0
putraarista @pratamaarista
Meski kampanye baru dimulai tanggal 7 Februari 2013, mari simak aturannya, sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
putraarista @pratamaarista
Pasal 78 MELARANG, a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
putraarista @pratamaarista
b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
putraarista @pratamaarista
c) Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
putraarista @pratamaarista
e) Mengganggu keamanan, ketenteraman, & ketertiban umum; f) mengancam & anjurkan kekerasan utk ambil alih kekuasaan dr pemerintahan yg sah
putraarista @pratamaarista
g) Merusak dan/atau menghilngkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; h) Menggunakan FASILITAS & ANGGARAN PEMERINTAH & PEMDA;
putraarista @pratamaarista
i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
putraarista @pratamaarista
j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
putraarista @pratamaarista
Pasal 79 melarang pelibatan hakim pd semua peradilan; pejabat BUMN/BUMD; pejabat struktural & fungsional dlm jabatan negeri; kepala desa.
putraarista @pratamaarista
Pejabat negara yg jadi calon kepala daerah & wakil kepala daerah saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya.
putraarista @pratamaarista
Pejabat jg harus menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan dgn memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
putraarista @pratamaarista
Pasangan calon dilarang melibatkan PNS, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara RI, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye.
putraarista @pratamaarista
Kurang lebih itu ringkasan peraturan terkait kampanye pilkada, di Jabar berlangsung tgl 7-20 Februari 2013. Pemilihannya tgl 24 Feb 2013.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.