0
Story "Dampak Positif Pelabuhan Marunda Untuk Pertumbuhan Ekonomi" by @LingkarPalapa Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 283 pv 7
Story "Ringankan Beban Tanjung Priok, Pelabuhan Marunda Krusial Bagi Poros Maritim" by @Lingka.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 407 pv 8
Nusantara Link @lingkarpalapa
1. Hampir 15 tahun PT Karya Tekhnik Utama (KTU) menjalin kerja sama dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam mengembangkan kawasan Marunda melalui perusahaan patungan bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN). #BebaskanMarunda kabar24.bisnis.com/read/20181022/…
Nusantara Link @lingkarpalapa
2. Selama hampir satu windu, kerja sama ini berlangsung tanpa ada masalah yang berarti. Akan tetapi ditengah perjanjian, tetiba KBN mengajukan perubahan komposisi saham. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/PAf8r3qhhv
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
3. Siapa lagi kalau bukan Sattar Taba, Direktur Utama KBN yang baru menjabat waktu itu, yang mengagendakan perubahan ini. Hanya saja, melalui berbagai aksi dan percobaan, pretensi yang dilancarkan oleh KBN pun tidak dapat terwujud. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/yVAlDmVDyG
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
4. Melihat tidak ada lagi persoalan yang membelit, KCN pun tancap gas dengan melanjutkan pengoperasian dan pembangunan Pelabuhan Marunda. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/CBW89YG4Nv
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
5. Tak berselang lama, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan di Marunda. #BebaskanMarunda kabar24.bisnis.com/read/20180922/…
Nusantara Link @lingkarpalapa
6. Bagi KCN, pemberian izin ini tentu saja menjadi penambah semangat karena menggambarkan restu pemerintah terhadap KCN untuk segera merampungkan proyek strategis ini. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/miwIPDbjLc
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
7. Namun, pemberian izin oleh Kemenhub justru menjadi celah yang langsung dimanfaatkan oleh KBN. #BebaskanMarunda
Nusantara Link @lingkarpalapa
8. Dengan alibi wilayah konsesi tersebut adalah haknya, perusahaan pelat merah itu menggugat KCN, KTU, dan Kemenhub ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/UJtln8EwUK
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
9. Masih kurang??? KBN juga mempermasalahkan penandatanganan konsesi yang dilakukan oleh Direksi KCN yang tak melalui restu Rapat Umum Pemegang Saham, padahal konsesi KCN adalah suatu turunan perizinan. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/drtiI57bV3
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
10. Melihat hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun ikut merespon melalui Kelompok Kerja (Pokja) IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/bjdNXEsQ8g
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
11. Pokja IV pun sudah memanggil kedua pihak, tapi dalam pertemuan itu KBN tidak hadir. Hasil berita acara rapat mengatakan bahwa KCN merupakan Proyek Strategis Nasional. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/IBcmRYVapQ
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
12. Tidak terima hasil POKJA IV, KBN menggugat KCN dan Kemenhub. Anehnya, hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, proses pengadilan rampung. Hasilnya, PN Jakut memenangkan gugatan KBN. #BebaskanMarunda nasional.kontan.co.id/news/kbn-menan…
Nusantara Link @lingkarpalapa
13. Putusan PN membatalkan konsesi, meletakkan sita jaminan Pier I, II dan III, menghukum KCN dan Kemenhub sebesar Rp 773 M secara tanggung renteng. Sehingga KCN tak berhak lagi melakukan operasi, pembangunan dan pengelolaan Terminal Umum Pelabuhan Marunda. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/0h6jXjaSDa
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
14. Investasi lebih dari 3T Non APBD/ APBN yang dikucurkan terancang hangus begitu saja. Padahal, Pendirian KCN dilaksanakan sesuai prosedur dan kasus ini telah diverifikasikan oleh seluruh instansi negara di Indonesia. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/Ynm2JstbfN
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
15. Juniver Girsang, Kuasa Hukum KCN pun menilai jika sebenarnya KBN-lah yang bermasalah dan menjadi mitra bisnis yang tidak profesional, bukan prosedurnya. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/bUZc5POrOB
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
16. Keputusan Presiden (Keppres) No 11 tahun 1992 yang dijadikan KBN sebagai landasan hukumnya ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. #BebaskanMarunda nasional.kontan.co.id/news/kata-kuas…
Nusantara Link @lingkarpalapa
17. Secara harafiah, batas dalam Keppres tersebut adalah garis yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah dan sebagainya) atau suatu pemisah antara dua bidang. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/oXM8msVr2d
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
18. Sehingga jika disebutkan batas sebelah Utara adalah Laut Jawa, itu berarti batasnya adalah garis pantai yang memisahkan antara daratan yang notabene adalah milik KBN dan perairan Laut Jawa yang merupakan milik negara. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/EvL0DvTnTr
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
19. Febrinaldy Darmansyah, Pengamat hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, juga menilai gugatan KBN error in objecto. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/frlRC71CbG
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
20. Kawasan laut yang diurug menjadi dermaga adalah mutlak wilayah kewenangan Kemenhub RI sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/uyLVWqGLff
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
21. Maka tidak mengherankan jika KCN mengajukan Kasasi atas putusan pengadilan tersebut. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/utI8Qqnzua
Expand pic
Nusantara Link @lingkarpalapa
22. Akan tetapi, KBN tidak tinggal diam saja menunggu hasil Kasasi. #BebaskanMarunda pic.twitter.com/FQQF4jJF79
Expand pic
Load Remaining (17)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.