Rapor Merah Jokowi Kelola APBN 2018.

Fraksi @Gerindra menyatakan dengan tegas menolak pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018
gerindra indonesia kerja apbn Jokowi dpri ri tegas menolak fraksigerindra DPR prabowo Indonesia
0
Partai Gerindra @Gerindra
Selamat siang tweeps, berikut akan admin sampaikan pandangan @Fraksi_Gerindra @DPR_RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. pic.twitter.com/CDeTl05KiX
 Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
1. Setelah @Fraksi_Gerindra mendengar apa yang disampaikan Pemerintah melalui @KemenkeuRI tentang Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. pic.twitter.com/3ZtID38Nqz
 Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian @Fraksi_Gerindra di @DPR_RI terkait kinerja Pemerintah sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun 2018.
Partai Gerindra @Gerindra
3. Pertama, capaian terhadap target Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi inflasi sebesar 3,13 persen dari target 3,50 persen dan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 5 persen dari target 5,2 persen.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Kami juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,17 persen dibawah dari target 5,40 persen.
Partai Gerindra @Gerindra
5. Begitu juga dengan lifting minyak yang hanya mencapai 778 ribu barel per hari tidak mencapai target sebanyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas hanya mencapai 1.145 ribu barel per hari dibawah dari target 1.200 ribu barel per hari.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Sementara realisasi nilai Indonesian Crude Price (ICP) Tahun 2018 sebesar USD67,5 per barrel lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar USD48 per barrel. pic.twitter.com/psyXlHpmd7
 Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
7. Juga tentang realisasi nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.247 per USD lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp13.400 per USD.
Partai Gerindra @Gerindra
8. Selanjutnya perihal rasio utang pemerintah memang masih di bawah ambang batas 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. pic.twitter.com/cLrL7TqqOG
 Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
9. Pada tahun 2015 rasio utang sebesar 27,4 persen dari PDB, tahun 2016 naik menjadi sebesar 28,3 persen dari PDB, tahun 2017 naik menjadi 29,93 persen dari PDB. Pada tahun 2018 rasio utang hanya turun tipis menjadi 29,81 persen.
Partai Gerindra @Gerindra
10. Meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB dipengaruhi oleh realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015-2018 yaitu sebesar Rp380 triliun pada tahun 2015, Rp403 triliun pada tahun 2016, Rp429 trillun pada tahun 2017, dan Rp370 triliun pada tahun 2018.
Partai Gerindra @Gerindra
11. Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok dari utang Pemerintah sudah berjumlah sebesar Rp4.466 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.655 trillun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp1.811 triliun atau 41 persen.
Partai Gerindra @Gerindra
12. Selanjutnya perihal realisasi belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp216 trillun melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 triliun dan meningkat sebesar Rp50 triliun dlbandingkan dengan tahun 2017.
Partai Gerindra @Gerindra
13. Hal tersebut terjadi antara Iain karena pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 25 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
14. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Pada pelaksanaan APBN 2018 masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan penerimaan negara.
Partai Gerindra @Gerindra
15. Salah satunya piutang pajak. Menurut hasil audit BPK, penagihan pajak masih belum berjalan dengan optimal akibat masih lemahnya pengendalian internal.
Partai Gerindra @Gerindra
16. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (audited) menyajikan saldo piutang perpajakan bruto sebesar Rp81,4 triliun. Saldo tersebut membengkak 38,99 persen jika dibandingkan saldo piutang tahun 2017 senilai Rp58,6 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
17. Saldo piutang yang membengkak itu merupakan kombinasi saldo piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai yang masing-masing senilai Rp 68,09 triliun dan Rp 13,3 triliun.
Partai Gerindra @Gerindra
18. Penumpukan piutang perpajakan ini menurut BPK merupakan implikasi dari adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan.
Partai Gerindra @Gerindra
19. Hasil pemeriksaan yang dilakukan atas penatausahaan piutang perpajakan dalam rangka penyajian saldo piutang perpajakan per 31 Desember 2018 menunjukan sejumlah kejanggalan.
Partai Gerindra @Gerindra
20. Diantaranya adalah; Pertama, ketetapan pajak diindikasikan belum tercatat dalam LKPP Tahun 2018 sebanyak 228 ketetapan senilai Rp 569 juta tidak berurutan atau tidak terdapat pada LP3 sebagai penambah piutang perpajakan.
Partai Gerindra @Gerindra
21. Kedua, pembayaran piutang perpajakan dalam modul penerimaan negara (MPN) belum menjadi pengurang piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3).
Partai Gerindra @Gerindra
22. Hal ini terjadi lantaran sebanyak 5.580 record transaksi pembayaran MPN yang disebabkan kesalahan input nomor ketetapan senilai Rp 31,09 miliar belum menjadi pengurang  nilai piutang perpajakan pada LP3.
Partai Gerindra @Gerindra
23. Kemudian sebanyak 643 record transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4,9 miliar belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3.
Partai Gerindra @Gerindra
24. Sementara itu yang terakhir, penyajian saldo akhir piutang perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Informasi Ditjen Pajak.
Load Remaining (17)
Login and hide ads.