1
Prijanto Rabbani @PriRabbani_
Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat BUMN, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dan ini pelanggaran UU No. 7/2017 tentang Pemilu, tepatnya Pasal 227 huruf P. Bukti Baru Kubu Prabowo yang Bisa Bikin Jokowi Didiskualifikasi - VIVA viva.co.id/pemilu/berita-…
Semangat @Ivandeedad3
@RabbaniIdeas Ternyata menjadi ketua MUI jabatan yg sangat strategis juga ya bisa jadi pejabat BUMN bukan 1 tp 2 BUMN,gaji jadi ketua MUI dapat,belum lagi gaji 2 Bank BUMN wah cepet kaya klo gitu..
Ewing @aewin86
@RabbaniIdeas UU mana yang menyatakan BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu adalah BUMN? 🤣🤣🤣🤣
🐢💨 @kuyawirya
@aewin86 @B1G__K4Y_jr @RabbaniIdeas Eeebusyet dah, ini toh "bukti baru" yg kalian bangga2kan??? Goblok banget lu @RabbaniIdeas Gue sampe THERKHEJOODD... 🤣🤣🤣 Udah lu urus temen ACT lo yg buron aja deh, kaga usah sotoy sama pilpres 🤣 twitter.com/RabbaniIdeas/s…
OPOSISI KECURANGAN @abu_syfa
@RabbaniIdeas Jatuh karena kerikil. Tak ada yang mampu menahan kehendak Allah saat mencabut kemuliaan dari hambanya
Inay► @umay_patria
@RabbaniIdeas sudah terlalu banyak aturan yg dilanggar.
agus setiawan @e4agus
@RabbaniIdeas @IreneViena ini masih bisa mereka rekayasa, tinggal 'menekan' direksi utk menandatangani pengunduran diri KMA, dengan 'tanggal mundur' dan alasan admin website cuti lebaran + lupa update.

Ma'ruf Amin akui masih berstatus sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah

TEMPO.CO @tempodotco
Ma'ruf Amin: "Saya itu DPS, dan DPS itu bukan karyawan BUMN. Dua bank itu juga bukan BUMN, tapi anak perusahaan BUMN." bit.ly/2wStZAF
Muhammad Said Didu @msaid_didu
@tempodotco Saya sdh uraikan : betul bhw anak perusahaan BUMN bkn BUMN, tapi yg dimaksud pjbt BUMN juga termasuk pimpinan anak prshn BUMN bahkan semua pjbt satu tingkat di bawah Direksi adlh pjbt BUMN dan kategori tsb sdh menjadi praktek hukum sjk dulu.

"Saya itu DPS, dan DPS itu bukan karyawan BUMN. Dua bank itu juga bukan BUMN, tapi anak perusahaan BUMN," ujar Ma'ruf Amin sambil tersenyum saat ditemui di kantor MUI, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2019.

Statusnya di dua bank tersebut dijelaskan Ma'ruf Amin menyusul jabatannya yang dipermasalahkan Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Menurut BPN, nama Ma'ruf Amin masih ada di laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah dan itu dinilai melanggar Pasal 227 huruf (p) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa karyawan atau pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilu.

Terkait gugatan BPN atas hal tersebut, Ma'ruf menyerahkan kepada tim hukum Jokowi-Ma'ruf. "Karena itu sudah jadi ranah hukum, biar tim hukum saja nanti yang menjawab (sebagai pihak terkait di sidang MK)," ujar Ma'ruf.

Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga pakar asuransi syariah, Azharuddin Lathif menjelaskan, anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dalam definisi ini dipertegas bahwa anak perusahaan BUMN dimiliki dan dikendalikan oleh BUMN, bukan oleh negara.

"Jadi jelas sekali, Kiai Ma'ruf bukan karyawan BUMN atau pengurus BUMN," ujar Direktur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini lewat keterangan tertulis pada Selasa, 11 Juni 2019

VIVAcoid @VIVAcoid
Ma'ruf Amin Mengaku Masih Jabat Dewan Pengawas Syariah Dua Bank dlvr.it/R6P83y
@MisyarYunanto @MisyarYunanto1
@VIVAcoid TKN bilang sdh mundur KPU bilang bukan BUMN W cuma mau nanya KPU itu sebagai timses, hakim atau wasit...???
Heru Catur @Heru_Catur
@VIVAcoid hebat nih pak Kyai, banyak kali jabatannya..
Andy Depp @andyydepp
@Miga_Pravitz @VIVAcoid Berita ini menunjukkan bank Syariah akan dimarger jd bank BUMN sendiri tidak lagi bergantung pd bank induknya yakni bank yg berplat BUMN, artinya saham bank Syariah yg dikuasai oleh bank2 berplat BUMN seperti bank mandiri akan dipisahkan jika bank Syariah sdh berdiri sendiri
fandi @fandi_ahmad1892
@VIVAcoid Kalau gx salah sih ... DPS tercantum dilarang, point 4. Pasal 280 jo Pasal 552 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 2 berbunyi: yang dilarang 1. 2. 3. 4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5 6
Crazy Bird @Syamsyawn
@VIVAcoid @Pribumi_IDN Bank Mandiri Syariah & BNI Syariah dibilang bukan BUMN ? Lalu kenapa keduanya dikatakan Bank Pelat Merah ? Boleh ngakak dulu nggak ? Sama sperti ngakak soal hoax Esemka 😂🤣🤣😋
♈🅱Salma📝🎓 @SalmaBrecht

Kecerdasan Intelektual itu kadang penting namun kecerdasan emotional,spiritual dan tidak membully itu jauh lebih penting.

♈🅱Salma📝🎓 @SalmaBrecht
DISKUALIFIKASI PASLON 01 ( Hukum ) 1. Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin perbaikan yg diajukan yakni mengenai jabatan KH Ma'ruf Amin di dua BUMN. Menurut informasi yang di miliki BPN.
Load Remaining (21)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.