0
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Jazilul Fawaid @FraksiPKB #Jatim10 membuka kembali rapat kerja dengan kementrian keuangan mengenai APBN TA 2020 pada 14:40 WIB pic.twitter.com/OtVmZwJsqQ
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Jazilul Fawaid @FraksiPKB #Jatim10: Rapat kerja dengan panja kali ini mengenai APBN TA 2020, pembicaraan Pendahuluan panitia Kerja transfer ke daerah dan dana desa
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar koor Panja Pemerintah: Kami menyampaikan pokok" kebijakan umum rapbn 2020 untuk pembicaraan pendahuluan trkait TKDD.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah: tema dari kebijakan 2020 TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yg dpt meningkatkan aset daerah
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar koor Panja Pemerintah: Fokus: 1. Mempercepat penyediaan infra publik dan penguatan kualitas sdm 2. Meningkatkan data saing 3. Meningkatkan produktivitas
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : tema dan fokus kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pic.twitter.com/hUyvldzc0k
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan presentasi tertentu dr penerimaan pajak dan PNBP utk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah pic.twitter.com/Vd5zfH1q9E
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar koor Panja Pemerintah: Arah kebijakan dana bagi hasil: 1. Penguatan utk yg existing 2. Hal baru: mempercepar penyelesaian kurang bayar/ lebih bayar DBH dalam roadmap 3 tahun pertama 2020)
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah: Arah kebijakan Dana Alokasi umum: Mengalokasikan Pagu, menyempurnakan formulasi DAU, memperkuat penggunaan 25% dana transfer umum(DBH+DAU)
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yg selasas dgn prioritas nasional utk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar Koor panja Pemerintah: Arah kebijakan: 1. Arah kebijakan Dana bagi Hasil 2. Arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 3. Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik: 7 bidang DAK reguler, 7 bidang DAK afirmasi, 14 bidang DAK penugasan.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dr 7 bidang DAK reguler, 7 bidang DAK afirmasi dan 14 bidang DAK penugasan pic.twitter.com/XsJ0CCfWLD
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan DAK Non-Fisik pic.twitter.com/2c9pDJHrcg
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah: Arah kebijakan dana alokasi khusus non fisik: 1. Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kualitas pengalokasian dam penyaluran 3. Menyempurnakan unit cost
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sbg reward atas kinerja daerah dlm peningkatan kualiatas pengelolaan keuangan daerah
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar Koor panja Pemerintah: 4. Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 5. Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) 6. Arah kebijakan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus (DTI)
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebiajakan dana otonomi khusus pic.twitter.com/RqxjdsI5Nu
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan dana keistimewaan DIY pic.twitter.com/eBRaXrOrI4
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Koor Panja Pemerintah : arah kebijakan dana desa pic.twitter.com/nfeRUyJKoo
Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar Koor panja Pemerintah: 7. Arah kebijakan dana istimewa DIY 8. Arah kebijakan dana desa Demikian gambaran kebijakan yg menjadi concern pemerintah utk tahun anggaran 2020.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Ridwan B @fraksigolkar #Sultra : apakah terkait afirmasi ini sdh pernah dibicarakan atau adakah ruang utk pembicaraan itu jd kan memang afirmasi itu akan diusulkan semua nantinya
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#Banggar Achmad H @Nasdem #Malut: seharian ini, mengulas tentang dana desa sejak 2015 ini saya menambah, bahwa pemerintah perlu lg konsern melakukan konsolidasi pengelolaan dana desa, pemerintah harus mengakui dan jujur ke DPR mengenai value of money
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar achmad H @NasDem #malut: Pemerintah belum mengetahui titik singgungnya tentang efektivitas, efisiensi, ekonomis. Pemerintah konsentrasinya mudah"an ini tercapai. Apalagi disinggung existing 3 T Pemerintah betul concern akan hal ini
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar achmad H @NasDem #malut: Kita trlalu bnyk berdiskusi hal normatif, tp realitas kontradiktif. Berdasarkan keluar msuk kampung begitu. Kita merekam denyutan mereka. InsyaAllah kami membawa keluhan ini kpd pemerintah ...
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#banggar achmad H @NasDem #malut: Smoga ini tdk muncul setiap tahun. Dana desa sejak 2015, kebijakan populis ini trus menjadi aroma konflik bahkan menimbulkan keretakan sosial di desa. Kami menghimbau ada desa" yg sama sekali satu rupiah pun tdk dipergunakan ...
Load Remaining (79)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.