2
Irene @IreneViena
1. Sampai detik ini Draft Putusan MK atas sengketa Pilpres 2019 yg diajukan @Prabowo - @sandiuno masih tetap menolak permohonan utk diskualifikasi paslon 01 (Jokowi - Maruf). MK juga menolak membatalkan penetapan KPU terkait hasil pilpres 2019 Intinya MK kukuhkan kemenangan 01
Irene @IreneViena
2. Seperti biasa dalam mempersiapkan putusan tertentu yg strategis dan krusial, MK menyiapkan 2 - 3 draft putusan: 1. Mengabulkal seluruhnya 2. Mengabulkan sebagian 3. Menolak Draft mana yg akan dibacakan sbg putusan MK nanti, tergantung pada perkembangan politkk terakhir
Irene @IreneViena
3. Selama hidup saya dan selama MK berdiri di Indonesia, independensi majelis hakim sebagaimana dinyatakan Ketua MK adalah kebohongan besar: MK tidak pernah independen dlm menetapkan putusan sengketa pilpres Putusan MK ditentukan oleh pihak tertentu di luar MK
Irene @IreneViena
4. Komposisi majelis hakim MK yg mengadili sengketa pilpres 2019 secara politis adalah sama dengan komposisi majelis hakim MK 2014 1. Sama2 hakim pilihan rezim & partai pendukung rezim 2. Sama2 jadi sandera @KPK_RI melalui kasus suap (2014 kasus Akil, 2018 kasus Patrialis)
Irene @IreneViena
5. Di samping itu, Putusan MK atas Judicial Review pasal2 tertentu pada UU Pemilu No.7/2017 yg diajukan Pemohon Denny Indrayana - Hadar Nafis Gumay (keduanya antek @SBYudhoyono) pada 5 Maret 2019 mencerminkan MK telah menjadi bagian integral dari pelanggaran pemilu secara TSM
Irene @IreneViena
6. Putusan MK atas uji materi UU Pemilu yg diajukan Denny - Gumay menjadi PINTU GERBANG PENCURANGAN PEMILU secara TSM di seluruh Indonesia MK mengabulkan Batas Waktu rekap hasil TPS dimundurkan 12 jam. Menyebabkan hasil rekap ratusan ribu TPS se Indonesia mudah dimanipulasi
Irene @IreneViena
7. Di Kalbar, Papua, NTT, Jateng ditemukan kegiatan manipulasi rekap TPS di Gereja-Gereja. 1. Mengubah hasil rekap TPS 2. Membuat hasil rekap TPS fiktif 3. Sinkronisasi hasil pilpres, DPR/D, DPD Semua ini terjadi berkat putusan MK atas permohonan Denny Indrayana cs
Irene @IreneViena
8. Putusan MK atas JR Denny - Gumay pada awal April 2019 juga menjadi PINTU GERBANG PENCURANGAN PEMILU dengan penambahan 7 juta pemilih ilegal non DPT dalam daftar pemilih 2019 hingga total pemilih jadi 199.9 juta MK menjadi legitimator 32 juta pemilih/suara siluman 2019
Irene @IreneViena
9. Putusan MK atas JR Denny - Gumay yg menyetujui warga non DPT pemilik KTP - Suket memilih di TPS domisili, menjadi JEMBATAN EMAS bagi para pelaku pencurangan pemilu yg sdh menyiapkan puluhan juta KTP ilegal utk dikonversi menjadi suara tambahan 01, PDIP dan Nasdem
Irene @IreneViena
10. Permohonan JR Denny - Gumay & Putusan MK yg mengabulkan JR tsb adalah SOLUSI utk menyempurnakan pencurangan pemilu oleh KPU/D di seluruh Indonesia 1. Database 173 juta NIK-KK WNI sdh dikuasai 2. Lebih 100 juta KTP aspal sdh dicetak 3. Sebanyak 267 ribu TPS tambahan disiapkan
Irene @IreneViena
4. DPT ditetapkan sdh 192 juta dan 7 juta pemilih ilegal sdh siapakan 5. Batas waktu Rekap TPS sdh diundurkan 12 jam 6. Situng KPU 100% sdh diamankan dari sorotan dan pengawasan publik 7. Aparat sdh siap mengamankan pencurangan/manipulasi 8. Lembaga QC dan media sdh dikondisikan
Irene @IreneViena
11. Penelitian dan penyelidikan kami menyimpulkan bahwa grand scenario pencurangan pemilu 2019 secara masif, terstruktur dam sistematis sdh dimatangkan sejak 2015 oleh para mafia politik penguasa di balik rezim boneka yakni : @SBYudhoyono, LBP, HP dkk (Genk Jenderal Merah) & CSIS
Irene @IreneViena
