0
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
"Kenapa MK Harus Menolak Gugatan Prabowo-Sandi?"
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
1. Jumat, 14 Juni ini MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yg diajukan kuasa hukum Prabowo Sandi. Mrk nuntut MK batalkan putusan KPU ttg hasil Pemilu 2019; mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf; dan menetapkan Prabowo-Sandi sbg presiden, atau bikin Pemilu ulang.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
2. Secara umum, tuduhan Prabowo-Sandi ada enam poin, yaitu: ketidaknetralan aparatur negara; penyalahgunaan penegakan hukum; Penyalahgunaan Birokrasi & BUMN; Penyalahgunaan APBN & program pemerintah; Penyalahgunaan Anggaran BUMN; dan Pembatasan Kebebasan Pers.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
3. Benarkah tuduhan itu? Mari kita kuliti satu per satu, hingga kita bisa mengukur, keputusan apa yang seharusnya diambil MK terhadap gugatan sengketa Pemilu itu.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
4. Pertama, soal ketidaknetralan aparatur negara. Salah satu kasus yg diangkat dlm materi gugatan Prabowo-Sandi, yaitu pengakutan AKP Sulman Azis. Mantan Kapolsek Pasir Wangi itu menyebut ada perintah dari Kapolres Garut agar para Kapolsek memenangkan Jokowi-Maruf.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
5. Faktanya, Sulman Azis sudah meralat pernyataan itu. Dia mengaku, pernyataan bahwa kepolisian tidak netral itu dia lontarkan saat emosi, lantaran sakit hati dimutasi dari Kapolsek. news.okezone.com/read/2019/04/0…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
6. Selain itu, materi gugatan juga menyebut BIN tidak netral berdasar statemen yg pernah diucap SBY. Padahal, SBY menyampaikan pernyataan itu Juni 2018 terkait momen Pilkada serentak, di mana dia menyebut ada oknum BIN yang disinyalir tidak netral.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
7. Pernyataan SBY terkait ketidaknetralan BIN itu sudah dibantah berbagai pihak, karena memang tidak ada bukti. Dan yang jelas, pernyataan itu juga tak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. news.detik.com/berita/d-40810…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
8. Kedua, soal diskriminasi hukum, tim Prabowo-Sandi nyebut penegakan hukum hanya tegas terhdp pendukung 02, tapi melempem menindak pendukung 01. Mrk contohkan Bawaslu yg menindak Anies saat salam dua jari, sementara Luhut dan Sri Mulyani tidak ditindak saat salam satu jari.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
9. Faktanya, Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani pun dipanggil Bawaslu terkait pose salam satu jari di momen pertemuan IMF-World Bank kala itu. nasional.kompas.com/read/2018/11/0…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
10. Hasil pemanggilan Bawaslu terhadap Sri Mulyani, Luhut Panjaitan maupun Anies Baswedan pun sama, yaitu ketiganya sama-sama dinyatakan tidak bersalah. Artinya, tuduhan Prabowo tidak terbukti. Penindakan terhadap Pendukung 01 dan 02, sama. news.detik.com/berita/d-43812…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
11. Ketiga, terkait penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, tim hukum 02 mengutip pernyataan Mendagri yg minta ASN tdk netral. Benar, Mendagri mengatakan itu, tapi dalam rangka pembangunan, bukan pemilu. koran-jakarta.com/mendagri-klari…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
12. Adapun penyalahgunaan BUMN yg dimasalahkan, yaitu rencana perayaan Ultah Kementerian BUMN pada 13 April. Padahal, perayaan itu sdh diundur menjadi 20 April, dengan menimbang tanggalnya yg berdekatan momen Pemilu. Terus apalagi yg dimasalahkan?. wartakota.tribunnews.com/2019/04/10/men…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
13. Keempat, terkait penyalahgunaan APBN, Prabowo permasalahkan kenaikan gaji perangkat desa. Padahal, kenaikan itu sdh lama direncanakan, guna meningkatkn kinerja Pemerintah Desa. Dmna letak penyalahgunaan APBN, dan apa kaitannya dengan kecurangan Pemilu? nasional.kompas.com/read/2019/03/1…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
14. Kelima, terkait penyalahgunaan Anggaran BUMN Prabowo-Sandi juga mempermasalahkan program “Senin Diongkosin” yang digulirkan jasa marga. Program ini berupa penggratisan ongkos KRL dari Bekasi ke Jakarta, yang bertujuan mengurangi kepadatan arus lalulintas Bekasi-Jakarta.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
15. Pengguna fasilitas ini ada pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, bahkan mungkin yg Golput pun ikut naik KRL gratis ini. Lalu, apa hubungan naik KRL gratis ini dgn kecurangan Pemilu?news.detik.com/berita/d-44722…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
16. Terakhir, Prabowo nuduh pemerintah kendalikan pers demi pemenangan Jokowi. Materi gugatan itu nyebut sepinya media yg liput reuni 212 krn dilarang pemerintah. Faktanya, byk surat kabar meliput acara itu, & pemerintah pun sm sekali tak larang peliputan. tirto.id/yang-perlu-dik…
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
17. Dari fakta2 6 topik pelanggaran TSM yg dituduhkan Prabowo-Sandi dlm materi gugatan, terlihat jelas bahwa gugatan sengketa Pemilu mereka benar2 mentah. Tuduhan itu mereka susun dari kasus-kasus yang sama sekali tak mencerminkan kecurangan Pemilu ataupun pelanggaran hukum.
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
18. Sebaliknya, kasus2 yg diangkat dlm materi gugatan adlh persoalan receh yg teridiri dari: a) Dugaan pelanggaran yg tidak terbukti, dan sdh tutup kasus. b) Fakta2 yg tak berhubungan dgn Pemilu, tp dipaksa2kan. c) Kasus yg tak ada, tp dikarang2, agar terkesan ada kecurangan
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
19. Maka, bisa disimpulkan bahwa gugatan yg diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi sama sekali tak memenuhi syarat untuk disidangkan di MK. Sebagai pengawal konstitusi, selayaknya MK menolak gugatan itu, tak perlu lagi menyidangkannya. Materi gugatan itu terlalu receh untuk disidangkan
Joxzin Jogja @joxzin_jogja
"Kenapa MK Harus Menolak Gugatan Prabowo-Sandi?" pic.twitter.com/3YYZXGJfDi
 Expand pic
Login and hide ads.