1
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Memahami makna independensi hakim atau lembaga peradilan termasuk hakim MK yang menerima, mengadili dan memutus gugatan pasangan capres 02. Sila baca, mungkin bermanfaat Post - Meluruskan Makna Independensi Hakim farid-wajdi.com/detailpost/mel…
URL Farid Wajdi 40 Post - Meluruskan Makna Independensi Hakim Kasus hukum yang terjadi di Indonesia, seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra yang kemudian mencuat menjadi bahan perbincangan publik. Salah
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Sedikit catatan berkaitan dengan proses #pengawasan sidang gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan Pilpres 2019 dan sesuai informasi MK akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pilpres setelah registrasi perkara, yakni 14 Juni 2019 @zarazettirazr
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Hakim MK tidak termasuk ranah pengawasan oleh KY, mengingat pada Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 berkaitan dg perkara pengujian UU No. 22 Tahun 2004 ttg Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 (Putusan MK 005/2006)
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Dalam Putusan MK 005/2006 tersebut, MK menyatakan bahwa hakim konstitusi bukan obyek pengawasan KY dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa, seperti Hakim Agung di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yg ada di bawahnya
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Bila hakim biasa tak terikat dengan jangka waktu (berhenti karena pensiun, undur diri atau diberhentikan). Tidak demikian dg hakim konstitusi yang diangkat hanya untuk jangka waktu lima tahun atau dapat diperpanjang sekali lagi pada masa jabatan berikutnya (bersifat temporal)
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Tidak masuknya hakim konstitusi dalam wilayah pengawasan KY adalah berdasarkan tinjauan sistematis dan penafsiran “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945.
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Selain itu, dalam putusan MK disebutkan dan mendalilkan bahwa dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek jika pengawasan oleh KY,
Farid Wajdi @farid_wajdi70
maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain.
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Yang berwenang mengawasi perilaku hakim MK sesuai Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi (DEHK) adl Dewan Etik dengan fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi.
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Tugas Dewan etik ini adl menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK.
Farid Wajdi @farid_wajdi70
Selain Dewan Etik, MK juga mempunyai perangkat Majelis Kehormatan yg tugas utamanya adl untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim MK. Majelis Kehormatan bersifat ad hoc dan hanya untuk jenis pelanggaran berat.
Login and hide ads.