Kebohongan Demi Kebohongan Dipertontonkan oleh Seorang Pemimpin Negara. Bagaimana Rakyat akan Percaya terhadap Pemimpin seperti ini.

-Konflik agraria rezim Jokowi: 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi. Terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015 - 2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur.

Soal data riset yang digunakan Faisol, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengakui data tersebut hasil riset lembaganya. Data tersebut dirilis KPA pada catatan akhir tahun KPA 2018, salah satunya seperti yang tercantum dalam halaman 41 (PDF).

Dewi pun menyebut sikap polisi sangat reaktif dalam kasus ini. Ia balik meminta polisi untuk menguji data hasil riset yang mereka lakukan, dan bukan dengan serampangan menyebut data tersebut berita bohong tapi tak melakukan pengujian.

“Tidak asal menerapkan UU tersebut lalu menuduh bahwa ini adalah berita bohong," ujar Dewi.

Nana @ronavioleta
om pol @DivHumas_Polri , @jokowi pernah bilang siap dikritik asal pakai data. Lalu knp saat ada yg kritik dg data, dijadikan tsangka? Pdhl Sekjen KPA pun bilang, data yg digunakan faisol adlh hasil riset lembaganya Tolong jgn gunakan UU ITE utk membungkam rkyt. Otoriter nama nya pic.twitter.com/eDqUrX5S5K
Expand pic
Expand pic
Expand pic
Nana @ronavioleta
@DivHumas_Polri @jokowi Ayo dong @budimandjatmiko @evndari bersuara seperti dulu. Tuh faisol ditangkap krn mengkritik @jokowi pdhl kritikan nya berdasar data. Cek link berita di twit sblm nya twitter.com/ronavioleta/st…
tomy asyari @TomAsyari2010
@ronavioleta @DivHumas_Polri Jgn aneh kejadian sprt ini akan sering kita lihat dlm 5 thn ke depan. Kl junjungannya dicolek, pendukung atw aparat sndr yg mempolisikan lgsg. Kritik sdh dibungkam rezim saat ini. welcome rezim Neo otoriter! Yg lbh otoriter sezaman Orba dulu! Jd inget omongan Cak Nun dulu.. pic.twitter.com/prliZjqOqD
Expand pic
Ridwan Sardi @sardiridwan78
@ronavioleta @DivHumas_Polri Jangan nasihati orang bodoh karena dia akan membencimu, nasihatilah orang cerdas karena dia akan mencintaimu 😎
andriy Dreamer @AndriyDreamer
@ronavioleta @MVVZ3 @DivHumas_Polri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:Jika amanat telah disia-siakan, tggu sj kehancuran terjadi.Ada seorang sahabat bertanya: bagaimana mksud amanat disia-siakan?Nabi menjawab,Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. (BUKHARI – 6015)
fitriee @Fitriee69
@ronavioleta @DivHumas_Polri Coklat susah .. bgt ya... kasian bangsa ini klw kalian ngak melek, mau berapa banyak darah dan air mata yang kalian tumpahkan demi kepentingan perut kalian .. buka mata dan hati kalian
Youm 'Arafah @babgei1971
@ronavioleta @DivHumas_Polri Ini lho jawabannya spy investasi masoook ke negri ini rakyat harus dibungkam...google.com/amp/s/bisnis.t… pic.twitter.com/dWe6CkgrKr
Expand pic
Suarahati @Suarakanbenar
@NoWiwiNoWowo @ronavioleta Dari awal uu ite Dan uu teroris itu masih dalam tahapan proses Dan belun final namun dipaksakan untuk direalisasikan. Beberapa definisi kata dasar masih ambigu dalam presentasi Apa yang bisa dipegang dari pedoman yang ambigu kecuali sebuah pembingungan dan kekacauan .
Muhammat Alfatih @MuhammatAlfatih
@ronavioleta @DivHumas_Polri Bnyak orng berpedapat dan megetik bukan berati benci seharus ya,uu ite di ubah lagi oleh pemeritah.
Bob Cassidy @seltzer_666
@ronavioleta @DivHumas_Polri Lupa sama pidato presiden ya bu. 'Siapapun yg menghalang2i investasi akan kita kejar akan kita hajar!' dan inilah yg terjadi skrng 😌
Malkist Abon @jerrysoes
@ronavioleta @DivHumas_Polri Min @DivHumas_Polri bilangin sama atasan loe, presiden kita jokowi, bukan kim jong un
ehek - lambe curah @NoWiwiNoWowo
@ronavioleta @DivHumas_Polri sebenarnya, tujuan dibuatnya UU ITE itu untuk apa sih ya? apa memang untuk membungkam?
jamariah bunda @BundaJamariah
@ronavioleta @DivHumas_Polri Itulah kenapa penyampaian kebenaran kepada pemimpin yang jahil itu mendapat pahala setara jihad. Karena resikonya bisa meringkuk di bui.
tirto.id @TirtoID
Tim pencari fakta gagal mengungkap pelaku dan dalang dalam kasus penyerangan Novel Baswedan. Di sisi lain, Polri secara sigap menangkap Faisol Abod Batis yang mengunggah konten yang memuat kritik terhadap Jokowi dan Polri. tirto.id/eezU

Kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 pun tak berhasil mengusut perkara ini.

Jangankan dalang, pelaku lapangan saja tak berhasil mereka ungkap. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019), juru bicara TPF Nurkholis hanya memberikan sejumlah rekomendasi kepada Tito untuk ditindaklanjuti tim teknis yang bakal dikomandoi Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz.

Hal itu membuat publik kecewa. Sebab, tingginya ekspektasi masyarakat atas hasil kerja tim pencari fakta yang beranggotakan Indriyanto Seno Adjie, Hendardi, Hermawan Sulistyo, Ifdhal Kasim, serta 60 orang lainnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Di hari yang sama, Polri secara sigap mengumumkan ditangkapnya pemilik akun Instagram bernama Faisol Abod Batis yang mengunggah konten yang memuat kritik terhadap Presiden Jokowi dan Polri terkait konflik agraria dengan menggunakan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Namun, ternyata kritik Faisol itu dinilai polisi sebagai pelanggaran pidana. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan “dia [Faisol] mengunggah konten SARA serta ujaran kebencian” di akun Instagram @reaksirakyat1.

Load Remaining (19)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.