0
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
1. PRABOWO-SANDIAGA UNO AJUKAN KASASI KEMBALI ATAS PUTUSAN KASASI PERKARA PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM KE MAHKAMAH AGUNG #CatatanYusril pic.twitter.com/OSjpNvMCeh
 Expand pic
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
2. YUSRIL YAKIN MA AKAN MENOLAK PERMOHONAN KASASI KEDUA KALI TERSEBUT #CatatanYusril @M4ngU5il @Yusrilihza_Mhd
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subijanto dan Sandiaga S Uno kembali mempermasalahkan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
4. Keduanya kini mengajukan kasasi sekali lagi ke Mahkamah Agung dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
5. Perkara ini kini sedang diperiksa MA yang tengah dalam proses menunggu tanggapan KPU dan Bawaslu selaku Termohon.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
6. Hal itu dikatakan oleh Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widowo dan KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta hari ini Selasa 9/7/2019.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
7. Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo dan Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
8. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
9. Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso,...
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
10... tetapi lembaga pengawas Pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi itu “tidak dapat diterima” (N.O. atau niet ontvanklijk verklaard).
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
11. Artinya, materi perkaranya tidak diperiksa samasekali oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat2 formil yakni Pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung permohonannya.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
12. BPN Prabowo-Sandi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan N.O Bawaslu tersebut.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
13. MA dalam putusan kasasinya menguatkan Putusan Bawaslu. MA kembali menyatakan perkara tersebut “tidak dapat diterima” atau N.O.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
14. Namun MA menambahan alasan penolakannya karena Pemohon perkara — yakni BPN Prabowo-Sandi yang ditandatangani oleh Jend TNI (Purn) Djoko Santoso — tidak mempunyai “legal standing” (alasan hukum) untuk mengajukan perkara.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
15. BPN Prabowo-Sandi menurut Bawaslu, bukan pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran administrasi TSM yang disangkakan.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
16. Pihak yang mempunyai “legal standing” atau yang berkepentingan menurut MA adalah Prabowo Subijanto dan Sandiaga S Uno sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
17. Seharusnya merekalah yang mengajukan perkara adalah Paslonpres, bukan BPN.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
18. Atas putusan kasasi MA tersebut, Pengacara BPN kemudian mengganti Pemohon perkara.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
19. Kali ini permohonannya dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak yang mempunyai “legal standing”.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
20. Seperti telah dikatakan, perkara itu kini sedang dalam proses meminta tanggapan kepada KPU.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
21. Sementara Paslon Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, meskipun berkepentingan, sampai saat ini tidak dimintai tanggapan oleh Mahkamah Agung.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
22. “Sebab itu, kami bersikap pasif, namun aktif memantau perkembangan perkara ini” ujar Yusril selaku Kuasa Hukum Paslon Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
23. Yusril menilai, para Kuasa Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah salah melangkah dalam menangani perkara ini.
#CatatanYusril @Catatan_Yusril
24. Ketika MA menyatakan N.O karena pemohonnya tidak punya “legal standing”, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai “pengadilan” tingkat pertama.
Load Remaining (10)
Login and hide ads.