0
Story "Tak Adanya Data Rekap Pasca Pemilu Di Situs KPU Untuk Diakses Publik, Apa Yang Disembun.. Chirpified By @M4ngU5il BACA ~~> https://chirpstory.com/li/378814 Disclaimer: Isi & Tulisan Diluar Tanggung Jawab Peringkas & Foto Ringkasan Hanyalah Ilustrasi 2581 pv 208
Irene @IreneViena
Good Pagi selamat morning Indonesia Hingga 14 Juni 2019 - hampir 2 bulan pasca pemungutan suara, @KPU_ID GAGAL menuntaskan rekap hasil pemilu melalui SITUNG ( pemilu2019.kpu.go.id) Ratusan ribu C1 hasil scanning lampiran SITUNG juga diduga palsu/ hasil manipulasi KPU . pic.twitter.com/S0PkQh4RfL
Expand pic
Irene @IreneViena
Fakta KPU GAGAL menuntaskan Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 yg dilengkapi dengan dokumen pendukung C1 hasil scanning yg valid, yg merupakan tugas & kewajiban KPU kepada rakyat Indonesia adalah BUKTI bahwa KPU tidak KREDIBEL. Bawaslu - MK harus menerima fakta ini sebagai BUKTI pic.twitter.com/CsVtleQ3Ar
Expand pic
Irene @IreneViena
Bahwa KEGAGALAN @KPU_ID menyajikan Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 yg didukung dokumen rekapitulasi suara TPS yg sah-valid adalah BUKTI bahwa penetapan KPU atas Rekap Hasil Pemilu Presiden pada 21 Mei 2019 pukul 01.45 dini hari adalah TIDAK SAH. Batal demi hukum/harus dibatalkan pic.twitter.com/mgRiG4PGuS
Expand pic
Irene @IreneViena
Bahwa: 1. Penetapan KPU atas Rekap Hasil Pemilu Presiden 21 Mei 2019 adalah tidak sah, batal demi hukum /harus dibatalkan 2. KPU gagal menuntaskan perhitungan rekap hasil pemilu 2019 hingga 14 Mei 2019 di mana MK sdh memulai persidangan sengketa Pilpres 3. KPU harus diaudit pic.twitter.com/7RV1PH6vuX
Expand pic
Irene @IreneViena
Bahwa: 1. Perbuatan @KPU_ID menetapkan Rekap Hasil Pemilu Presiden 2019 pada 21 Mei 2019 tanpa didukung dokumen rekap TPS yg sah adalah pelanggaran UU Pemilu 2. Atas pelanggaran UU tsb KPU RI harus diberi sanksi pemberhentian secara tidak hormat/dipecat, dgn mekanisme sesuai UU
Irene @IreneViena
Bahwa: 1. KPU dan hasil pemilu 2019 harus segera diaudit investigasi 2. Seluruh komisioner KPU harus dinyatakan demisioner hingga proses pemecatan diselesaikan 3. Penunjukan komisioner KPU pengganti harus segera dilakukan Demi menyelamatkan Pemilu dan Demokrasi Indonesia
Irene @IreneViena
Bahwa: 1. Pemberhentian seluruh komisioner KPU secara tidak hormat, harus ditindaklanjuti dengan penyidikan terhadap oknum2 KPU yg diduga terlibat pidana pemilu 2. Bawaslu dan MK-KPU harus proaktif menuntaskan pelanggaran UU oleh KPU
Irene @IreneViena
Dari hasil penelitian kami, pelanggaran pemilu terbukti dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, terutama pelanggaran pemilu oleh para oknum komisioner KPU - KPU Propinsi/Kab/Kota di hampir seluruh Indonesia
Irene @IreneViena
Bahwa: Sedikitnya 3 partai politik peserta pemilu 2019 diduga terlibat aktif dalam pelanggaran pemilu berkolusi dengan oknum KPU - KPU Propinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia
Irene @IreneViena
Taruhan potong telinga: 1. KPK sedang menipu rakyat 2. Beberapa bulan mendatang kasus ini akan hilang tak jelas penuntasannya 3. Kasus ini hanya sbg dasar penyidikan terhadap mantan Menkeu Budiono dan Menko Dorodjatun, agar KPK - @SBYudhoyono cs dapat menyandera Mega-BG-PDIP twitter.com/VIVAcoid/statu…
Irene @IreneViena
