0
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #Sulteng membuka RDP dgn Tim Ahli Bahasa ttg Penyusunan RUU ttg Pembentukkan Peraturan PerUU pd pukul 13:54 WIB pd hari ini tlh di ttd o/ 9 org dr 74 anggt Baleg krn rapat hari ini tdk utk mengambil kptsan maka rapat hari ini tdk perlu kuorum. pic.twitter.com/73AtZfokqo
 Expand pic
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : pd saat Prolegnas Prioritas 2019 dibahas dan ditetapkan, salah satu alasan yg mengemuka utk dilakukan perubahan atas UU PPP pada saat itu ialah keinginan utk menyempurnakan sistem perencanaan dlm pembentukan Peraturan PerUU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : sistem “keberlanjutan” atau “carry over” yg sebelumnya tdk dikenal dlm Prolegnas jangka menengah (5 tahun) akan dimasukkan ke dlm materi muatan RUU PPP, tujuannya agar setiap RUU yg telah direncanakan, diusulkan, dan dibahas bersama oleh para pembentuk UU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : perubahan ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan Prolegnas; • menindaklanjuti Putusan MK 92/2012 terkait dgn keikutsertaan DPD dlm penyusunan Prolegnas • pengaturan mengenai batas waktu pengusulan RUU yg mjd RUU Prolegnas Tahunan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : perubahan ketentuan mengenai mekanisme harmonisasi RUU usul DPR; • pengaturan mengenai jangka waktu pengharmonisasian RUU perlu ditinjau ulang & disesuaikan • pengaturan mengenai RUU yg tdk selesai diharmonisasi di Baleg dpt dikembalikan kpd pengusul
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : penambahan ketentuan mengenai prosedur pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota agar sinkron dan harmonis dgn peraturan Per-UU di bidang Pemda
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : penambahan ketentuan mengenai mekanisme pemantauan & peninjauan peraturan PerUU; pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan peraturan PerUU scr terencana, terpadu, dan sistematis mulai dr tingkat pusat sampai dgn tingkat daerah
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : penambahan ketentuan mengenai sistem pendukung dlm pembentukan peraturan PerUU; • jabatan fungsional beserta sistem penjenjangnya • pembinaan jabatan fungsional oleh masing2 lembaga sesuai dgn cabang2 kekuasaan yg ada berdasarkan UUD 1945
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #Sulteng : intinya dr apa yg telah dipaparkan oleh tim ahli setidaknya ada 14 poin yg sekiranya dpt mjd rujukan kita utk melakukan perubahan terhadap perubahan atas RUU ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : pd saat pengambilan keputusan di tingkat II DPD tdk ikut serta nah justru disitulah DPD ingin ikut serta dlm mengambil keputusan, sy minta tenaga ahli mengkaji ttg pasal yg berkaitan dgn kuasa pembuat UU
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : sejauh kita msh tetap menggunakan UUD yg skrg maka itulah kewenangan DPD, jd dia batasnya hny smp pembahasan sj tdk smp pengambilan keputusan, nah ini komplikasinya di sini kalo kita mengakomodir apa yg mjd keinginan politik dr DPD
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg hermanto @FPKSDPRRI #subar1 : kalo terkait persoalan efek drpd aturan yg diubah berdampak pd uud,tolong tenaga ahli mengaji perubahan tsb.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : sy minta mohon dilakukan kajian mendalam efek dr perubahan UU ini terhadap UUD
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : kalo kita menganut azas pembuatan UU dgn memiliki prinsip keseriusan, kehati-hatian dan memperhatikan rezim penguasa yg berkuasa pd saat itu, sebenarnya tdk perlu carry over, knp? krn disitu kan sdh ada peraturan PerUU-nya
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg hermanto @FPKSDPRRI #subar1 : terkait carry over, kalau serius apa yg menjadi agenda 5tahun sudah selesai.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : jd menurut saya ini perlu ada kajian yg mendalam dr tenaga ahli agar kita mendapatkan gambaran sistem carry over 5 tahunan ini spt apa agar pembahasannya dpt trs berlangsung agar tdk sia-sia gt pembahasan yg sdh dilakukan
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : di dlm UU Desa itu kan desa merupakan sistem pemerintahan yg terdepan, jd perlu kita pertimbangkan ketika ada aturan yg memberikan kewenangan terhadap desa itu, dilihat jg spt apa kemampuan SDM di desa tsb utk merumuskan PerDes
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : yg berkaitan dgn DPD kita tdk berniat atau tdk mengusulkan mengenai materi itu tp hny menindaklanjuti atas amanat dari MK, berkenaan mengenai kewenang2 itu memang ada problem di Pasal 22 b Ayat 2 bhw DPD ikut membahas RUU ttg Otda
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : berkenaan mengenai defisini apakah dia pembentuk UU itu ada di Pasal 20, sepanjang kami memahami risalah UUD memang lembaga pemerintah itu hny Presiden dan DPR
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Tim Ahli : mengenai harmonisasi yg selama 2 tahun itu akan kami tinjau kembali, jika bisa maksimal 6 bulan akan kami tinjau kembali
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#baleg hermanto @FPKSDPRRI #subar1 : kita tidak masuk pd ranah uud, ini yg sejak awal kita bingkai. Sbg wakil rakyat ya kita menampung aspirasi rakyat tidak boleh kita tolak
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : terkait dgn cepat/lambatnya pembahasan RUU itu skrg kan sdh ada Badan Keahlian & di setaip komisi jg ada TA-nya, bahkan dr fraksi & anggota jg sdh ada... (1)
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : ... jd kalo kita msh menemukan bhw pembahasan UU itu terjadi carry over ini ada suatu hal yg hrs dievaluasi dr supporting system yg kita tempatkan selama ini.
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Supratman @Gerindra #Sulteng : kita akan berusaha semaksimal mungkin utk bisa membuat RUU, dr 55 RUU yg ada semua pembahasan itu rata2 di DPR, ketika tdk selesai DPR yg dijelek-jelekan, pdhl hampir 80% tdk selesai itu krn Pemerintah tdk mau dtg utk membahas
WikiDPR 1 @WikiDPR1
#Baleg Hermanto @FPKSDPRRI #Sumbar1 : kalo kita memang ada carry over itu hrs dipastikan, tp gmn cara memastikannya, jd blm tentu anggota yg baru itu akan paham betul spt apa semangat dan roh dr RUU yg di-carry over itu
Load Remaining (1)
Login and hide ads.