0
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5 membuka raker dengan Menteri ESDM pada pukul 14.36 WIB Rapat dihadiri oleh 15 anggota dari 7 fraksi. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5: Kom 7 minta klarifikasi kepada pemerintah mengenai penjualan saham Inalum kepada investor luar negeri.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5: Komisi 7 meminta klarifikasi adanya berita yg berkembang terkait penjualan saham PT Inalum ke luar negeri. Selain itu, Komisi 7 juga ingin mengetahui komitmen pemerintah di dalam mengembangkan EBT
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5: Adanya peningkatan anggaran sebesar 2x lipat diharapkan dapat menbuat KemenESDM benar benar optimal di dalam menjalankan tupoksinya
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: kami sdh mengatur rencana reklamasi OP dan renxana pascatambang yang disusun berdasarkan amdal. Didalam dalam eksplorasi, harus dilakukan olwh setiap usaha. Didalam tiap produksi emg demikian. Kami ingin menyampaikan fakta yg kami lakukan.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: ada izin2 yg dilakukan oleh pemerintah dan ada izin2 yg diolah oleh pemerintah daerah
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: Kami sudah mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang. Harus ada penyampaian rencana reklamasi OP dan rencana pascatambang yang disusun berdasrkan Amdal . Selain itu, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dikonsultasikan kepada..
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: ...pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah KemenESDM, KLHK, dan Masyarakat lingkar tambang
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: Adapun terhadap perusahaan yang tidak memenuhi aturan akan diberi sanksi. Sanksi terkecil merupakan teguran, dan kalau terguran tsb diabaikan, maka kami akan melakukan penghentian sementara perusahaan tsb
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: untuk perusahaan2 daerah, kami sudah menyampaikan surat kepada gubernur kalau tidak sesuai jaminan dan izinnya harus dicabut.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: Berikut merupakan kepatuhan penempatan jaminan pascatambang sampai dengan th 2019 pic.twitter.com/0HlkXjzY1k
 Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: kepatuahn penempatan jaminan pascatambang S.D Tahun 2019. Dari banyak hal tersebut yg banyak masalah adalah IUP tambang yg dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. pic.twitter.com/0A1DtsVLo9
 Expand pic
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Menteri ESDM: Kami mengusulkan agar Komisi 7 menggelar RDP dengan mengundang Kepala daerah yg memiliki IUP dalam jumlah besar dan juga Dirjen Minerba
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ignasius J, MenESDM: kalau dilihat ada ribuan. Kami di pemerintah pusat kalau dijumlah itu tidak ada sampai 2000 sedangkan 4000+ itu ada di pemerintah daerah.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ignasius J, MenESDM: pembangkit listrik energi baru dan terbarukan yg dari dana dipa di KemenESDM tidak ada yang mangkrak. Tahun 2017, kami menyamksikan penandatanganan MOU yang dari 75% itu tidak jalan dan sisanya sedang negosiasi dgn PLN.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ignasius Jonan, MenESDM: Inalum ini tidak memiliki izin pertanbangan, adapun mengenai pernaaahan perusahaan ini ada di Kementerian Perindustrian. Kami tidak bisa menberi penjalasan atas hal ini karena memang Inalum tidak menyampaikan apapun kpd KemenESDM, mungkin..
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Menteri ESDM: Tindakan Inalum ini merupakan aksi korporasi, sehingga ini tidak berada di dalam ranah kami, melainkan ada di ranah Kementerian BUMN
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ignasius J, MenESDM: evaluasi perpanjangan KK, PKP2B, dan IUPH, kami sdh mengajukan perubahan atau addendum yg sudah revisi ke 6 sejak kira2 hampir 8 atau 9 bulan lalu. Sampai sekarang persetujuan presiden belum kami terima.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ignasius J, MenESDM: akibat dari itu, PKP2B itu tidak ada dan kami tidak pernah terbitkan atas perintah KPK.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Menteri ESDM: Kami sudah mengajukan usulan revisi PP nomor 23 tahun 2010, dimana PP tsb harus mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Kalau kita mengacu pada UU tsb, maka revisi PP tsb harus mengatur masalah limitasi wilayah
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Menteri ESDM: Kami juga mengusulkan adanya revisi UU Nomor 4 th 2009 tentang Minerba sebelum kita merevisi PP Nomor 23 th 2010. Usulan pengajuan revisi ini sudah kami ajukan kpd Presiden
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5: kami akan kirim surat ke Presiden lagi agar nanti bisa kami urus DIMnya.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Ridwan H @Golkar5 #jatim5: Kami harapkan Presiden segera membuat DIM revisi RUU Minerba agar kita dapat segera membahasnya bersama, karena RUU ini merupana RUU usulan inisiatif DPR
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: yang ada beberapa isu; 1. Hak perpanjangan yang mana regulasi diatur UU 11 Thn 1967, UU 4 Thn 2009, PP 23 Tahun 2010.
WikiDPR 2 @WikiDPR2
#kom7 Dirjen Minerba: PKP2B memiliki hak perpanjangan yang diatur dalam regulasi dan kontrak karya. Untuk regulasi sendiri, perpanjangan PKP2B diatur dalam: • UU Nomor 11 th 1968 juncto PP No.32 th 2969 • Pasal 47 UU Nonor 4 th 2009 • Pasal 112 PP No.23 th 2010
Load Remaining (16)
Login and hide ads.