Bahwa: 1. Penetapan KPU atas Rekap Hasil Pemilu Presiden 21 Mei 2019 adalah tidak sah, batal demi hukum /harus dibatalkan 2. KPU gagal menuntaskan perhitungan rekap hasil pemilu 2019 hingga 14 Juni 2019 di mana MK sdh memulai persidangan sengketa Pilpres 3. KPU harus diaudit pic.twitter.com/8mbvCmqOi0
Expand pic
Irene @IreneViena
Putusan MK atas pelanggaran Pemilu secara TSM oleh KPU/D dan sedikitnya 3 Partai Politik, idealnya: 1. Diskualifikasi Paslon 01 2. Diskualifikasi PDIP-Nasdem-PSI
Irene @IreneViena
Namun jika majelis hakim MK takut dikriminalisasi - dieliminasi oleh pihak tertentu, sedikitnya MK memutus: Verifikasi ulang seluruh C1 - Hitung Ulang Suara secara Manual seluruh TPS oleh pihak independen
Irene @IreneViena
Verifikasi ulang Rekap Suara Hasil 813.336 TPS meliputi: Rekap Hasil Pilpres Rekap Hasil DPD Rekap Hasil Pileg DPR Rekap Hasil Pileg DPRD Propinsi Rekap Hasil Pileg DPRD Kab/kota Dilakukan tim independen: setidaknya harus ada akuntan, sarjana statistik dan matematik
Irene @IreneViena
Masih ingat pernyataan Hendropriono 2017? "Pilpres 2019 hanya pertarungan merebut posisi wapres pendamping Jokowi .." Itulah yg terjadi saat ini Persis menggambarkan pertarungan antar elit di sekitar dan di balik rezim Boneka
Irene @IreneViena
Pertarungan Babak Penyisihan merebut Potri 2024 AHY BG AP . twitter.com/IreneViena/sta…
Irene @IreneViena
Pertarungan antar Para Dalang Rezim Boneka saat ini harus dimaknai bahwa bagi mereka Pilpres 2019 sdh usai Jokowi Maruf sudah mereka pastikan menang Sehingga sumber daya dan perhatian mereka beralih pada plotting RI 2 penggati KMA
Irene @IreneViena
Pencurangan/pelanggaran pemilu terstruktur-sistematis-masif-vulgar-brutal oleh @KPU_ID Pusat dan oleh KPU Propinsi - Kabupaten-Kota di hampir seluruh Indonesia, untuk menambah perolehan suara paslon 01, PDIP, Nasdem (dan PSI khusus di DKI Jakarta) MUDAH dibuktikan dari SITUNG KPU
Irene @IreneViena
S/d 4 Juni 2019 2 bulan pasca pemilu KPU GAGAL menuntaskan 100% Rekapitulasi Hasil Pemilu (Presiden-DPD-DPR/D) Bahkan Rekap Hasil Pileg di sejumlah propinsi masih di bawah 50% dari total TPS Kegagalan KPU ini disebabkan oleh manipulasi hasil pemilu yg tdk sempurna . . pic.twitter.com/U75LSH09bi
Expand pic
Expand pic
Irene @IreneViena
Per 14 Juni 2019 SITUNG KPU Rekap Pilpres = 97.5% Rekap DPR = 69.6% Rekap DPD = NA Rekap DPRDP = 60.0% Rekap DPRDK/K = NA Oknum2 KPUD para pelaku pencurangan pemilu tidak mampu mensinkronkan rekap hasil manipulasi di tingkat Kabupaten - Kota . pic.twitter.com/4mIll5LadN
Expand pic
Expand pic
Irene @IreneViena
Mengapa oknum KPU Prop- Kab - Kota TIDAK MAMPU mensikronkan Rekap Pilpres, DPR/D & DPD Hasil Manipulasi ? Karena total suara siluman/ilegal yg ditambahkan untuk 01 Tidak sama dg total suara siluman/ilegal yg ditambahkan utk PDIP/Caleg - Nasdem - PSI dan utk caleg DPD tertentu
Irene @IreneViena
Mengapa total suara harus sama? Karena 17 April 2019 adalah PEMILU SERENTAK (Presiden, DPD, DPR, DPRD) Jumlah pengguna suara (pemilih) masing2 pemilu di TPS harus SAMA Pemilu Serentak mempersulit para oknum KPUD Kab-Kota mensinkronkan hasil manipulasi Rekapitulasi Pemilu
Irene @IreneViena
Mengapa bisa terjadi perbedaan ini? Rekap Pilpres = 97.5% Rekap DPR = 69.6% Rekap DPD = NA Rekap DPRDP = 60.0% Rekap DPRDK/K = NA Karena oknum2 KPUD para pelaku pencurangan pemilu memprioritaskan manipulasi hasil rekap pilpres terlebih dahulu
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.