12. Tahapan Pencurangan Pemilu 2019 TSM antara lain: 1. PERPPU No.1/2015 ttg KPK 2. UU Pemilu No.7/2017 3. PERPPU Ormas => pembubaran paksa HTI melalui fitnah terhadap HTI dan umat Islam 4. PERPRES ttg Adm Kependudukan dan Pemerdagri ttg KIA, PERPRES Dana Desa, BABINSA dst
Irene @IreneViena
5. Manuver @SBYudhoyono dkk via KPK utk menciptakan ancaman terhadap Megawati sbg target penetapan tersangka melalui kasus korupsi BLBI Syarifudin Temenggung ex Ka BPPN 6. Rekonsiliasi SBY - LBP cs dgn Mega - PDIP April 2018 7. Penetapan Jkwi - KMA sbg paslon oleh koalisi PDIP
Irene @IreneViena
8. Manuver SBY menggagalkan Deddy Mizwar - Sudrajat - Sudirman Said - Puti Sukarno Putri menjadi Gub di Jabar-Jateng-Jatim 9. Manuver SBY melalui KPK utk memastikan Lukas Enembe penuhi komitmentnya utk memenangkan 01 dan menyandera kepala2 daerah lain curangi pemilu demi 01
Irene @IreneViena
10. Manuver SBY membantu kemenangan Ganjar di Pilkada Jateng sekaligus memastikan Ganjar tetap jadi sandera kasus suap EKTP di KPK 11. Manuver SBY melalui KPK menyandera wapres JK melalui kasus suap PLN melibatkan Idrus Marham dan sofyan Bashir (tangan kanan JK di PLN)
Irene @IreneViena
13. PDIP praktis tersingkir dari OLIGARKI penguasa di balik rezim boneka pasca penetapan Capim KPK 2015-2019 oleh Kom III DPR pada Des 2015 Tak seorang pun 5 Capim KPK itu proksi PDIP dan Golkar Agus R proksi SBY Basaria - Saut proksi LBP Alex antek CSIS dan Laode proksi JK
Irene @IreneViena
14. Pasca Des 2015 Kader2 PDIP di rezim Jokowi disingkirkan, kecuali yg tertinggal hanya Puan, Tjahjo dan BG Pramono Anung ex sekjen PDIP yg telah dipecat, ditunjuk jadi Seskab utk mengelabui publik seolah2 PDIP masih jadi penguasa di balik Jokowi BSSN dibentuk utk bonsai BG
Irene @IreneViena
15. Melalui KPK The Superbody, @SBYudhoyono cs leluasa menyandera lembaga negara seperti BPK, MA, KPU, DPR dan MK Menyandera partai2 politik tertentu (PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN) Menyandera Kepala2 daerah Menyandera JK Semua utk mewujudkan kemenangan 01 pada Pilpres 2019
Irene @IreneViena
16. Pansus DPR Hak Angket KPK adalah perlawanan PDIP - GOLKAR terhadap upaya penyanderaan Mega, PDIP dan Golkar oleh SBY dkk melalui KPK Pansus Hak Angket KPK ini berhasil dipatahkan SBY dengan mengelabui partai2 lain agar menolak usulan rekomendasi Pansus Hak Angket DPR
Irene @IreneViena
17. SBY-LBP-HP (Genk Jenderal Merah) dan CSIS (elit Cina Katolik) sejak 2014 hingga hari ini tetap jadi penguasa sesungguhnya di balik rezim Boneka Yg berubah adalah PDIP sbg kolaboratornya Des 2015 - Maret 2018 PDIP disingkirkan April 2018 - Juni 2019 PDIP dilibatkan lagi
Irene @IreneViena
18. Rekonsiliasi SBY cs dengan PDIP pada April 2018 adalah strategi SBY cs untuk: 1. Menggagalkan Cagub2 di Pilkada yg diusung Gerindra 2. Menjadikan PDIP sebagai operator pencurangan pemilu melalui jaringan pencurangan pemilu yg dikendalikan SBY sejak 2009 3. Memenangkan 01
Irene @IreneViena
19. Pasca Pemilu 2019 @SBYudhoyono cs dan CSIS berupaya utk kembali menggusur PDIP - Mega keluar dari lingkaran penguasa di balik boneka, melalui manuver SBY menetapkan Syamsul Nursalim (BDNI) sbg tersangka kasus BLBI oleh KPK Kembali menyandera Mega dgn ancaman jadi TSK BLBI
Irene @IreneViena
20. Melalui ancaman Mega akan jd tersangka oleh KPK setiap saat diperintahkan @SBYudhoyono, PDIP tidak bisa paksa SBY utk memenuhi komitmen yg disepakati sebelum Pemilu: bahwa BG akan menjadi wapres pengganti KMA pada awal 2020 yad SBY utk kesekian kali mengkhianati Mega/PDIP
Load Remaining (25)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.