1
Story "Penjelasan Seputar Isu Pemahaman Status BUMN Dan Pejabat BUMN Terkait Kasus KMA" by @MS.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 1805 pv 63
miko kamal @kamalmiko
Tambahan materi tim hukum 02 ttg KH MA yg msh menjabat di 2 bank syariah sebagai DPS berprotein cukup tinggi meyakinkan MK utk mengabulkan Permohonan mereka. Skrg tinggal mencari ahli yg bisa menjelaskan legal relation antara BUMN dg anaknya dan/atau dg perusahaan afiliasinya. pic.twitter.com/CsTB5aUWEM
 Expand pic
miko kamal @kamalmiko
Soal BUMN dan KH MA, poin saya adlh hrs ada penjelaskan makna dari Psl 227 P UU Pemilu. Jika dibaca tanpa pemaknaan yg tepat, maka yg dimaksud psl tsb adalah BUMN, bukan anak perusahaan BUMN. Konsep ultimate owners perusahaan negara dpt dipakai utk menjelaskannya. Itu maksudnya.
miko kamal @kamalmiko
1. Apa itu konsep Ultimate Owners/Principals (UO)? UO adalah konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik yang sebenarnya sebuah BUMN atau perusahaan negara. Pemilik BUMN adalah masyarakat. Pemerintah hanyalah Acting Owner/Principal (AO) BUMN;
miko kamal @kamalmiko
2. Terminologi UO dan AO pertama kali saya perkenalkan dalam disertasi doktoral saya yang berjudul 'The Role of Board of Commisioners in Creating Good Corporate Governance of Indonesia's State-owned Enterprises'. Disertasi saya tuntas tahun 2011 di Macquarie Univ. Sydney;
miko kamal @kamalmiko
3. Terminologi UO dan AO kemudian juga saya sampaikan ketika menjadi ahli di Mahkamah Konstusi pada th 2013 dalam perkara Perkara 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Intinya, sy jelaskan bahwa rakyat diposisikan sbg UO karena modal BUMN berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan;
miko kamal @kamalmiko
4. Bagaimana menjelaskan maksud Psl 227 p UU Pemilu dari sudut konsep UO? Makna dari terminologi badan usaha milik negara/daerah dlm psal tsb harus dipahami sebagai perusahaan2 yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tdk bisa dimaknai maksudnya BUMN saja.
miko kamal @kamalmiko
5. Oleh karena itu, dari perspektif UO, terminologi badan usaha milik negara tidak terbatas hanya 115 perusahaan yang masuk dalam daftar BUMN seperti yg ada dalam link bumn.go.id/halaman/situs/. Tapi, semua perusahaan yang semua dan sebagian besar modalnya berasal dari negara;
URL http://bumn.go.id/ 323 Kementerian BUMN Official Website Kementerian BUMN
miko kamal @kamalmiko
6. Apakah anak perusahaan BUMN termasuk dalam cakupan Psl 227 p UU Pemilu? Dari perspektif UO, iya. Pasalnya, sebagian besar saham anak perusahaan BUMN dimiliki oleh BUMN. Dan, seluruh atau sebagian besar saham BUMN dimiliki oleh negara.
miko kamal @kamalmiko
7. Apakah KH MA harus tunduk pada Psl 227 p UU Pemilu? Iya, sebab sebagian besar saham dan/atau modal Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah dimiliki oleh BUMN, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri.
miko kamal @kamalmiko
8. Dengan demikian, calon Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin menjabat DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Jika tidak, berarti pencalonan Kyai kurang syarat yang bisa berujung diskualifikasi.
miko kamal @kamalmiko
Pasal 227 huruf p UU Pemilu tidak bisa diterjemahkan secara lurus-lurus saja. Kalau terjemahan lurus-lurus, pasal itu menyebut BUMN dan BUMD, dan BNI Syariah dan Mandiri Syariah mmg bukan merupakan 1 diantara 115 BUMN kita (lihat daftar BUMN di website Kemenbumn). twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Perdebatan ini sebenarnya dapat dianalisis dari perspektif konsep Ultimate Owners atau Ultimate Principals yang selanjutnya disingkat UO. twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
UO adalah konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik yang sebenarnya sebuah BUMN atau perusahaan negara. Pemilik sebenarnya dari BUMN adalah masyarakat. Pemerintah hanyalah Acting Owner/Principal BUMN (disingkat AO); twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Bagaimana menjelaskan maksud Pasal 227 huruf p UU Pemilu dari sudut konsep UO? Makna dr terminologi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dlm Psl tsb hrs dipahami sebagai perusahaan2 yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Apakah anak perusahaan BUMN termasuk dalam cakupan Pasal 227 p UU Pemilu? Dari perspektif UO iya, sebab sebagian besar saham anak perusahaan BUMN dimiliki masyarakat yang secara formal diwakili oleh BUMN; twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Apakah, calon Wakil Presiden Kyai Ma'ruf Amin hrs tunduk pada Psl 227 p huruf UU Pemilu? Iya, sebab sebagian besar saham dan/atau modal Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah dimiliki BUMN, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri yg sebagian besar sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia; twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Dengan demikian, dari perspektif Ultimate Owner, calon Wakil Presiden Kyai Ma'ruf Amin harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Pasal 227 huruf p UU Pemilu. twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
Saya bantu klarifikasi ya, di Bank Syariah, selain ada komisaris juga ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi, tidak benar pada Bank Syariah hanya ada Dewan Pengawas Syariah saja. Komisaris mengawasi perseroan scr umum. DPS khusus mengawasi aktivitas kesyariahan perseroan. twitter.com/duasisi_tvone/…
miko kamal @kamalmiko
@duasisi_tvone @KPU_ID Wujud kongkrit Ultimate Owners BUMN adalah diberikannya jalan masuk kepada BPK dan KPK untuk mengawasi dan menindak fraud yang terjadi di perusahaan-perusahaan milik negara.
miko kamal @kamalmiko
@duasisi_tvone @KPU_ID Wujud kongkrit Ultimate Owners BUMN adalah diberikannya jalan masuk kepada BPK dan KPK untuk mengawasi dan menindak fraud yang terjadi di perusahaan-perusahaan milik negara.
miko kamal @kamalmiko
Ini Versi Lengkap Video penjelasan tentang konsep Ultimate Owners perusahaan milik negara hubungannya dengan Psl 227 huruf p UU Pemilu. youtu.be/2ADlsXHngrE
 Expand pic
Load Remaining (2)
Login and hide ads.